JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah daerah (pemda) diminta untuk memperkuat program-program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada potensi lokal untuk membawa masyarakatnya keluar dari garis kemiskinan ekstrem.
“Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat dilakukan dengan pendekatan yang strategis berdasarkan tingkat kemiskinan di berbagai wilayah dan potensi lokal yang dimiliki daerah tersebut,” ucap Pelaksana Harian (Plh) Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik (KKPP) BSKDN Faisal Syarif dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.
Faisal menyampaikan hal itu ketika memimpin Rapat Pembahasan Policy Brief Strategi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem di Daerah di Ruang Rapat Pustrajakan KKPP, Jakarta.
BACA JUGA:Begini Penjelasan Dinkes Kota Jambi, Soal Meninggalnya Bayi Diduga Setelah Mendapatkan Imunisasi
BACA JUGA:Gregoria Mariska Tunjung Kembali Bidik Gelar Juara Usai Raih Perunggu di Olimpiade Paris
Dia menjelaskan, kemiskinan ekstrem dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.
Ia mengatakan bahwa kemiskinan ekstrem tidak bisa dibiarkan terus berlangsung karena bisa berdampak luas, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga produktivitas masyarakat. “Ini harus benar-benar diperhatikan,” katanya.
Menurut dia, penghapusan kemiskinan ekstrem bukan hanya menjadi target nasional, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah.
"Kolaborasi sangat diperlukan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, sehingga hasilnya dapat lebih maksimal,” ucap Faisal.
BACA JUGA:Fajar/Rian Bertekad Pulihkan Kepercayaan Diri di Japan Open 2024
BACA JUGA:Hector Souto Resmi Jadi Pelatih Timnas Futsal Indonesia
Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 adalah sebesar 25,90 juta orang. Jumlah itu menurun dibanding Maret 2022.
Sejalan dengan itu, kemiskinan ekstrem Indonesia juga konsisten menunjukkan tren penurunan dari 2,14 persen pada Maret 2021, berangsur menurun menjadi 2,04 persen pada Maret 2022, dan pada Maret 2023 menjadi 1,12 persen.
Menurut Faisal, apabila tren penurunan itu terus berlanjut, maka Indonesia bisa memperoleh angka kemiskinan ekstrem mendekati nol pada tahun 2024, setidaknya di bawah 0,5 persen.