Natalius Pigai Bertemu Kapolri, Tekankan Penanganan Demo Sesuai Prinsip HAM

AUDIENSI: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melakukan audiensi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Markas Besar Polri.-Ist/Jambi Independent -Jambi Independent
JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melakukan audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Rabu (3/9).
Pertemuan ini membahas strategi pengendalian situasi keamanan nasional, khususnya terkait maraknya aksi demonstrasi di berbagai daerah.
Pigai hadir didampingi Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Staf Khusus Menteri bidang Isu Strategis Fajrimei A. Gofar, serta sejumlah tenaga ahli KemenHAM.
Dalam pertemuan tersebut, Pigai menegaskan pentingnya aparat penegak hukum berpedoman pada International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), perjanjian internasional yang sudah diratifikasi Indonesia.
BACA JUGA:KPK Telusuri Empat HP dari Rumah Dinas Wamenaker Noel
BACA JUGA:Ini Kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal Tanggapi Isu PHK Massal di PT Gudang Garam
Dokumen ini menjamin hak kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul secara damai.
“Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan arahan yang sangat jelas agar aparat wajib menjunjung tinggi prinsip HAM. Pemerintah berkomitmen menjaga ruang demokrasi tetap terbuka, sekaligus memastikan keamanan nasional berjalan seimbang dengan penghormatan terhadap martabat manusia,” ujar Pigai.
Pigai juga mengingatkan aparat agar profesional dalam membedakan demonstrasi damai dengan aksi kelompok perusuh.
“Polri dituntut bersikap profesional, jujur, adil, dan objektif dalam menjalankan tugas di lapangan,” tegasnya.
Kapolri Listyo Sigit menyambut baik arahan tersebut. Ia menegaskan bahwa Polri berkomitmen mengedepankan pendekatan humanis dan proporsional.
“Kami akan menjalankan tugas sesuai pedoman ICCPR dan arahan Presiden. Polri berkomitmen membedakan antara demonstran damai dengan kelompok perusuh,” ujar Kapolri.
Sebagai langkah konkret, Pigai mengungkapkan bahwa KemenHAM telah membentuk Tim Monitor Khusus Pelindungan HAM. Tim ini bertugas mengawasi jalannya penanganan demonstrasi agar tetap transparan, akuntabel, dan menghormati martabat kemanusiaan.
Pertemuan ini sekaligus menegaskan sinergi antara KemenHAM dan Polri. Aspirasi masyarakat dipastikan tetap bisa tersalurkan tanpa mengurangi rasa aman.