Pemerintah Bakal Beri Insentif Pajak PPh 21 bagi Karyawan Hotel, Restoran, dan Kafe

pemerintah bakal beri insentif pajak pph 21 bagi karyawan hotel, restoran, dan kafe jambikoran.com – pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru berupa perluasan penerima insentif pajak penghasilan (pph) pasal 21 yang ditanggung pemerintah (dtp).   jika sebelumnya fasilitas ini hanya menyasar pekerja di sektor padat karya, rencananya mulai semester ii tahun 2025, karyawan yang bekerja di hotel, restoran, dan kafe juga akan mendapatkan keringanan serupa.   langkah ini disampaikan oleh menteri koordinator bidang perekonomian airlangga hartarto.   menurutnya, pemberian insentif pph 21 dtp tersebut akan menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi yang diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat sekaligus mendukung pemulihan sektor jasa yang sempat terpukul akibat perlambatan ekonomi global.  baca juga:usia 20-an jadi fase paling membingungkan? baca juga:rahasia belanja online tetap bijak   pph pasal 21 sendiri merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan orang pribadi dari pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan tertentu.   dengan adanya program baru ini, pajak yang seharusnya dibayarkan oleh karyawan akan ditanggung langsung oleh pemerintah, sehingga penghasilan bersih yang diterima pekerja bisa lebih besar.   kebijakan ini akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 10 tahun 2025 tentang pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan tertentu yang ditanggung pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi tahun anggaran 2025.   dalam beleid tersebut, terdapat syarat yang harus dipenuhi agar karyawan di sektor hotel, restoran, dan kafe bisa menikmati fasilitas ini. baca juga:sah beri pesan kepada kader, kesuksesan program presiden prabowo adalah kesuksesan gerindra baca juga: bawaslu provinsi jambi perkuat kelembagaan, lewat fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemilu 2025   berdasarkan pasal 3 pmk no. 10/2025, terdapat dua kategori penerima insentif, yakni pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.   untuk pegawai tetap, mereka harus memiliki nomor pokok wajib pajak (npwp) atau nomor induk kependudukan (nik) yang telah terintegrasi dengan sistem administrasi direktorat jenderal pajak, memiliki gaji dan tunjangan bulanan bruto di bawah rp10 juta, serta tidak sedang menerima insentif pph 21 lain sesuai peraturan perpajakan.   sementara bagi pegawai tidak tetap, mereka juga harus memiliki npwp atau nik, menerima upah harian, mingguan, atau borongan rata-rata di bawah rp500 ribu, serta memiliki total penghasilan bulanan kurang dari rp10 juta, dan tidak sedang menerima insentif serupa dari skema lain.   sebelumnya, insentif pph 21 dtp hanya diberikan kepada pekerja di industri padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, hingga furnitur. baca juga:bupati fadhil arief hadiri panen raya padi di desa pasar terusan baca juga:4 khasiat rutin minum air putih setiap pagi, bikin jantung lebih bahagia   jika kebijakan baru ini terealisasi, maka sektor penerima insentif akan diperluas ke bidang perhotelan, restoran, dan kafe atau yang dikenal dengan sektor horeca, sehingga diharapkan mampu menstimulasi pertumbuhan lapangan kerja di sektor jasa tersebut. (*)  

Tag

• # pemberian insentif pph 21 dtp
• # pajak penghasilan

Share

• 
• 
• 
• 
•