Timwas DPR Dalami Laporan Layanan Kesehatan Jemaah Haji

JAKARTA - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji 2025 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyatakan bahwa pihaknya tengah mendalami laporan mengenai dugaan pembatasan terhadap tenaga medis Indonesia untuk memberikan layanan kesehatan kepada jemaah.

"Saya mendapat laporan bahwa tenaga kesehatan kita di hotel-hotel tidak diberi akses untuk memberikan layanan kesehatan kepada jemaah karena dibatasi oleh pihak kesehatan dari pemerintah Arab Saudi," kata Purnamasidi dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis, 29 Mei 2025.

Menurut dia, Timwas Haji DPR dalam sembilan hari ke depan akan memantau langsung akses kesehatan jemaah haji Indonesia, termasuk berdialog dengan jemaah dan petugas haji.

Hal itu bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam guna merumuskan akar permasalahan.

BACA JUGA:Pembangunan Desa Akar Pembangunan Bangsa

BACA JUGA:Lisa dan Wartono Walikota dan Wakil Banjarbaru Terpilih

"Apakah berasal dari kurangnya sosialisasi dari pemerintah Arab Saudi atau dari sisi koordinasi dan pemahaman para petugas haji Indonesia?” tuturnya.

Purnamasidi menilai situasi tersebut seharusnya tidak terjadi apabila Panitia Penyelenggara Haji Indonesia (PPHI) memahami sepenuhnya kebijakan dan peraturan yang diterapkan pemerintah Arab Saudi.

"Kebijakan ini saya yakin bukan hal baru. Ini justru menjadi pertanyaan besar, mengapa larangan tersebut tidak diketahui oleh petugas kesehatan kita?" ujarnya.

Di samping itu, Purnamasidi juga menyoroti sistem penempatan jemaah.

Menurut dia, pemisahan jemaah suami istri dan pendamping lansia yang tidak bisa tinggal bersama jemaah yang didampingi perlu menjadi catatan untuk peningkatan pelayanan haji ke depannya.

"Masyarakat membayar mahal untuk haji maka pelayanannya juga harus makin baik, bukan justru menurun," ucapnya.

Lebih lanjut dia menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji.

Ia berharap komunikasi antarpetugas lapangan dari kedua negara bisa ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang mengganggu pelayanan kepada jemaah.