Informasi yang didapat di lapangan, aktivitas Penimbunan diduga ilegal tersebut nantinya akan dijadikan sebagai tempat usaha Pabrik Cruse Palm Oil (CPO) atau pengolahan minyak nabati yang dihasilkan dari tanaman buah kelapa sawit.
BACA JUGA:Trump Tampak Sehat dan Bugar, Pasca Alami Insiden Penembakan
BACA JUGA:Al Haris dan Hesnidar Haris Dianugerahi Gelar Adat Nagari Paninggahan Solok
"Kabar nya tempat ini mau dijadikan sebagai Pabrik CPO," ujar warga yang ada di lokasi yang tidak ingin disebutkan namanya.
Sementara itu Kepala Dinas PMPTSP Maman Zuharman saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengaku tidak mengetahui aktivitas Penimbunan bangunan yang diduga bakal dijadikan sebagai Pabrik CPO itu.
"Terimakasih Infonya, Setelah di Cek Data nya, ternyata tidak ada pengajuan pembangunan Pabrik CPO di lokasi tersebut. Nanti kami koordinasi dengan DLH," sebutnya singkat.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi melalui Kabid Pengawasan Lingkungan saat dikonfirmasi mengaku belum menerima laporan terkait adanya usaha pembangunan Pabrik CPO di lokasi tersebut. "Dokumen lingkungannya belum ada," sebutnya dengan tegas.
BACA JUGA:Usul Dana Abadi Pariwisata, Bisa untuk MotoGP hingga Java Jazz
BACA JUGA:Pemadanan NIK-NPWP Sudah 99 Persen
Untuk itu dirinya minta agar masyarakat membuat laporan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut. "Masyarakat buat laporan ke DLH," singkatnya.
Sementara Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muaro Jambi, Puja Susanto menyebut, beberapa waktu yang lalu pelaku usaha tersebut ada meminta informasi terkait kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.
"Beberapa waktu yang lalau pelaku usaha tersebut ada meminta informasi tentang kesesuaian pemanfaayan ruang. Namun itu hanya bentuk informasi terkait tata ruang, bukan merupakan izin. Dan seharusnya mereka belum dapat melakukan aktivitas apa pun di lokasi tersebut ujarnya.
Puja juga menjelaskan, setiap kegiatan aktivitas usaha harus di lengkapi dengan Dokumen Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang. Dan itu juga memjadi dasar untuk mengurus perizinan lainnya. "Seharusnya ijin dulu yang diurus baru dilakukan aktivitas pembangunan, jangan bangun dulu baru urus ijin," tandasnya. (Jun/Viz)