Lalu untuk carter pesawat yang berasal dari Ditjen PSP, Ditjen PKH, Ditjen Perkebunan, BPPSDMP, dan Barantan sebesar Rp3.034.591.120 (Rp3 miliar); untuk bantuan bencana alam atau sembako yang berasal dari Ditjen PSP, Ditjen PKH, Ditjen Perkebunan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Tanaman Pangan, BPPSDMP, Badan Ketahanan Pangan, dan Barantan sebesar Rp3.524.812.875 (Rp3,5 miliar).
Selanjutnya untuk keperluan ke luar negeri yang berasal dari Ditjen PSP, Ditjen PKH, Ditjen Perkebunan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Tanaman Pangan, Balitbangtan, BPPSDMP, Badan Ketahanan Pangan, dan Barantan sebesar Rp6.917.573.555 (Rp6,9 miliar).
Kemudian untuk umrah yang berasal dari Ditjen PSP, Ditjen PKH, Ditjen Perkebunan, dan BPPSDMP sebesar Rp1.871.650.000 (Rp1,8 miliar); dan untuk keperluan kurban yang berasal dari Ditjen PSP, Ditjen Perkebunan, Ditjen Tanaman Pangan, Balitbangtan, BPPSDMP, dan Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.654.500.000 (Rp1,6 miliar).
"Bahwa atas penerimaan uang, barang dan pembayaran kebutuhan pribadi terdakwa dan keluarga terdakwa tersebut, terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada KPK dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak diterima. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, haruslah dianggap pemberian suap karena berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Menteri Pertanian RI tahun 2019-2023," pungkas Jaksa Taufiq. (*)