JAMBIKORAN.COM - Pemerintah secara resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang akan efektif diberlakukan pada Januari 2025.
Fokus utama kebijakan ini adalah menyasar barang mewah serta layanan jasa premium, termasuk pendidikan berbiaya tinggi seperti sekolah berstandar internasional.
Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang menjelaskan bahwa penerapan tarif baru ini lebih menekankan pada prinsip keadilan.
Barang dan jasa yang termasuk dalam kategori premium umumnya dikonsumsi oleh kalangan ekonomi atas, sehingga dianggap wajar jika dikenakan tarif pajak lebih tinggi.
BACA JUGA:PPN Naik Jadi 12% Tahun Depan, Prabowo Subianto Jelaskan Alasannya
BACA JUGA:Presiden Siapkan Kajian PPN Tidak hanya Satu Tarif
“Sekolah-sekolah internasional dengan biaya mahal akan terkena PPN 12%. Kebijakan ini hanya berlaku bagi sektor premium yang dikonsumsi oleh mereka yang mampu,” ujar Sri Mulyani dalam pernyataannya pada Senin, 16 Desember 2024.
Sekolah berstandar internasional dikenal dengan kurikulum global dan fasilitas eksklusif yang ditawarkan, menjadikannya pilihan bagi keluarga kalangan ekonomi atas.
Namun, dengan pemberlakuan PPN 12%, biaya pendidikan di sekolah-sekolah ini diperkirakan akan meningkat. Hal ini tentu berdampak pada pengeluaran orang tua siswa yang memilih jalur pendidikan premium.
Meski demikian, pemerintah menekankan bahwa sekolah reguler atau pendidikan publik yang melayani masyarakat luas tidak akan terdampak oleh kebijakan ini.
BACA JUGA:Indonesia Siap Naikkan Tarif PPN Jadi 12%, Bagaimana dengan Negara Bebas PPN?
BACA JUGA:Luhut Sebut Kenaikan PPN 12 Persen akan Diundur
Dengan ini, kenaikan tarif PPN ini tetap berfokus pada kelompok yang dianggap paling mampu secara finansial.
Selain layanan pendidikan premium, PPN 12% juga akan dikenakan pada beberapa barang dan layanan mewah lainnya, seperti:
Bahan makanan berkualitas tinggi: Beras premium, buah impor, daging wagyu, kobe, serta seafood seperti salmon dan king crab.