Tetapi juga meningkatkan kualitas layanan untuk anak usia dini melalui PAUD, Posyandu dan wadah lainnya.
BACA JUGA:Berujung dengan Tangan Kosong, Petugas Berjibaku Evakuasi Ular Piton
BACA JUGA:Masih Kurang 3 Kursi, Hilal-Aang Optimis Berlayar di Pilkada 2024
“Yaitu dengan cara mengintegrasikan seluruh layanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak usia dini melalui program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) seperti yang kita bentuk Gugus Tugasnya ini,” sebut Sri.
Oleh karenanya kata Sri, komitmen pemerintah itu diwujudkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI).
“Peraturan Presiden itu menjelaskan bahwa PAUD-HI merupakan upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi,” terangnya.
Sri menambahkan, PAUD-HI merupakan sebuah inisiatif yang bukan hanya hadir di Indonesia, melainkan sebuah inisiatif yang juga hadir di negara-negara lain di dunia.
BACA JUGA:2 Tahun Dipasung Keluarga, Terkendala Biaya Pengobatan
BACA JUGA:OJK Ingatkan Masyarakat Waspada Terhadap Penawaran Minyak Goreng Murah yang Meminta Syarat KTP
Sebutnya, sejarah awal dari PAUD-HI dimulai pada tahun 2001, ketika Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) bersama dengan pemerintah Swedia menyelenggarakan sebuah konferensi internasional yang menyajikan hasil penelitian mengenai PAUD di berbagai negara.
“Hasil kajian tersebut merekomendasikan beberapa hal yang menjadi faktor utama untuk peningkatan kualitas layanan PAUD,” jelasnya.
Faktor-faktor tersebut adalah, perlu adanya layanan PAUD yang sistemik dan terintegrasi, perlu adanya kerja sama lintas sektoral dalam pengembangan PAUD, perlu adanya akses yang universal terhadap layanan PAUD, perlu adanya investasi publik terhadap PAUD, dan perlu adanya pendekatan partisipatoris dari masyarakat terhadap PAUD.
Kemudian, perlu adanya mekanisme peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga pendidik PAUD, perlu adanya mekanisme monitoring dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan layanan PAUD, dan perlu adanya framework yang dapat memberikan panduan layanan PAUD dan evaluasi program.
BACA JUGA:OJK Imbau Rakyat Hati-Hati, Dalam Memberikan Informasi Data Pribadi
BACA JUGA:Suami Jennifer Coppen Dikremasi Padahal Dali Wassink Mualaf, Bagaiamana Hukumnya Dalam Islam?
Pj Wali Kota Jambi itu mengatakan, rekomendasi tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi pengembangan PAUD-HI yang menekankan pentingnya perubahan paradigma, dari yang semata-mata hanya menitikberatkan pada aspek pendidikan saja dan hanya memandang PAUD sebagai tanggung jawab dari salah satu pihak saja dalam hal ini orang tua atau instansi pendidikan semata.