Berpotensi Dilaporkan ke APH, Nella: Sesuai Rekomendasi Korsupgah KPK RI

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Finarman |

Rabu , 13 Mar 2024 - 19:22

DATANGI: Tim Optimlisasi pajak daerah Kota Jambi, saat mendatangi pihak PT EBN beberapa waktu lalu.-DOK/Jambi Independent-Jambi Independent

Dia mengatakan, ketika PT EBN selesai membangun tahun 2020, pihaknya telah menyerahkan berita acara serah terima, artinya semua aset ini adalah milik Pemprov Jambi.

"Lalu kami diberikan hak pengelolaan yang baru terbit tahun 2023. Menurut struktur perjanjian itu, mengenai pajak bumi bangunan itu sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah, karena yang punya aset itu adalah pemerintah," jelasnya.

Namun memang ada tagihan PBB yang sudah dipecah-pecah.

"Nah itu adalah upaya yang sedang kami lakukan, untuk melakukan sosialisasi kepada para pedagang mengenai kewajiban mereka membayar pajak PBB, dan BPPRD berencana untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam waktu dekat. BPPRD bersama dengan RT - RT yang ada di sekitar Pasar Angso Duo Baru ini didampingi lurah, nanti akan melakukan sosialisasi kepada pedagang. Kami akan memfasilitasi pertemuan itu," katanya ketika itu.

Namun, perlu dicatat bahwa pengelola pasar bukanlah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak PBB tersebut, sesuai dengan perjanjian dan struktur kepemilikan aset pasar yang telah dijelaskan. (zen/ira)

berpotensi dilaporkan ke aph, nella: sesuai rekomendasi korsupgah kpk ri                            jambi -   badan pengelola pajak dan retribusi daerah (bpprd) akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang menunggak pajak. ada puluhan wajib pajak yang berpotensi dilimpahkan perkaranya ke kejaksaan negeri. 
"yang berpotensi ada puluhan, tapi ada dua yang sudah pasti yaitu abadi suite dan pt ebn (pengelola pasar angso duo)," kata kepala bpprd kota jambi, nella ervina belum lama ini. 
nella mengatakan, sesuai dengan rekomendasi korsupgah kpk ri, jika tidak ada iktikad baik untuk mengangsur, maka pemerintah akan melimpahkan perkaranya ke aparat penegak hukum (aph). 
"dalam hal ini kejaksaan negeri. wajib pajak ini sudah dhimbau sedemikian rupa, tapi tidak ada upaya dan tetap tidak mematuhi. pelaporan ini adalah bagian dari tugas tim optimalisasi pajak terhadap wajib pajak yang sampai saat ini belum ada solusinya atas tunggakan pajaknya," ujarnya. 
baca juga:berkah ramadan lewat daifuku mochi
baca juga:harum kecombrang di menu berbuka puasa
nella menyebutkan, untuk total wajib pajak yang menunggak, dia tidak bisa memberikan data secara rinci.
"kita lihat yang 2023 belum kita evaluasi, dia setiap tahun ada potensi untuk bertambah, apakah terulang dengan melakukan tunggakan besar di 2024. apakah objeknya masih sama. prinsipnya begini,” terangnya.
“mungkin saat tim optimalisasi turun mereka tidak langsung bayar, tapi mereka akan menunda beberapa bulan,” jelasnya.
misalnya disebutkannya, sebanyak dua bulan, tiga bulan. tapi ada juga yang langsung bayar. yang jelas ada puluhan.
baca juga:sri: sudah diimplementasikan dan eksekusi, soal pengendalian inflasi kota jambi
baca juga:ajak waspadai motivasi lawan
“sementara untuk objek pajak yang melakukan tunggakan besar dan mengarah untuk dilimpahkan ada dua objek pajak. ada angso duo dan abadi suite," ujarnya.
sebelumnya, saat rapat dengar pendapat yang digelar oleh komisi ii dprd kota jambi rabu (7 februari 2024) lalu, kabid penagihan dan keberatan bpprd kota jambi, nico kristian mendrofa kepada wartawan mengatakan pertama, tunggakan pajak hotel abadi suite senilai rp2,6 miliar.
kedua, untuk pajak restorannya senilai rp595 juta. ketiga, pajak bumi dan bangunan (pbb) senilai rp1,9 miliar.
"khusus pbb itu belum pernah dibayarkan sejak 2016," katanya.
baca juga:datangkan kembali djadjang nurdjaman
baca juga:jadi pekan yang berat untuk amankan poin penuh
jika ditotal maka tunggakan pajak hotel abadi tersebut menyentuh angka rp5 miliar lebih. 
sementara untuk pt eraguna bumi nusa (ebn) selaku pengelola pasar angso duo modern, tunggakan pajak parkirnya saat hearing bersama komisi ii itu masih tersisa rp360 juta.
namun isu di lapangan, pt ebn baru mengangsur piutang pajak parkir, sementara pajak pbb masih tercatat, dengan jumlah yang tak kalah besar dengan abadi suite. 
beberapa waktu lalu juga, perihal piutang pbb terhadap kios/ruko milik pt ebn, saat itu sekretaris pasar angso duo baru (pt ebn), as'ari syafi'i,  pada kamis 26 oktober 2023 menjelaskan bahwa, tunggakan pajak pbb dan pajak parkir senilai rp3,2 miliar tersebut, khusus untuk pajak pbb adalah tanggung jawab pedagang yang memiliki unit usaha di pasar, seperti ruko, toko, kios, dan lapak.
baca juga:8 cara memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil saat puasa
baca juga:tips puasa ramadan untuk penderita diabetes
untuk pajak pbb yang jumlahnya cukup besar, pengelola pasar telah melakukan klasifikasi dan memberikan penjelasan kepada bpprd kota jambi, bahwa tagihan pajak pbb merupakan tanggung jawab pedagang yang memiliki unit usaha sesuai dengan klasifikasi tertentu.
selain itu, as'ari syafi'i menjelaskan bahwa tanah dan bangunan di pasar merupakan milik pemerintah provinsi jambi, yang memberikan hak pengelolaan kepada pihak pengelola pasar (pt ebn).
dalam struktur perjanjian yang ada, pajak bumi dan bangunan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki aset tersebut.
"karena tagihan itu secara kolektif diberikan kepada pengelola pasar, itu adalah kewajiban kami untuk mengorganisir. namun sekali lagi itu bukan merupakan tanggung jawab kami sebagai pengelola pasar. sesuai dengan izin imb yang dimiliki, ini merupakan tanah milik pemerintah provinsi jambi seluas 7,2 hektar, kemudian untuk bangunan ini juga merupakan milik pemprov jambi," katanya.
baca juga:tanda dan dampak kebanyakan makan 
baca juga:jumat depan, kpk panggil anggota dpr ahmad sahroni 
dia mengatakan, ketika pt ebn selesai membangun tahun 2020, pihaknya telah menyerahkan berita acara serah terima, artinya semua aset ini adalah milik pemprov jambi.
"lalu kami diberikan hak pengelolaan yang baru terbit tahun 2023. menurut struktur perjanjian itu, mengenai pajak bumi bangunan itu sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah, karena yang punya aset itu adalah pemerintah," jelasnya.
namun memang ada tagihan pbb yang sudah dipecah-pecah.
"nah itu adalah upaya yang sedang kami lakukan, untuk melakukan sosialisasi kepada para pedagang mengenai kewajiban mereka membayar pajak pbb, dan bpprd berencana untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam waktu dekat. bpprd bersama dengan rt - rt yang ada di sekitar pasar angso duo baru ini didampingi lurah, nanti akan melakukan sosialisasi kepada pedagang. kami akan memfasilitasi pertemuan itu," katanya ketika itu.
baca juga:psu di kuala lumpur disebut hampir ricuh karena data pemilih masih bermasalah
baca juga:24 jam bersama gaspar: tragedi dan balas dendam dalam dunia distopia
namun, perlu dicatat bahwa pengelola pasar bukanlah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak pbb tersebut, sesuai dengan perjanjian dan struktur kepemilikan aset pasar yang telah dijelaskan. (zen/ira)