Nyanyian Staf DPRD Kerinci, Soal Skandal SPPD Fiktif

Reporter: Saprial |

Editor: Rizal Zebua |

Rabu , 12 Jun 2024 - 19:49

Gedung DPRD Kabupaten Kerinci.-IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

KERINCI - DPRD Kerinci kembali diterpa isu tak sedap, pasca kasus tunjangan Rumah dinas, yang melibatkan eks Sekwan Kabupaten Kerinci beberapa waktu lalu.

Kali ini, beredar informasi soal adanya dugaan pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif atau manipulatif.

Informasi ini disampaikan salah satu sumber di DPRD Kabupaten Kerinci, lantaran kecewa dengan sikap pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci, dalam mengambil kebijakan.

Dari informasi yang diterima media ini, bahwa kasus ini mulai mencuat setelah adanya temuan BPK RI, terkait dengan sejumlah temuan SPPD yang harus disetor ke kas negara, dikarenakan adanya dugaan SPPD fiktif.

Sumber yang minta namanya tak disebutkan ini mengaku, bahwa terkait dengan SPPD fiktif, sejumlah staf di DPRD Kabupaten Kerinci selalu dirugikan.

Di mana yang berangkat anggota DPRD Kabupaten Kerinci, namun SPPD atas nama staf atau ASN di DPRD Kabupaten Kerinci.

“Ini terjadi sudah beberapa tahun dan ini sangat membuat ASN yang hanya staf di DPRD merasa dijadikan alat saja,” kata sumber Jambi Independent.

Kata dia, ketika ada temuan, maka staf yang harus membayarnya. Sedang staf, tidak berangkat hanya meminjamkan rekening, untuk pembayaran SPPD.

BACA JUGA:Fifth Avenue

“Setelah dana SPPD cair, dana dikirim lagi ke anggota dewan,” timpalnya.

Sumber media ini menjelaskan, semua ini terjadi atas tekanan dari Sekwan Kerinci.

nyanyian staf dprd kerinci, soal skandal  sppd fiktif                            kerinci - dprd kerinci kembali diterpa isu tak sedap, pasca kasus tunjangan rumah dinas, yang melibatkan eks sekwan kabupaten kerinci beberapa waktu lalu.
kali ini, beredar informasi soal adanya dugaan pembuatan surat perintah perjalanan dinas (sppd) fiktif atau manipulatif.
informasi ini disampaikan salah satu sumber di dprd kabupaten kerinci, lantaran kecewa dengan sikap pimpinan dprd kabupaten kerinci, dalam mengambil kebijakan.
dari informasi yang diterima media ini, bahwa kasus ini mulai mencuat setelah adanya temuan bpk ri, terkait dengan sejumlah temuan sppd yang harus disetor ke kas negara, dikarenakan adanya dugaan sppd fiktif.
baca juga:pemerintah sebut ada beberapa pekerjaan terancam karena ai
baca juga:minta pagar keliling dicabut, soal polemik sdn 212 kota jambi, djkn surati pengadilan negeri jambi
sumber yang minta namanya tak disebutkan ini mengaku, bahwa terkait dengan sppd fiktif, sejumlah staf di dprd kabupaten kerinci selalu dirugikan.
di mana yang berangkat anggota dprd kabupaten kerinci, namun sppd atas nama staf atau asn di dprd kabupaten kerinci.
“ini terjadi sudah beberapa tahun dan ini sangat membuat asn yang hanya staf di dprd merasa dijadikan alat saja,” kata sumber jambi independent.
kata dia, ketika ada temuan, maka staf yang harus membayarnya. sedang staf, tidak berangkat hanya meminjamkan rekening, untuk pembayaran sppd.
baca juga:program lihat sampah ambil, sdn 64 terapkan kesadaran kebersihan lingkungan
baca juga:fifth avenue
“setelah dana sppd cair, dana dikirim lagi ke anggota dewan,” timpalnya.
sumber media ini menjelaskan, semua ini terjadi atas tekanan dari sekwan kerinci.
“kasus ini sudah lama terjadi dan semua staf dprd sangat paham, kami merasa dijadikan alat saja, yang berangkat dewan, cuman sppd atas nama staf asn,” jelasnya.
tiap tahun kata dia, selalu ada temuan bpk ri terkait hal itu.
baca juga:proyek ipal masih dikeluhkan tak kunjung selesai dikerjakan
baca juga:wagub sebut nilai kejujuran wujudkan keluarga berintegritas anti korupsi
“yang kami tidak bisa terima, pak sekwan minta kami mengganti temuan bpk dengan memotong tpp kami, dan kami disuruh buat surat pernyataan,” jelasnya lagi.
sementara itu, sekretaris dprd kerinci, jondri ali, saat dimintai konfirmasi terkait dengan hal tersebut membantah nya. menurutnya apa yang dituduhkan tidak benar. 
“tidak benar, kalau ada temuan bpk ri, itu masalah bbm dan itu harus dikembalikan oleh yang bersangkutan. tapi semua temuan sudah dikembalikan oleh pemakai sesuai waktu yang ditentukan,” jelasnya.
dia menambahkan saat ini, tidak ada masalah. baik itu mengenai pembayaran tpp maupun lainnya.
baca juga:bisa cek mutu pangan gunakan fasilitas laboratorium mobile
baca juga:konsumen akui sudah terbiasa sikapi kenaikan harga kebutuhan pokok
“tidak ada yang tidak terima, boleh dicek di bendahara gaji,” sebutnya.
terkait dengan informasi bahwa, sppd asn yang digunakan oleh anggota dprd kabupaten kerinci, dia juga membantahnya.
“tidak benar. baiknya konfirmasi ke kantor biar dijelaskan dengan baik,” singkatnya, melalui pesan whatsapp. (sap/zen)