Komitmen Kebijakan Berbasis Data Pasca Walikota Jambi Ikuti KPPD Tahun 2025

JAMBI,JAMBIKORAN.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menegaskan, pentingnya kepala daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan sekaligus menjaga integritas dalam menjalankan kepemimpinan.

 

Hal itu disampaikannya saat menutup Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Selasa (18/11).

 

KPPD Angkatan II diikuti 25 bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut mencakup tiga komponen utama: pembelajaran di Lemhannas RI, studi lapangan serta pembelajaran di Singapura, dan penyusunan rencana aksi berbasis hasil pelatihan.

 

Bima menekankan bahwa masa jabatan kepala daerah berjalan cepat, sehingga para pemimpin harus segera menetapkan arah prioritas yang jelas.
“Menetapkan prioritas itu adalah kunci,” ujarnya.

 

Ia mengapresiasi tiga kepala daerah yang memaparkan rencana aksi hasil KPPD, khususnya karena mereka berani berfokus pada tiga isu strategis: pengelolaan sampah, ketahanan pangan, dan digitalisasi.

 

Menurut Bima, ketiga isu tersebut merupakan persoalan klasik nasional yang membutuhkan komitmen kepemimpinan yang kuat.

 

Ia menyebut keberanian peserta dalam menentukan fokus pembangunan sebagai hasil dari proses pembelajaran integral, termasuk studi lapangan di Singapura.

 

“Ini mungkin berkah dari Singapura. Pertama, menjadi lebih berani. Kedua, berani menentukan target prioritas sesuai karakteristik daerah,” jelasnya.

 

Bima juga mengingatkan kepala daerah untuk tidak ragu mengambil kebijakan selama memiliki dasar kajian dan landasan hukum yang kuat, terutama kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

 

“Kementerian Dalam Negeri insyaallah akan mendukung dan memfasilitasi,” tegasnya.

 

Sementara itu, Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, yang turut menjadi peserta KPPD Angkatan II, menyampaikan bahwa program tersebut memberikan perspektif baru dalam mengarahkan pembangunan daerah.

 

“Program ini membuka wawasan kami, terutama dalam menetapkan prioritas pembangunan yang lebih terukur. Bagi kami di Kota Jambi, penguatan layanan publik, digitalisasi, dan penataan lingkungan menjadi fokus yang akan terus kami dorong,” ujarnya.

 

Maulana menambahkan bahwa materi yang diterima baik dari Lemhannas maupun dari studi lapangan memperkuat komitmennya dalam menerapkan kebijakan berbasis data.

 

“Kami semakin yakin bahwa kebijakan berbasis data dan kajian adalah kunci pelayanan publik yang efektif,” tambahnya.