Program Cetak Sawah Terkendala Lahan

JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi yang telah merencanakan program cetak sawah baru di tahun 2025, ternyata belum optimal. 

Pemprov Jambi telah menargetkan pembukaan sawah baru seluas 5.100 hektare. Namun hingga kini, data yang masuk ke Sistem Informasi Database (SID) baru mencapai sekitar 2.500 hektare.

Kepala Dinas (Kadis) Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Jambi, Rumusdar menyampaikan ada salah satu kendala utama adalah keterbatasan lahan produktif. 

“Sebagian besar lahan subur di Jambi telah digunakan untuk komoditas perkebunan. Akibatnya, pemerintah harus mencari lahan alternatif di kawasan yang lebih jauh, bahkan mendekati area hutan,” kata Rumusdar, Kamis (2/10). 

Dengan adanya hal tersebut memunculkan persoalan baru, karena dikhawatirkan masuk dalam kawasan konservasi seperti Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) atau tanah lindung yang tidak boleh dialihfungsikan.

Selain itu, masih banyak lahan eks-Penggunaan Tanah Eksploitasi (eks- PTA) yang potensial untuk dijadikan sawah, namun hingga kini belum ada aturan yang memperbolehkan pemanfaatan lahan tersebut. 

Tak hanya itu, ia mengaku sudah mengusulkan agar lahan eks- PTA dapat dijadikan areal pertanian, namun kebijakan dari pemerintah pusat masih ditunggu. Kendala ini membuat program cetak sawah belum berjalan optimal, meski sudah ada dukungan dari pemerintah pusat. 

“Kita masih terbentur pada ketersediaan lahan. Lahan yang bagus sudah banyak dipakai untuk perkebunan, sementara lahan yang jauh rawan bermasalah karena masuk kawasan hutan,” jelas pejabat Dinas Pertanian Provinsi Jambi.

Meski begitu, Pemprov Jambi tetap berkomitmen melanjutkan program ini secara bertahap. 

“Upaya lain seperti rehabilitasi sawah tidur seluas 9.000 hektare, serta optimalisasi lahan dengan peningkatan indeks pertanaman, terus dilakukan untuk mengejar kekurangan produksi pangan,” ucapnya. 

Menurut Rumusdar, cetak sawah baru penting untuk memperkuat ketahanan pangan Jambi, yang hingga kini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. 

“Jika target 5.100 hektare tercapai, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor antar provinsi dan meningkatkan kemandirian pangan di daerah,” tutupnya. (cr01/enn)