Dewan Segera Gelar Hearing dengan OPD Terkait Perjuangkan Nasib Honorer Database BKN

Reporter: Saprial |

Editor: Finarman WP |

Kamis , 23 Jan 2025 - 19:59

Irwandri, Ketua DPRD Kerinci --

Terkait hal tersebut, Kabid Pengangkatan dan Mutasi BKPSDM Kabupaten Kerinci, Affan, menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat terkait masalah gaji PPPK Paruh Waktu. "Semua masalah terkait gaji sudah disepakati, tinggal menunggu prosesnya. Kami berharap semuanya dapat diselesaikan tahun ini," ujarnya.

Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/227/SJ, Pemerintah daerah diharuskan mengalokasikan anggaran untuk gaji PPPK Paruh Waktu dalam APBD 2025. Jika anggaran untuk gaji PPPK Paruh Waktu belum tersedia, Pemerintah Kabupaten Kerinci bisa menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) atau memanfaatkan dana dari penjadwalan ulang program dan kegiatan lainnya dalam APBD.

"Jika BTT tidak mencukupi, pemerintah daerah dapat menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang program dan kegiatan lainnya atau memanfaatkan kas yang tersedia," tambah Affan.

Para honorer berharap langkah konkret dapat segera diambil, sehingga nasib mereka bisa lebih jelas dan kesejahteraan mereka terjamin. Dalam waktu dekat, mereka menantikan tindak lanjut dari hearing yang akan dilaksanakan antara DPRD dan OPD terkait. (sap/ira)

dewan segera gelar hearing dengan opd terkait  perjuangkan nasib  honorer database bkn                            
dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten kerinci berkomitmen untuk memperjuangkan nasib para honorer yang terdaftar dalam database badan kepegawaian negara (bkn), yakni kategori r2 dan r3, agar bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu.
 
hal ini sesuai dengan keputusan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-rb) serta kementerian dalam negeri (mendagri) terkait pengaturan gaji pppk paruh waktu.
 
ketua dprd kerinci, irwandri, menyatakan bahwa pihaknya akan memperjuangkan hak-hak para honorer tersebut dan akan segera menggelar hearing dengan organisasi perangkat daerah (opd) terkait di kabupaten kerinci. "dewan akan melakukan hearing dengan opd terkait dalam waktu dekat," ungkap irwandri, kamis 23 januari 2025.
 
para honorer yang tergabung dalam kategori r2 dan r3 ini meminta kepastian dari pemerintah kabupaten kerinci mengenai nasib mereka.
 
mereka berharap dapat diangkat menjadi pppk paruh waktu dengan gaji yang sesuai dengan upah minimum provinsi (ump) daerah, hingga nantinya dapat diangkat menjadi pppk penuh waktu. dengan status yang jelas, mereka berharap dapat bekerja dengan tenang dan optimal.
 
dalam tuntutannya, para honorer juga meminta agar dprd dan pemerintah kabupaten kerinci segera menganggarkan gaji pppk paruh waktu pada tahun 2025, sesuai dengan ketentuan ump di daerah. permintaan ini didasarkan pada surat edaran mendagri dan peraturan menpan rb terkait pppk paruh waktu. selain itu, mereka berharap pada tahun 2025 pemerintah kabupaten kerinci dapat memprioritaskan pengangkatan pppk paruh waktu menjadi pppk penuh waktu, tanpa perlu membuka penerimaan cpns.
 
salah seorang honorer yang terdaftar dalam database bkn mengungkapkan harapannya, "kami berharap dprd dan pemerintah kabupaten kerinci bisa mengawal dan menindaklanjuti peraturan yang ada, terutama mengenai gaji pppk paruh waktu yang seharusnya disesuaikan dengan ump di daerah."
 
terkait hal tersebut, kabid pengangkatan dan mutasi bkpsdm kabupaten kerinci, affan, menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat terkait masalah gaji pppk paruh waktu. "semua masalah terkait gaji sudah disepakati, tinggal menunggu prosesnya. kami berharap semuanya dapat diselesaikan tahun ini," ujarnya.
 
berdasarkan surat edaran mendagri nomor 900.1.1/227/sj, pemerintah daerah diharuskan mengalokasikan anggaran untuk gaji pppk paruh waktu dalam apbd 2025. jika anggaran untuk gaji pppk paruh waktu belum tersedia, pemerintah kabupaten kerinci bisa menggunakan belanja tidak terduga (btt) atau memanfaatkan dana dari penjadwalan ulang program dan kegiatan lainnya dalam apbd.
 
"jika btt tidak mencukupi, pemerintah daerah dapat menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang program dan kegiatan lainnya atau memanfaatkan kas yang tersedia," tambah affan.
 
para honorer berharap langkah konkret dapat segera diambil, sehingga nasib mereka bisa lebih jelas dan kesejahteraan mereka terjamin. dalam waktu dekat, mereka menantikan tindak lanjut dari hearing yang akan dilaksanakan antara dprd dan opd terkait. (sap/ira)