Jakarta - Cawapres Nomor Urut 3, Mahfud MD membenarkan bahwa ada pejabat yang dibekingi aparat dalam pengelolaan tambang ilegal sehingga sulit untuk diusut.
Hal itu sebagaimana disampaikan Mahfud dalam debat cawapres yang diselenggarakan KPU RI pada Minggu lalu 21 Januari 2024.
“Ya, kita sudah mulai bongkar-bongkar tapi tidak belum semua,” kata Mahfud kepada wartawan, Selasa 23 Januari 2024.
Kendati demikian, Menko Polhukam RI ini menyarankan untuk menanyakan langsung kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango perihal aparat membekingi pejabat dalam urusan pertambangan ilegal.
BACA JUGA:Tak Gentar, Indonesia Siap Hadapi Jepang dengan Skuad Muda dan Semangat Juang
BACA JUGA:Indonesia Berjuang Melawan Sejarah, Pertarungan Melawan Jepang di Pintu Babak 16 Besar
“Kalau mau tanya itu lebih gampang tanya ke Ketua KPK, karena itu pidato resmi Ketua KPK di dalam acara Paku Integritas kepada calon presiden dan cawapres. Ketua KPK menyatakan, di Indonesia banyak mafia-mafia tambang dll itu dibekingi oleh aparat, pejabat dan seluruhnya. Sehingga sumber korupsinya di situ,” tegasnya.
Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan pihaknya telah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada para pelanggar penambang merupakan sesuatu yang sulit dilakukan karena banyaknya mafia.
BACA JUGA:Pemprov Jambi Laporkan koordinator Aksi, Pasca Kericuhan di Depan Kantor Gubernur
BACA JUGA:Jusuf Kalla Kunjungi Korban Banjir di Kerinci
“Mencabut UIP itu sulit, banyak mafianya. Kami telah kirim tim tapi ditolak, bahkan putusan MA ditolak. Pertambangan ilegal itu dibeking aparat dan pejabat,” kata Mahfud saat menjawab tanggapan Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dalam debat Cawapres keempat pada Minggu 21 Januari 2024. (*)