Hasil Rapat Pleno Segera Dilaporkan ke KPU Provinsi Jambi

MUARABUNGO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bungo melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (7/4/2025). Kegiatan ini berlangsung di Hotel Swarna Bumi, Bungo dibuka sekitar pukul 9.00.

Rapat pleno dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Bungo, Armidis, dan dihadiri oleh para komisioner KPU Bungo, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jambi, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Bawaslu Kabupaten Bungo, Staf Ahli Bupati Bungo, serta sejumlah tamu undangan dari Forkopimda dan stakeholder terkait.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Bungo Armidis menyampaikan bahwa pihaknya telah menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 6 April 2025. 

“Alhamdulillah, kemarin sudah dilakukan rapat pleno di delapan kecamatan dan seluruhnya selesai. Hari ini kita lanjutkan ke tingkat kabupaten sesuai tahapan yang telah ditentukan,” ujarnya.

BACA JUGA:ICMI Lebak Nilai Syekh Nawawi Layak Jadi Pahlawan Nasional

BACA JUGA:BKN Terbitkan 479 Pertek Selama Cuti Lebaran

Armidis juga mengakui bahwa pelaksanaan PSU kali ini cukup menantang karena bertepatan dengan momen Hari Raya Idulfitri, sehingga menyita waktu dan energi para penyelenggara serta stakeholder yang terlibat. 

“PSU ini waktunya bertepatan dengan momen lebaran. Secara waktu tentu banyak menyita tenaga dan pikiran teman-teman penyelenggara dan stakeholder karena kompleksitasnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa apabila rekapitulasi tingkat kabupaten selesai tanpa adanya sengketa, maka hasilnya akan segera dilaporkan ke KPU Provinsi Jambi untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya. 

“Hari ini kita tetapkan perolehan suara tingkat kabupaten. Jika tidak ada sengketa, maka akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya, insyaallah berjalan lancar,” pungkasnya.

Rapat pleno ini menjadi bagian penting dari proses demokrasi, memastikan hasil PSU berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan keputusan hukum yang berlaku.  (mai/enn)