Asosiasi dan Pengusaha Bahas Penundaan Pajak Hiburan Temui Menko Luhut dan Mendagri

Reporter: ANTARA |

Editor: Finarman |

Jumat , 26 Jan 2024 - 22:33

Pengacara Hotman Paris Hutapea, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Jakarta, Jumat 26 Januari 2024. -ANTARA/Adimas Raditya -Jambi Independent

Sebelumnya, GIPI bersama pengusaha industri hiburan juga mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengadakan pertemuan tertutup dengan Menko Airlangga untuk membahas hal yang sama.

Pemerintah sedang menyiapkan insentif fiskal terhadap pajak penghasilan (PPh) badan untuk penyelenggara jasa hiburan.

Sektor pariwisata akan diberikan insentif berupa pengurangan pajak dalam bentuk pemberian fasilitas ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 10 persen dari PPh Badan, sehingga besaran PPh Badan yang besarnya 22 persen akan menjadi 12 persen.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) akan menyampaikan surat edaran kepada seluruh bupati/wali kota terkait dengan petunjuk pelaksanaan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Pengacara Hotman Paris Hutapea, serta Inul Daratista sebagai salah satu pemilik usaha karaoke. (ant)

asosiasi dan pengusaha bahas penundaan pajak hiburan  temui menko luhut   dan mendagri                             jakarta- pengacara hotman paris hutapea menduga adanya oknum pejabat pemerintah yang tidak melapor kepada presiden joko widodo (jokowi) terkait adanya rencana kenaikan pajak barang dan jasa tertentu (pbjt) jasa hiburan menjadi 40 hingga 75 persen.
"sepertinya waktu itu, pembahasannya tidak sampai level atas. menurut sumber yang saya tahu resmi dari istana, presiden pun tidak tahu tentang itu. berarti ada oknum pejabat bawahan yang tidak melaporkan secara detail," kata hotman paris, di kantor kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi (kemenko marves), jakarta, jumat.
hotman mengklaim, berdasarkan hasil pertemuannya dengan menteri dalam negeri dan menko marves, keduanya sependapat bahwa kenaikan pajak angka 40 persen itu tidak masuk akal.
bahkan, kata dia lagi, kota bogor telah menaikkan pajak hiburan hingga 75 persen, sehingga memberatkan industri hiburan.
baca juga:indonesia gapai impian 
baca juga:bursa warung
oleh karena itu, gabungan industri pariwisata indonesia (gipi) dan para pengusaha industri hiburan mengajukan judicial review ke mahkamah konstitusi (mk).
selain itu, hotman juga meminta pemerintah daerah untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (uu hkpd).
pasal 101 uu hkpd menyatakan, pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha dan jasa hiburan, berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan atau sanksinya.
"thailand malah 5 persen, malaysia 6 persen, singapura 9 persen. kita 40 persen, bahkan bogor sudah 75 persen dari pendapatan kotor. gubernur/bupati/wali kota berhak secara jabatan untuk kembali ke tarif lama, tanpa kami minta," ujarnya.
baca juga:polisi kantongi identitas terduga pelaku perusakan, bahren: ada pelanggaran hukum 
baca juga:tiga asn pajak nonaktif kembali diperiksa 
pada kesempatan yang sama, inul daratista selaku pemilik karaoke berharap agar polemik perihal kenaikan tarif pajak hiburan segera dapat diselesaikan.
ia juga berharap agar kepala daerah menindaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui surat edaran yang berisi tentang pemberian insentif fiskal bagi industri pariwisata dan hiburan.
"dari bapak luhut dan mendagri sudah memberikan surat edaran yang membuat kita punya pegangan, meski kita pikir ini juga belum kuat. semoga kepala daerah memberikan kebijakan langsung," kata inul pula. 
sementara, gabungan industri pariwisata indonesia (gipi) dan para pengusaha industri hiburan mengunjungi kantor kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi (kemenko marves) di jakarta untuk bertemu dengan menko marves luhut binsar pandjaitan pada jumat.
baca juga:polres banyuasin gagalkan pengiriman 19 kg sabu 
baca juga:kapolres bungo sapa warga dusun bedaro
ketua gipi hariyadi sukamdani menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan rapat bersama menko luhut terkait kenaikan tarif pajak hiburan yang tertera dalam undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (uu hkpd) sebesar 40 sampai 75 persen.
“masih terkait polemik pajak hiburan. kami menyampaikan bahwa masih ada kendala di lapangan karena dari pihak pemerintah daerah sudah mulai mengeluarkan tagihan dengan tarif baru," katanya.
ia mengatakan, kebijakan menaikkan pajak hingga 75 persen pada industri hiburan dinilai memberatkan pengusaha, di mana jumlah pengunjung semakin sepi imbas kenaikan tersebut.
selain itu, pihaknya juga tengah mengajukan judicial review ke mahkamah konstitusi agar aturan tersebut dapat dibatalkan demi keberlangsungan industri hiburan di tanah air.
baca juga:sempat kabur, pemuda bangko diamankan, ancam sebar foto tak senonoh pacar 
baca juga:ibu rt jadi korban perampasan emas pelaku bermodus jual bubuk abate
hariyadi mengatakan, menko luhut menyatakan akan mengeluarkan surat edaran kepada para kepala daerah untuk memberikan insentif fiskal.
pada pasal 101 uu hkpd, pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha dan jasa hiburan, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan atau sanksinya.
untuk itu, gipi meminta kebijaksanaan para kepala daerah untuk menggunakan instrumen tersebut sebagaimana arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
"kami memohonkan agar kepala daerah bisa mengeluarkan insentif fiskal berdasarkan kewenangannya, karena dengan tarif yang baru ini betul-betul memberatkan industri diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa yang menampung banyak sekali pekerja," ujarnya.
baca juga:lebih dekat dengan walter mondely, caleg dprd kota jambi dapil 5 
baca juga:feng shui menyimpan tanaman di kamar tidur
sebelumnya, gipi bersama pengusaha industri hiburan juga mengunjungi kantor kementerian koordinator bidang perekonomian untuk mengadakan pertemuan tertutup dengan menko airlangga untuk membahas hal yang sama.
pemerintah sedang menyiapkan insentif fiskal terhadap pajak penghasilan (pph) badan untuk penyelenggara jasa hiburan.
sektor pariwisata akan diberikan insentif berupa pengurangan pajak dalam bentuk pemberian fasilitas ditanggung pemerintah (dtp) sebesar 10 persen dari pph badan, sehingga besaran pph badan yang besarnya 22 persen akan menjadi 12 persen.
pemerintah melalui menteri dalam negeri (mendagri) dan menteri keuangan (menkeu) akan menyampaikan surat edaran kepada seluruh bupati/wali kota terkait dengan petunjuk pelaksanaan pajak barang dan jasa tertentu (pbjt) atas jasa kesenian dan hiburan sesuai dengan ketentuan undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (uu hkpd).
baca juga:warna cat rumah pembawa rezeki berdasarkan shio
baca juga:nikmati hidangan istimewa khas imlek di rumah kito by wh
turut hadir dalam pertemuan tersebut pengacara hotman paris hutapea, serta inul daratista sebagai salah satu pemilik usaha karaoke. (ant)