Kepala Desa Kantongi APBDes, Sidang Kasus Korupsi Dana APBDes Muara Jernih

Reporter: Maqfirotun Qiftiya |

Editor: Jennifer Agustia |

Selasa , 05 Mar 2024 - 20:34

SIDANG: Saksi Irwansyah memberika keterangan di hadapan majelis hakim. -MAQFIROTUN QIFTIYA/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

Selain itu penuntut umum juga penanyakan terkait nota untuk penyusunan LPJ, dari mana nota itu berasal.

“Nota dari Pak Kades,” jawab saksi.

BACA JUGA:Pansus akan Kaji Perubahan RPJMD

Dalam menjawab pertanyaan penuntut umum, saksi Irwansyah mengaku, bahwa nota-nota untuk membuat laporan LPJ berasal dari kepala desa, yang mana itu menunjukkan bahwa Dana Desa itu yang membelanjakannya adalah kepala desa sendiri.

Dirinya juga menjelaskan bahwa pada saat pembelanjaan Dana Desa itu, dirinya tidak selalu ikut atau lebih sering kepala desa saja yang membelanjakan dan juga bertransaksi menggunakan APBDes desa tersebut. (mg02/enn)

kepala desa kantongi apbdes, sidang kasus korupsi dana apbdes muara jernih                            jambi - sidang kasus korupsi dana apbdes muara jernih, selasa (5 maret 2024) digelar di ruang sidang tipikor, pengadilan tinggi jambi, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. pada sidang tersebut, saksi mengakui bahwa apbdes dipegang langsung oleh kepala desa tersebut. 
“saya tidak berani menyimpan uang itu, karena uang itu jumlahnya banyak, jika hilang saya tidak bisa ganti” ujar irwansyah, selaku kaur keuangan desa, muara jernih.
irwansyah, selaku kaur keuangan desa dan juga saksi dalam persidangan mengaku, pencairan apbdes dilakukan oleh dirinya dan abdul hadi selaku kepala desa setempat.
dirinya juga menerangkan setelah dana cair, ia ditawarkan oleh kepala desa untuk menyimpan dana tersebut. namun dirinya yang pada saat itu menjabat sebagai kaur keuangan desa menolak, dengan alasan uang itu terlalu banyak dan rumahnya tidak aman untuk tempat menyimpan uang. 
baca juga:dprd provinsi jambi bersama pemerintah daerah sahkan 7 ranperda menjadi perda
baca juga:sertifikat halal beri jaminan konsumen
uang yang seharusnya disimpan dan dikelola oleh kaur keuangan desa malah dipegang langsung dan sebagian juga dikelola langsung oleh kepala desa.
dari dana yang disimpan langsung oleh kepala desa inilah, adanya praktik menyelewengan penggunaan apbdes.
penuntut umum menanyakan kepada saksi terkait pembuatan laporan pertanggung jawaban bendahara (lpj bendahara), siapa yang bertanggung jawab dalam pembuatan berkas tersebut.
“terkait lpj siapa yang membuat?” tanya arsya, penuntut umum.
baca juga:harga cabai masih mahal, stok diambil dari luar daerah
baca juga:dlh susun rencana induk pengolahan sampah
“sekdes dan kaur keungan pak, kami berkerja sama, ” jawab irwansyah. 
saksi mengaku bahwa lpj dibuat oleh dirinya bersama dengan sekdes. sementara kepala desa tidak terlibat dalam pembuatan lpj, namun hanya menandatangani laporan sesuai kebutuhan.
selain itu penuntut umum juga penanyakan terkait nota untuk penyusunan lpj, dari mana nota itu berasal.
“nota dari pak kades,” jawab saksi.
baca juga:pansus akan kaji perubahan rpjmd 
baca juga:warga beli beras kualitas rendah, imbas harga beras mahal
dalam menjawab pertanyaan penuntut umum, saksi irwansyah mengaku, bahwa nota-nota untuk membuat laporan lpj berasal dari kepala desa, yang mana itu menunjukkan bahwa dana desa itu yang membelanjakannya adalah kepala desa sendiri.
dirinya juga menjelaskan bahwa pada saat pembelanjaan dana desa itu, dirinya tidak selalu ikut atau lebih sering kepala desa saja yang membelanjakan dan juga bertransaksi menggunakan apbdes desa tersebut. (mg02/enn)