JAMBI – Peta kerawanan dalam tahapan Pilkada 2024 di Provinsi Jambi, telah dirilis oleh Badan Pengawasn Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi.
Sabtu dan Minggu, 31 Agustus – 1 September 2024 bersama stakeholder terkait, Bawaslu Provinsi Jambi mengadakan rapat koordinasi di Ratu Convention Center (RCC), untuk membahas daerah-daerah mana saja yang rawan, dan bagaimana penanganannya.
Plt Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi, Yanita Kusuma, menekankan pentingnya mengidentifikasi potensi kerawanan dari tahap pencalonan hingga penghitungan suara.
"Peluncuran pemetaan kerawanan ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara stakeholder untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam Pilkada Serentak 2024," katanya.
Wakil Gubernur Abdullah Sani, yang hadir dalam Rakor tersebut mengatakan keyakinannya bahwa semua stakeholder mampu menghadapi tantangan kerawanan berdasarkan pengalaman sukses dalam pemilu sebelumnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar instansi untuk memastikan pilkada berlangsung demokratis, aman, dan damai. Abdullah Sani juga memberikan apresiasi kepada Bawaslu dan semua pihak yang terlibat dalam rakor tersebut.
"Kepala daerah wajib dan bertanggung jawab mengajak instansi terkait mempertahankan dan meningkatkan sinergitas serta kolaborasi yang telah terjamin selama ini," ujarnya.
Sementara itu, Wein Arifin, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi menjelaskan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diluncurkan
Bawaslu RI sejak 2022, menunjukkan adanya perbedaan tingkat kerawanan di berbagai kabupaten di Provinsi Jambi.
Pemetaan kerawanan ini mencatat Provinsi Jambi dengan skor 41,36, mengidentifikasi beberapa daerah dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Kabupaten Sarolangun dan Kota Jambi, serta daerah dengan kerawanan sedang seperti Tanjung jabung Barat dan Merangin.
Sementara itu, Kabupaten Bungo masuk dalam kategori rawan rendah.
“Rawan di sini bukan dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), tapi dalam kontek Pemilu. Fokusnya kerawanan pada kontestasi, partisipasi masyarakat dan penyelenggaraan Pemilu,” jelas Wein.
Pemetaan ini diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan untuk sistem pemilu yang lebih aman dan demokratis, serta membantu semua pihak memahami dan mengatasi potensi kerawanan yang dapat mempengaruhi kelancaran proses pemilihan.
Indra Tritusian, Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, menjelaskan lebih rinci kategori kerawanan dalam tahapan Pilkada 2024 di Provinsi Jambi.
Ada sejumlah dimensi kerawanan yang berpotensi terjadi dalam tahapan Pilkada.
Pertama terkait kontestasi antar kandidat. Kemudian partisipasi masyarakat. Ketiga, penyelenggaraan pemilihan, dan yang terakhir instrumen sosial politik.
Dia mengatakan, untuk dimensi sosial politik, ada tiga daerah yang masuk ketegori rawan tinggi.
Yakni Kerinci, Sungaipenuh, dan Batanghari. Kemudian dalam penyelenggaraan Pemilu, Tanjab Barat menjadi daerah yang dinilai rawan tinggi.
“Sedangkan untuk dimensi kontestasi, Sungaipenuh dan Batanghari masuk dalam kategori rawan tinggi,” paparnya.
Selain para anggota Bawaslu Prpvinsi Jambi dan Wakil Gubernur Jambi, acara ini juga dihadiri oleh Karo Ops Polda Jambi Kombes Pol Edi Faryadi, Karo Log Polda Jambi Kombes Pol Arief Dwi Koeswandhono, Koordinator Kejaksaan Tinggi Jambi Muh Asri Irwan, dan Kepala BIN Daerah Jambi Brigjen Pol Irawan David Syah. (enn/zen)