MK Lanjutkan Uji Materi UU BUMN, Sidang Ditunda karena DPR dan Presiden Belum Siap

Reporter: Finarman |

Editor: Finarman |

Jumat , 26 Sep 2025 - 15:58

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin sidang pengucapan putusan pengujian formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung MK, Jakarta.-ANTARA/Nadia Putri Rahmani -Jambi Independent

Diajukan oleh tiga mahasiswa: A. Fahrur Rozi, Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, dan Muhammad Jundi Fathi Rizky.

Mereka mengajukan permohonan dengan objek pengujian serupa dengan perkara sebelumnya.

Perkara Nomor 44/PUU-XXIII/2025

Diajukan oleh dua warga negara, Heri Hasan Basri dan Solihin.

Mereka mempermasalahkan pasal-pasal yang dianggap membatasi hak warga negara untuk melaporkan dugaan korupsi oleh pejabat atau pegawai badan usaha negara.

Perkara Nomor 80/PUU-XXIII/2025

Diajukan oleh Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS) bersama tiga warga negara.

Permohonan ini menyoroti sejumlah pasal yang dianggap melemahkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN. (*)

mk lanjutkan uji materi uu bumn, sidang ditunda karena dpr dan presiden belum siap                            jakarta - mahkamah konstitusi (mk) kembali melanjutkan proses pengujian materiil terhadap sejumlah pasal dalam undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang badan usaha milik negara (uu bumn), setelah sebelumnya menyelesaikan tahapan uji formil pekan lalu.
sidang yang sedianya digelar hari ini (kamis, 25/9) dengan agenda mendengarkan keterangan dari dpr dan presiden, harus ditunda karena kedua pihak belum siap menyampaikan pandangan mereka.
“mahkamah menerima permohonan penundaan dari dpr dan presiden karena keterangan mereka masih dalam proses penyusunan,” kata ketua mk suhartoyo dalam sidang di ruang pleno mk, jakarta.
menanggapi hal itu, majelis hakim menjadwalkan ulang persidangan untuk dilanjutkan pada senin, 13 oktober 2025. suhartoyo juga menegaskan bahwa perkara ini bersifat penting dan mendesak, sehingga diharapkan tidak ada lagi permintaan penundaan ke depan.
baca juga:rp204 miliar dari rekening dormant dibobol dan ditukar ke valas, mabes polri tetapkan 9 tersangka
baca juga:bareskrim polri dampingi penanganan, kasus keracunan makan bergizi gratis
“ini perkara yang cukup urgen. kami harap sidang berikutnya sudah bisa dihadiri lengkap dengan keterangan yang diminta,” ujarnya.
sidang lanjutan ini mencakup empat permohonan pengujian materi, masing-masing dengan nomor perkara 38/puu-xxiii/2025, 43/puu-xxiii/2025, 44/puu-xxiii/2025, dan 80/puu-xxiii/2025.
rincian permohonan:
perkara nomor 38/puu-xxiii/2025
diajukan oleh rega felix, seorang dosen dan advokat.
ia menggugat sejumlah pasal terkait pemisahan kerugian bumn dan badan khusus seperti badan pengelola investasi daya anagata nusantara (bpi danantara) dari definisi kerugian negara.
menurutnya, hal ini dapat menyulitkan proses penegakan hukum terhadap dugaan korupsi dan bertentangan dengan semangat konstitusional pemberantasan korupsi.
perkara nomor 43/puu-xxiii/2025
diajukan oleh tiga mahasiswa: a. fahrur rozi, dzakwan fadhil putra kusuma, dan muhammad jundi fathi rizky.
mereka mengajukan permohonan dengan objek pengujian serupa dengan perkara sebelumnya.
perkara nomor 44/puu-xxiii/2025
diajukan oleh dua warga negara, heri hasan basri dan solihin.
mereka mempermasalahkan pasal-pasal yang dianggap membatasi hak warga negara untuk melaporkan dugaan korupsi oleh pejabat atau pegawai badan usaha negara.
perkara nomor 80/puu-xxiii/2025
diajukan oleh indonesia human right committee for social justice (ihcs) bersama tiga warga negara.
permohonan ini menyoroti sejumlah pasal yang dianggap melemahkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bumn. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Independent 27 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan