Perusahaan Harus Bertanggung Jawab, Al Haris: Harus Ada Komitmen
Gubernur Jambi, Al Haris saat memimpin rakor.-IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent
Al Haris mengakui, saat ini masih ada kelengkapan jalur sungai yang belum tercukupi. Seperti rambu-rambu, pengawasan, pos-pos pantau. Rapat ini, harus menghasilkan keputusan.
"Rapat hari ini harusbputus semuanya, ada hasilnya. Agar tidak terulang lagi. Sopir tongkang, juga harus orang Jambi yang tahu alur sungai kita. Kerugian atau biaya perbaikan harus dihitung, untuk dipertanggungjawabkan oleh perusahaan yang menabrak," jelasnya.
BACA JUGA:KPU RI Tegaskan Kembali Caleg Terpilih Tidak Wajib Mundur Ikut Pilkada
BACA JUGA:Hancur Karena Bencana, Ini Fakta Menarik Air Terjun Lembah Anai di Sumatra Barat
Mobiliasi batu bara melewati jalur sungai ini sendiri, merupakan arahan dari Menteri PUPR RI beberapa waktu lalu.
Al Haris mengatakan, Menteri PUPR menyebutkan bahwa, Jambi sebaiknya mulai mengoptimalkan mobilisasi batu bara melalui jalur sungai.
"Kata Pak Menteri Basuki, kalau mobil tonase besar masih lewat jalan nasional, kita perbaiki jalan itu tidak mungkin bertahan lama. Karena volume kendaraan luar biasa. Sehingga Pak Menteri meminta pengalihan batu bara ke jalur sungai. Kalau sudah diatur dan tidak ada masalah lagi, maka pemerintah pusat akan melebarkan jalan nasional itu," katanya.
Meskipun kelengkapan di jalur sungai belum terpenuhi semua, mobilisasi batu bara tidak mungkin dihentikan.
BACA JUGA:Hari Ini DPR Kembali Gelar Rapat Paripurna Masa Sidang V
BACA JUGA:Ini Dia Harta Kekayaan Rahmady Effendi, Kepala Bea Cukai Purwakarta yang Dibebastugaskan
Al Haris mengatakan, batu bara ini mempengaruhi pasokan listrik ke masyarakat, karena PLN menggunakan batu bara untuk pembangkit listrik.
"Dengan jalur sungai saja, suplai ke PLN terganggu, tidak mencukupi. Ini berpengaruh pada pasokan listrik ke masyarakat. Makanya tidak mungkin kita hentikan operasionalnya," tandasnya. (enn/zen)