Kepala Bapanas Diperiksa KPK dan Dicecar 10 Pertanyaan

Jakarta - Kepala Badan Pengan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi membantah melakukan penyetoran uang kepada Kementerian Pertanian (Kementan) yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat itu menjabat Menteri Pertanian (Mentan).

Bantahan itu disampaikan langsung oleh Arief usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) selama hampir 3 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat 2 Februari 2024.

Arief mengatakan, dirinya diinterogasi tim penyidik terkait hubungan Bapanas dengan Kementan. Bapanas terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 66/2021.

"Jadi (Bapanas) institusi yang berbeda dengan Kementan. Jadi kemarin waktu diundang, undangannya pun juga ke Kementerian Pertanian, Biro Hukum sehingga saya sampaikan bahwa Bapanas itu institusi terpisah, tapi dulu memang pernah jadi eselon 1-nya Kementan, tapi pada saat saya join memang sudah institusi terpisah," kata Arief kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat siang 2 Februari 2024.

BACA JUGA:Sebenarnya DP4 Dalam Pemilu Itu Apa Sih? Berikut Penjelasan Lengkapnya

BACA JUGA:Waduh! KKB Rampas Senjata Milik Polisi

Arief mengaku, dirinya dilantik Presiden Joko Widodo pada 21 Februari 2022. Arief pun bertanggung jawab langsung kepada presiden.

"Nah terkait dengan yang Kementan, memang nggak ada hubungannya antara Badan Pangan dengan Kementerian Pertanian, kecuali pada saat kita memberikan neraca komoditas, kita menghitung sama-sama, tapi tidak ada hubungan antara Badan Pangan  dengan Kementerian Pertanian dalam struktur ya, karena sudah terpisah gitu," jelas Arief.

Saat ditanya soal dugaan melakukan penyetoran uang ke Kementan, Arief membantahnya.

"Nggak ada, karena kan institusi terpisah. Anggarannya juga terpisah. Kegiatannya juga berbeda. Tugasnya juga beda," tuturnya.

Selama 3 jam itu kata Arief, dirinya dicecar sebanyak 10 pertanyaan oleh tim penyidik.

"Cukup banyak ya. Sampai mungkin ada 10 (pertanyaan). Tapi semuanya memang ada yang nggak nyambung ya antara Badan Pangan dan Kementan," terangnya.

BACA JUGA:Terakit Bayar UKT Pakai Pinjol, Fahira Idris: Pendidikan Belum Dipandang Sebagai Investasi

BACA JUGA:Program Ganjar Tentang KTP Sakti Jadi Solusi bagi Nelayan Perahu Ketek Palembang