Minta KKKS Percepat Eksploitasi, Menteri ESDM: Guna Penuhi Target APBN

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.-antara-Jambi Independent

BALIKPAPAN - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas, Eni untuk mempercepat eksploitasi di sumur-sumur yang sudah berada di tahapan eksplorasi dari semula terjadwal 2029 menjadi 2028.

"Percepatan ini untuk membantu meningkatkan jumlah lifting migas kita," kata Menteri Bahlil saat berada di Fasilitas Penerimaan Darat (Onshore Receiving Facility atau ORF) Jangkrik, Handil Baru, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Kamis, 1 Mei 2025.

Bahlil menyebutkan akan ada tambahan 1.500 juta metrik standar kaki kubik per hari (MMSCFD) gas dan 90.000 barrel oil equivalent per day (BOEPD) kondensat dari Eni.

Eni mulai membangun infrastruktur untuk mengeksplorasi Blok North Ganal di lepas Pantai Samboja, sekira 45,9 mil laut atau 85 km laut timur laut Balikpapan mulai 2025.

BACA JUGA:Butuh Anggaran Rp93 Miliar untuk PSU

BACA JUGA:Gagas Program Pendidikan Politik ke Masyarakat

Pembangunan dimulai setelah rencana pengembangan lapangan (POD) disetujui SKK Migas pada 17 Agustus 2024. 

Penemuan Blok North Ganal oleh Eni menjadikan perusahaan energi asal Italia itu sebagai satu penghasil gas terbesar di dunia dengan potensi cadangan 5 triliun kaki kubik (trillion cubic feet/TCF).

Saat ini, Eni sudah memproduksikan 80.000 barel setara minyak dari Lapangan Jangkrik dan Merakes yang juga berada di lepas Pantai Samboja, Selat Makassar.

Target lifting migas secara nasional adalah 605.000 BOPD dan gas 1,01 juta barel setara minyak per hari (BOEPD) sesuai amanat Undang-Undang APBN 2025.

Realisasinya saat ini adalah minyak 580.000 BOPD, sementara konsumsi minyak nasional mencapai 1,5 juta BOPD, artinya ada defisit cukup besar atau mencapai hampir 1 juta BOPD.

Sebelumnya, Menteri Bahlil yang didampingi Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, dan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud meninjau fasilitas South Processing Unit (SPU) yang dikelola PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM).

Sejak dikelola Total Indonesie, dan sekarang oleh PHM, fasilitas SPU digunakan untuk menerima dan mengolah gas dan minyak yang berasal dari Blok Mahakam dan blok-blok KKKS lain di sepanjang Selat Makassar bagian selatan.

Setelah bersih, gas hasil olahan SPU dipompa ke Bontang untuk diolah lebih lanjut di kilang PT Badak NGL. Sementara, minyak dikirim ke Kilang Balikpapan dengan kapal tanker.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan