Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS 3R) milik Pemerintah Kota Sungai Penuh yang menghabiskan anggaran hingga miliaran rupiah kini tengah disorot oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai Penuh. Proyek tersebut diduga mengalami markup anggaran, sehingga memicu kekhawatiran di kalangan anggota dewan.
Salah satu pimpinan DPRD Kota Sungai Penuh, Hardizal, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan markup anggaran dalam pembangunan TPS 3R tersebut. “Kami minta Aparat Penegak Hukum untuk segera mengusut proyek TPS 3R ini yang diduga terjadi markup,” tegas Hardizal.
Hardizal juga menambahkan bahwa meskipun proyek TPS 3R yang menelan dana miliaran rupiah tersebut telah selesai dibangun, hingga saat ini proyek tersebut belum memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Kota Sungai Penuh. “Proyek ini diduga mark up dan sampai sekarang tidak ada manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kota Sungai Penuh telah membangun beberapa proyek TPS 3R skala kawasan pada tahun 2022 lalu. Namun, hingga saat ini, proyek-proyek tersebut belum juga dimanfaatkan secara optimal oleh Pemkot Sungai Penuh.
Persoalan ini menambah kekhawatiran terkait pengelolaan anggaran yang tidak transparan, dan masyarakat berharap agar proses investigasi dilakukan dengan cermat untuk memastikan agar dana publik digunakan sesuai dengan tujuan yang seharusnya. (sap/ira)