6 Terdakwa Divonis Berbeda, Suap Gratifikasi APBD Provinsi Jambi

Reporter: Rehan Fahri Septiawan |

Editor: Rizal Zebua |

Selasa , 28 May 2024 - 19:38

VONIS: Terdakwa suap gratifikasi APBD Provinsi Jambi saat dijatuhkan vonis.-Rehan Fahri Septiawan/Jambi Independent-Jambi Independent

"Atas bantahan terdakwa Edmon dan M Khairil sudah sepatutnya diabaikan dan dikesampingkan. Benar terdakwa, menerima uang bagian dari Rp 13 miliar lebih untuk pengesahan Perda APBD Provinsi Jambi," sebut ketua majelis hamim, Tatap Urasima Situngkir.

Begitu pula dengan keterangan Rahima yang menyebutkan jika pemberian uang kepada Terdakwa Rahima adalah biaya kampanye terdakwa.

BACA JUGA:Kaya Lama

Meski sudah menitipkan uang ke rekening KPK, namun akan dipertimbangan sebagai pengembalian uang pengganti.

Terkait pidana uang pengganti, terdakwa M Khairil telah menerima uang suap ketok palu senilai Rp200 juta, tetapi baru dikembalikan Rp100 juta, artinya kurang Rp 100 juta.

Sementara terdakwa Edmon, membantah menerima uang Rp100 juta.

Majelis hakim dalam amar putusannya, Selasa 28 Mei 2024, menyatakan terdakwa Rahima yang merupakan anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 bersalah, serta turut terlibat dan menerima Rp200 juta uang suap ketok palu atau pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018.

Sidang pembacaan putusan itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Tatap Urasima Situngkir dengan Hakim Anggota Alfretty Marojahan Butar Butar dan Lamhot Nainggolan di Pengadilan Tipikor Jambi.

Alimin Lubis, Penasihat Hukum, Mely Hariya, Luhut Silaban, dan Edmon, usai pembacaan putusan langsung menyatakan menerima putusan majelis hakim.

Dia menilai semua sudah terbuka dan terang benderang. Sementara penasihat hukum, Rahima menyatakan pikir-pikir.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Hermawan, menyatakan, menyambut baik putusan majelis hakim. Menurut dia, majelis hakim, mengambil sebagian besar pertimbang yuridis JPU.

6 terdakwa divonis berbeda, suap gratifikasi apbd provinsi jambi                            jambi – pengadilan tipikor jambi membacakan putusan enam terdakwa suap gratifikasi uang “ketok palu” pengesahan perda apbd provinsi jambi 2017-2018, selasa 28 mei 2024.
keenam terdakwa, yakni mely hariya, luhut silaban, edmon, m khairil, dan rahima, disebutkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.  
perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 12 a uu ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dengan uu ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1.
dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan vonis bersalah kepada rahima, istri mantan gubernur jambi fachrori umar, dengan pidana penjara 4 tahun 1 bulan.
baca juga:empat pemain belum bergabung, dengan pemusatan latihan timnas
baca juga:diskominfo muaro jambi jalin kerjasama dengan universitas nurdin hamzah 
selain rahima, majelis hakim menjatuhkan vonis bersalah terdakwa mely hairiya, luhut silaban, m khairil, mesran selama 4 tahun penjara.
sementara, terdakwa edmon divonis pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan. putusan itu lebih tinggi dari lima terdakwa lainnya. 
masing-masing terdakwa dibebankan membayar denda sejumlah rp200 juta dengan subsider pidana penjara selama 1 bulan.  
selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik keenam terdakwa sejak putusan itu memiliki kekuatan yang tetap.
baca juga:minta dikaji ulang soal potongan gaji untuk tapera 
baca juga:wabup minta koordinasi antara pemkab dan dprd terkait peraturan daerah
"untuk terdakwa edmon dan terdakwa m khairil, kami berikan tambahan pidana uang pengganti, sebab, mereka belum mengembalikan uang," kata tatap urasima membacakan amar putusannya. 
sebelumnya, bantahan edmon dan m khairil menerima uang siap gratifikasi pengesahan perda rapbd provinsi jambi, diabaikan. majelis hakim mengenyampingkan bantahan terdakwa. 
"atas bantahan terdakwa edmon dan m khairil sudah sepatutnya diabaikan dan dikesampingkan. benar terdakwa, menerima uang bagian dari rp 13 miliar lebih untuk pengesahan perda apbd provinsi jambi," sebut ketua majelis hamim, tatap urasima situngkir. 
begitu pula dengan keterangan rahima yang menyebutkan jika pemberian uang kepada terdakwa rahima adalah biaya kampanye terdakwa.
baca juga:ingatkan polri dan kejaksaan, fokus kerjakan tugas masing-masing
baca juga:kaya lama
meski sudah menitipkan uang ke rekening kpk, namun akan dipertimbangan sebagai pengembalian uang pengganti. 
terkait pidana uang pengganti, terdakwa m khairil telah menerima uang suap ketok palu senilai rp200 juta, tetapi baru dikembalikan rp100 juta, artinya kurang rp 100 juta.
sementara terdakwa edmon, membantah menerima uang rp100 juta.  
majelis hakim dalam amar putusannya, selasa 28 mei 2024, menyatakan terdakwa rahima yang merupakan anggota dprd jambi periode 2014-2019 bersalah, serta turut terlibat dan menerima rp200 juta uang suap ketok palu atau pengesahan rapbd provinsi jambi tahun 2017-2018.
baca juga:parah, sejumlah pria datangi toko di kawasan pasar jambi, minta uang dalih iuran gotong-royong
baca juga:wah kalian harus tahu, inilah zodiak yang terkenal suka nonton drakor
sidang pembacaan putusan itu dipimpin ketua majelis hakim tatap urasima situngkir dengan hakim anggota alfretty marojahan butar butar dan lamhot nainggolan di pengadilan tipikor jambi. 
alimin lubis, penasihat hukum, mely hariya, luhut silaban, dan edmon, usai pembacaan putusan langsung menyatakan menerima putusan majelis hakim.
dia menilai semua sudah terbuka dan terang benderang. sementara penasihat hukum, rahima menyatakan pikir-pikir. 
jaksa penuntut umum komisi pemberantasan korupsi, hermawan, menyatakan, menyambut baik putusan majelis hakim. menurut dia, majelis hakim, mengambil sebagian besar pertimbang yuridis jpu. 
baca juga:hadiri hut kota jambi, mukti: kota jambi kian maju, banyak raih penghargaan
baca juga:rekomendasi hp samsung terbaik di harga rp1 juta
“tentu kita menghormati putusan majelis hakim, dan sebgian besar pertimbangan jpu diambil alih oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara. menanggapi putusan, kita dari jaksa penuntut umum kpk, masih menyatakan pikir-pikir,” tegasnya.  
sebelumnya, jpu menuntut hukuman penjara 4 tahun 3 bulan kepada mely hariya, m khairil, mesran, dan luhut silaban. 4 tahun 10 bulan kepada edmon, dan 4 tahun 5 bulan kepada rahima. 
selain hukuman penjara, jpu juga menuntut pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar rp250.000.000. edmon dan m khairil juga dikenakan pidana denda tambahan sebesar rp 100 juta karena belum mengembalikan sisa uang ketok palu.
hakim ketua tatap urasima situngkir membacakan amar putusan di pengadilan tipikor jambi. masing-masing terdakwa terbukti menerima uang suap dengan total kerugian negara sebesar rp 13 miliar. (ira/mg14/zen)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Independent 29 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan