JEJAK LANGKAH PENYALURAN DANA DESA MENUJU TAHUN 2024

Reporter: Adi Yulianto Budiman |

Editor: Edo Adri |

Selasa , 26 Dec 2023 - 18:29

Adi Yulianto Budiman-jambi independent-Jambi Independent

Sampai dengan 20 Desember 2023 belum terbit Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penyaluran dana desa untuk tahun 2024. Namun demikian pada acara diseminasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada tanggal 18 Desember 2023 yang lalu disampaikan beberapa pokok kebijakan dalam penyaluran dana desa di tahun 2024.

Terdapat perubahan besar pada kebijakan dan mekanisme penyaluran di tahun depan, yaitu melalui kemungkinan diberlakukannya kebijakan earmark pada beberapa program yang menjadi prioritas. Kebijakan pemberian BLT di masa paska pandemi COVID-19 tetap terjaga melalui alokasi earmark sejumlah maksimal 25% dari alokasi pagu desa tiap desa.

BACA JUGA:Senam Tera Sasar Lansia

Hal yang baru di tahun 2024 adalah terkait program ketahanan pangan dan hewani yang telah diatur pada PMK-201 tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sejumlah minimal 20% dari anggaran Dana Desa kini diberlakukan sebagai earmark sebagaimana alokasi BLT.

Kebijakan ini khususnya untuk desa pada kabupaten yang merupakan daerah kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional.

Satu lagi prioritas penyaluran Dana Desa tahun 2024 yang di-earmarked adalah program Pencegahan dan Penurunan Stunting yang diprioritaskan pada desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting. Dengan demikian, di tahun 2024 akan berpotensi terjadi penambahan jenis penyaluran yang bersumber dari Dana Desa selain untuk BLT dan penyaluran yang tidak ditentukan penggunaannya (non-BLT bertahap), yaitu untuk penyaluran terkait program ketahanan pangan dan penyaluran program intervensi stunting.

Kebijakan earmark sendiri bukanlah hal yang baru dalam konteks penyaluran TKD. Di tahun 2023 ini penyaluran DAU telah diberlakukan earmarked sehingga terhadap penyaluran DAU yang di tahun-tahun sebelumnya bersifat block grant seluruhnya menjadi block grant dan beberapa kategori penyaluran specific grant. Melalui kebijakan earmark penyaluran ini, Pemerintah Pusat memiliki kepentingan untuk memastikan agar dari sejumlah besar belanja transfer yang disalurkan ke daerah, tetap teralokasi untuk beberapa keperluan prioritas seperti untuk penggajian formasi PPPK di daerah, pendanaan kelurahan, bidang kesehatan, Pendidikan, dan pekerjaan umum. Pun demikian halnya dalam dimensi penyaluran dana desa di tahun 2024 nanti, pemerintah hendak memastikan dana desa dapat diprioritaskan untuk program ketahanan pangan dan penurunan stunting dengan tidak menutup ruang bagi pemerintah daerah untuk keperluan prioritas lainnya sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa melalui ketersediaan dana non-earmarked.

Kebijakan penyaluran tambahan dana desa sebagaimana dilakukan di trimester akhir tahun 2023 ini juga akan dilanjutkan di tahun 2024 melalui beberapa reformulasi pemberian insentif desa. Kriteria pengalokasian insentif desa meliputi beberapa kriteria utama dan kriteria kinerja tertentu yang harus dipenuhi oleh desa untuk dapat memperoleh penyaluran insentif/tambahan.

Kriteria utama akan meliputi beberapa indikator seperti penyelenggaraan pemerintahan desa yang bebas korupsi, penyaluran Dana Desa non-earmarked, dan penganggaran Dana Desa yang di-earmarked sesuai prioritas nasional.

Dalam penentuan desa yang berhak atas reward diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga akan dilibatkan dalam melakukan penilaian. Sebagai pihak yang paling dekat dan mengetahui kondisi desa-desa yang berada di daerahnya, Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk menambahkan indikator-indikator penilaian tertentu sesuai dengan tujuan dan kondisi setiap daerah.

Berdasarkan hal-hal diatas, patut ditunggu bagaimana kinerja penyaluran dana desa di tahun 2024 mendatang. Tentunya kita patut optimis rapor positif penyaluran dapat tetap terjaga bakan ditingkatkan.

BACA JUGA:Aman Hingga Menjelang Ramadhan

jejak langkah penyaluran dana desa menuju tahun 2024                            penyaluran dana desa untuk periode tahun anggaran 2023 mencapai garis akhirnya pada tanggal 22 desember 2023, waktu yang ditentukan sebagai batas waktu pengajuan persyaratan dokumen penyaluran oleh pemerintah daerah kepada kuasa pengguna anggaran penyaluran transfer ke daerah di kantor pelayanan perbendaharaan negara (kppn).
sejak digulirkan pada tahun 2015, penyaluran dana desa berada dalam tren meningkat dari sisi pagu dana yang disediakan oleh pemerintah pusat. di tahun 2023 ini, tidak kurang dari 70 triliun rupiah dialokasikan ke lebih dari 75.000 desa yang tersebar di nusantara.
tren peningkatan alokasi dana desa yang bersumber dari apbn tidak terlepas dari kinerja dan dampak yang diberikan dalam pertumbuhan kemandirian desa maupun pemenuhan agenda prioritas nasional.
terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 ini, lebih dari 500 triliun rupiah telah dikucurkan untuk penyaluran dana desa. berdasarkan data kementerian keuangan pada pertengahan tahun ini, dari sejumlah uang yang nilainya tidak sedikit tersebut, telah dihasilkan output total seperti: jalan desa sepanjang 325rb kilometer, jembatan sepanjang hampir 1.800 kilometer dan ribuan hingga puluhan ribu sarana-prasarana dan fasilitas seperti mck, badan usaha milik desa (bumdes), pasar, posyandu, dan lain-lain.
baca juga:buru orangtua bayi
baca juga:total 5,7 kg sabu diamankan
di era pandemi covid-19, dana desa bahkan telah sangat berperan dalam menjaga daya beli dan kemampuan ekonomi masyarakat terdampak di desa-desa melalui penyaluran bantuan langsung tunai (blt) yang bersumber dari dana desa. dana desa juga terbukti mendukung turunnya angka kemiskinan desa dan meningkatnya kemajuan desa. membandingkan data bulan maret 2015 sebagai baseline, per maret 2023 angka kemiskinan desa menurun dari 14,21% menjadi 12,22% dan ditargetkan untuk turun menjadi 9,9% di tahun 2024.
sementara dalam hal klasterisasi desa, dana desa berdampak pada turunnya jumlah desa tertinggal dari 33.339 desa di tahun 2018 menjadi 7.171 desa pada tahun 2023, dan sejumlah 14.047 desa sangat tertinggal menjadi 4.845 desa berdasarkan data tahun 2023.
di samping peran pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam penyaluran dana kepada desa. sebagaimana kita ketahui, terdapat beberapa komponen dalam penyaluran transfer ke daerah (tkd) seperti: dana alokasi umum (dau), dana bagi hasil (dbh), dana alokasi khusus (dak) fisik maupun non fisik, insentif fiskal, dana keistimewaan (khusus d.i. yogyakarta) dan dana otonomi khusus (untuk provinsi aceh, papua, dan papua barat).
sesuai ketentuan pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah daerah berkewajiban untuk mengalokasikan sedikitnya 10% dari jumlah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam apbd setelah dikurangi dana alokasi khusus. selanjutnya dalam peraturan menteri keuangan nomor pmk-130 tahun 2023 tentang tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil terhadap daerah yang tidak memenuhi alokasi dana desa diatur bahwa terhadap kabupaten/kota yang memiliki desa wajib menganggarkan alokasi dana desa (add) dalam apbd atau perubahan apbd pada tahun anggaran berjalam paling sedikit sebesar 10% dikalikan dengan dau dan dbh yang dianggarkan dalam apbd atau apbd-p, dengan mengecualikan beberapa jenis dbh yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
baca juga:masuk lewat jendela belakang, fauzi curi hp rekan kerja
baca juga:jasad rejo ditemukan mengambang, sempat dinyatakan hilang
dengan demikian, dana yang diterima oleh desa dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sebesar alokasi dana desa yang bersumber dari apbn ditambah dengan add yang bersumber dari apbd.
penyaluran dana desa tahun 2024
sampai dengan 20 desember 2023 belum terbit peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai penyaluran dana desa untuk tahun 2024. namun demikian pada acara diseminasi yang diselenggarakan oleh direktorat jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan pada tanggal 18 desember 2023 yang lalu disampaikan beberapa pokok kebijakan dalam penyaluran dana desa di tahun 2024.
terdapat perubahan besar pada kebijakan dan mekanisme penyaluran di tahun depan, yaitu melalui kemungkinan diberlakukannya kebijakan earmark pada beberapa program yang menjadi prioritas. kebijakan pemberian blt di masa paska pandemi covid-19 tetap terjaga melalui alokasi earmark sejumlah maksimal 25% dari alokasi pagu desa tiap desa.
baca juga:senam tera sasar lansia
baca juga:soroti kelulusan pppk di kerinci, ombudsman minta peserta melapor
hal yang baru di tahun 2024 adalah terkait program ketahanan pangan dan hewani yang telah diatur pada pmk-201 tahun 2022 tentang pengelolaan dana desa sejumlah minimal 20% dari anggaran dana desa kini diberlakukan sebagai earmark sebagaimana alokasi blt.
kebijakan ini khususnya untuk desa pada kabupaten yang merupakan daerah kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan yang ditetapkan oleh badan pangan nasional.
satu lagi prioritas penyaluran dana desa tahun 2024 yang di-earmarked adalah program pencegahan dan penurunan stunting yang diprioritaskan pada desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting. dengan demikian, di tahun 2024 akan berpotensi terjadi penambahan jenis penyaluran yang bersumber dari dana desa selain untuk blt dan penyaluran yang tidak ditentukan penggunaannya (non-blt bertahap), yaitu untuk penyaluran terkait program ketahanan pangan dan penyaluran program intervensi stunting.
kebijakan earmark sendiri bukanlah hal yang baru dalam konteks penyaluran tkd. di tahun 2023 ini penyaluran dau telah diberlakukan earmarked sehingga terhadap penyaluran dau yang di tahun-tahun sebelumnya bersifat block grant seluruhnya menjadi block grant dan beberapa kategori penyaluran specific grant. melalui kebijakan earmark penyaluran ini, pemerintah pusat memiliki kepentingan untuk memastikan agar dari sejumlah besar belanja transfer yang disalurkan ke daerah, tetap teralokasi untuk beberapa keperluan prioritas seperti untuk penggajian formasi pppk di daerah, pendanaan kelurahan, bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum. pun demikian halnya dalam dimensi penyaluran dana desa di tahun 2024 nanti, pemerintah hendak memastikan dana desa dapat diprioritaskan untuk program ketahanan pangan dan penurunan stunting dengan tidak menutup ruang bagi pemerintah daerah untuk keperluan prioritas lainnya sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa melalui ketersediaan dana non-earmarked.
baca juga:sidak pasar tradisional, ini yang ditemukan tim satgas pangan tanjab timur
baca juga:perdana digelar, begini suasana festival literasi jambi akhir pekan kemarin
kebijakan penyaluran tambahan dana desa sebagaimana dilakukan di trimester akhir tahun 2023 ini juga akan dilanjutkan di tahun 2024 melalui beberapa reformulasi pemberian insentif desa. kriteria pengalokasian insentif desa meliputi beberapa kriteria utama dan kriteria kinerja tertentu yang harus dipenuhi oleh desa untuk dapat memperoleh penyaluran insentif/tambahan.
kriteria utama akan meliputi beberapa indikator seperti penyelenggaraan pemerintahan desa yang bebas korupsi, penyaluran dana desa non-earmarked, dan penganggaran dana desa yang di-earmarked sesuai prioritas nasional.
dalam penentuan desa yang berhak atas reward diatas, pemerintah daerah kabupaten/kota juga akan dilibatkan dalam melakukan penilaian. sebagai pihak yang paling dekat dan mengetahui kondisi desa-desa yang berada di daerahnya, pemerintah daerah dimungkinkan untuk menambahkan indikator-indikator penilaian tertentu sesuai dengan tujuan dan kondisi setiap daerah.
berdasarkan hal-hal diatas, patut ditunggu bagaimana kinerja penyaluran dana desa di tahun 2024 mendatang. tentunya kita patut optimis rapor positif penyaluran dapat tetap terjaga bakan ditingkatkan.
baca juga:aman hingga menjelang ramadhan
baca juga:beri instruksi ke sejumlah opd, mitigasi percepatan penanganan sampah 
beberapa perubahan dalam mekanisme penyaluran perlu untuk disikapi dan dipersiapkan dengan sebaik mungkin. sebagai modal awal dalam menggawangi penyaluran dana desa yang tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat desa adalah sinergi dan kolaborasi yang luar biasa dari para pemangku kepentingan.
di tingkat pusat, kementerian keuangan bersama dengan kementerian/lembaga teknis terkait sebagai perumus dan penentu regulasi untuk diimplementasikan di daerah. sementara itu kppn bersama instansi/organisasi perangkat daerah terkait di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pengelolaan keuangan, serta pemerintah desa di daerah menjalankan peran sebagai eksekutor kebijakan demi kemajuan pembangunan indonesia menjadi lebih baik yang dimulai dari desa-desa.
 
*penulis adalah kepala seksi bank yang ditugaskan pada kppn bangko

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Independent 27 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan