Minta Diusut Hati-Hati Agar Tak Gaduh, Soal Kasus Terkait Pilkada

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengingatkan aparat penegak hukum (APH) untuk hati-hati saat mengusut kasus pidana terkait pilkada agar tak memantik kegaduhan di masyarakat.

"Penegakan hukum perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat," kata Hadi dalam pidato kuncinya yang dibacakan oleh Deputi III Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo saat menghadiri Forum Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.

Dalam acara yang sama, yang disiarkan dalam kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Menko Hadi melanjutkan aparat penegak hukum harus menjaga situasi tetap kondusif dan tidak gaduh sehingga potensi adanya bentrok dapat dicegah.

Oleh karena itu, Hadi berpesan kepada mereka untuk tetap profesional dan wajib netral alias tidak tunduk pada kepentingan politik pasangan calon (paslon) atau partai politik tertentu.

BACA JUGA:Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Harus Dihukum

BACA JUGA:Kemenkumham Susun Aturan Turunan Terkait Pemenuhan Hak Bersyarat Narapidana

"Kekhawatiran masyarakat akan adanya campur tangan polisi dalam penegakan hukum, khususnya saat memasuki musim pilkada harus dijadikan sirine dan pengingat agar aparat penegak hukum terus bekerja secara profesional berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan," sambung Hadi dalam pidatonya yang dibacakan oleh Sugeng.

Di hadapan pimpinan kepolisian, kejaksaan, TNI untuk wilayah Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan, Hadi juga mengingatkan mereka dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyamakan persepsi terkait norma delik pidana dan pola penanganan tindak pidana terkait dengan pilkada.

"Komunikasi dan koordinasi menjadi kunci penting agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir delik dan penanganan tindak pidana yang dapat membingungkan masyarakat pencari keadilan," ujar dia.

Dia melanjutkan Forum Sentra Gakkumdu pun menjadi kesempatan bagi aparat penegak hukum dan Bawaslu untuk memperkuat koordinasi itu.

BACA JUGA:Simak! 3 Jenis Vitamin yang Bantu Perbaiki Suasana Hati, Apa Saja?

BACA JUGA:Ini Dia Gejala Tubuh Kekurangan Vitamin D, Apa Saja?

"Penegakan hukum merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan di setiap tingkatan baik pusat maupun daerah harus bahu-membahu mengawal pelaksanaan pilkada ini," tutur Menko Polhukam RI.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pemilihan kepala daerah berlangsung serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Pemungutan suara untuk Pilkada 2024 itu dijadwalkan berlangsung pada tanggal 27 November 2024. (ANTARA)