Ketua Bawaslu Minta Kepada KPU RI Untuk Tidak Terlalu Lama Memperbaharui data Sirekap

Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk tidak terlalu lama memperbaharui data Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

"Jangan kemudian ditutup terus, enggak. Setelah sistemnya bagus, ya, buka lagi dong. Bukan berarti close (ditutup), enggak, tetapi dibuka lagi," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Jumat.

Berdasarkan pengamatan ANTARA pada Jumat pukul 18.30 WIB, laman https://pemilu2024.kpu.go.id/ yang menggunakan data Sirekap terakhir diperbaharui pada Kamis 22 Februari 2024, pukul 23.00 WIB. 

Menurut Bagja, data Sirekap yang selalu diperbaharui merupakan bentuk transparansi kepada publik sekaligus bentuk perbaikan terhadap sistem pemilu.

BACA JUGA:Bawaslu Sebut Bahwa Pihaknya Tidak Bisa Mengomentari Pengunaan Hak Angket Oleh DPR RI

BACA JUGA:Anies Pastikan Koalisi Perubahan Tetap Solid

Oleh sebab itu, dirinya menyarankan KPU RI untuk dapat mengaudit Sirekap agar transparansi hasil pemilu kepada publik dapat terjaga.

"Ke depan, misalnya, kalau mau ya audit terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi, dan saya kira teman-teman KPU bersedia untuk diaudit. Terbuka saja, gitu, diaudit dong," ujarnya.

Walaupun demikian, dia menilai penghentian sementara data Sirekap merupakan langkah yang tepat sesuai dengan saran perbaikan dari Bawaslu RI.

"Ya sesuai dengan saran perbaikan kami. Kan dihentikan dulu kalau, misalnya, angkanya terlalu berbeda antara (formulir) C Hasil dengan angka yang ada di konversi angka dengan yang di Sirekap," tutur Bagja. 

BACA JUGA:Surya Paloh Nyatakan Dirinya Dukung Kubu Ganjar yang Wancanakan Pengajuan Hak Angket

BACA JUGA:Gawat! 2,2 Miliar Orang di Dunia Alami Gangguan Penglihatan, Indonesia ke-3

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. 

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.