JAMBI, JAMBIKORAN.COM – Komisi II DPRD Kota Jambi melontarkan kekesalan terhadap PT Jambi Inti Indoguna (JII), BUMD milik Provinsi Jambi yang mengelola jaringan gas di Kota Jambi.
Komisi II menilai kurangnya keterlibatan Pemkot Jambi dalam pengelolaan jargas, meskipun sebagian besar pendapatan PT JII berasal dari kota ini.
Masalah kelangkaan gas subsidi menjadi sorotan utama. Masyarakat semakin mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan gas subsidi.
Untuk itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, mengusulkan agar jaringan gas diperluas untuk menjangkau lebih banyak rumah tangga di Kota Jambi, sehingga kuota gas subsidi bisa dialihkan ke warga baru.
BACA JUGA:Tegas! Komisi III DPRD Kota Jambi Minta Toko Sembako di Selincah Atur Waktu Bongkar Muat
BACA JUGA:Bahas Pengelolaan Jargas 2025 Kolaborasi DPRD Kota Jambi dan Komisi XII DPR RI
“Jika 30 persen penerima gas subsidi sudah disuplai jaringan gas, maka kuota gas subsidi bisa dialihkan ke penerima baru yang lebih membutuhkan,” ujar Djokas dalam pertemuan dengan PT JII yang digelar baru-baru ini.
Namun, Djokas merasa Pemkot Jambi tidak diberi peran yang signifikan dalam pengelolaan jargas. Ia menilai selama ini Pemkot hanya diposisikan sebagai objek, sementara pengelolaan jargas sepenuhnya dikuasai oleh PT JII.
“Ini sangat disayangkan. Kami tidak melihat adanya sinergi yang baik antara PT JII dan Pemkot Jambi. Sebagian besar pendapatan mereka berasal dari kota ini, tetapi Pemkot tidak dilibatkan dalam pengelolaan,” jelas Djokas.
Wakil Ketua Komisi II, Mukhlis, menambahkan bahwa kehadiran jaringan gas di Kota Jambi tidak muncul begitu saja, melainkan melalui perjuangan Pemkot.
BACA JUGA:Cek Endra Terima Kunjungan Pimpinan DPRD Kota Jambi, Bahas Penambahan Kuota Jargas 2025
BACA JUGA:Jaringan Gas Kota Jambi Diperluas Usai Pimpinan DPRD Kota Jambi Temui Kementerian ESDM
Ia juga menyoroti masalah sambungan jaringan gas yang sudah terpasang namun belum mengalirkan gas ke rumah warga.
“Jargas sudah terpasang, tapi gasnya tidak mengalir. Kami meminta PT JII untuk segera memberikan data wilayah mana yang sudah terpasang tetapi belum menikmati gas,” tegas Mukhlis.
Mukhlis juga mengkritik peran PT JII yang dinilai kurang aktif dalam mengusulkan penambahan jaringan gas.