KPK Sidak Kemendikbudristek, Bongkar Dugaan Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru

JAMBIKORAN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru (PMB). Sidak ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dan aduan dari masyarakat mengenai PMB.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan bahwa sidak ini dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Ia mengingatkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pada 2022, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Meskipun demikian, keluhan masyarakat terkait masalah serupa masih banyak ditemukan pada 2023 dan 2024.

BACA JUGA:Waspada! Ini 5 Titik yang Sering Dipakai Ular Menyelinap ke Dalam Rumah

BACA JUGA:Pembiayaan Syariah Dapat Diterapkan untuk Transisi Energi

"Sidak ini bertujuan untuk memberikan efek kejut kepada instansi atau unit kerja yang bertanggung jawab atas pelayanan publik, dengan harapan agar dapat dilakukan langkah perbaikan ke depan," ujar Ghufron di kantor Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, pada Selasa 30 Juli 2024.

Inspeksi dilakukan di beberapa lokasi, termasuk Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3) dan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, serta di dua perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah. KPK mengumpulkan data-data terkait penerimaan mahasiswa baru tahun 2024 untuk dianalisis lebih lanjut.

BACA JUGA:Pemerintah Resmi Hapus Praktik Sunat Perempuan

BACA JUGA:Minta Panglima-Kapolri Tak Rotasi Pejabat Saat Pilkada

Ghufron menjelaskan bahwa data yang dikumpulkan selama sidak akan dianalisis oleh tim KPK, dan langkah-langkah perbaikan akan dibahas bersama dengan Kemendikbudristek. Ia menekankan bahwa KPK dan Kemendikbudristek telah sepakat untuk bekerja sama dalam menanggulangi dugaan korupsi yang mungkin ditemukan dalam proses PMB.

Sidak ini diharapkan menjadi momen penting untuk memperbaiki sektor pendidikan di Indonesia, khususnya dalam hal transparansi dan integritas dalam penerimaan mahasiswa baru. (*)