JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (4/6).
Pemanggilan itu untuk membahas kelanjutan kebijakan diskon untuk moda transportasi nasional yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah.
Erick menjelaskan dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo meminta agar diskon transportasi dari darat, laut dan udara diimplementasikan mulai awal Juni ini.
“Bapak presiden ingin memastikan bahwa mulai awal Juni ini, yang diskon-diskon yang sudah diputuskan di ratas (rapat terbatas) sudah berjalan untuk kereta api, jalan tol, pesawat, dan lain-lain," kata Erick.
BACA JUGA:Mentan Pecat Dua Pejabat, Main Proyek dan Salahgunakan Wewenang
BACA JUGA:Kejati Jambi Gelar “Jaksa Masuk Madrasah” di MAN 1 dan MAN 3, Edukasi Siswa Bahaya Judi Online
"Jadi memang kita sedang juga diskusi dengan Menkeu untuk surat keputusan bersamanya supaya memang nanti penugasan ini kita bisa jalankan seperti yang sebelumnya. Insya Allah kan sebelum-sebelumnya sudah jalan, jadi mungkin kompleksitasnya tidak terlalu berat,” ujar Erick.
Target penerapan diskon sendiri dimulai pada 5 Juni hingga bulan Juli 2025, bertepatan dengan masa libur sekolah. Presiden Prabowo, kata Erick, ingin memastikan program tersebut segera dilaksanakan demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ini baguslah buat meringankan juga masyarakat yang sedang berlibur. Terbukti beberapa support pemerintah untuk transportasi ini kan selama ini juga berjalan dengan baik dan hasil impact-nya buat ekonomi daerah terasa,” ungkap Erick.
Terkait kesiapan dalam menanggung potensi dampak keuangan dari program diskon tersebut, Erick menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan dukungan pembiayaan tambahan (top up) sebagai bagian dari stimulus.
“Kan nanti dari Kementerian Keuangan akan membantu juga top-up untuk keuangannya bagian dari stimulus ekonomi,” katanya.
Kementerian BUMN sendiri berkomitmen untuk menyelaraskan pelaksanaan program ini dengan tetap menjaga kesehatan keuangan perusahaan-perusahaan negara, terutama di bawah pengelolaan BPI Danantara Indonesia.
“Kami dari Kementerian BUMN tentu karena ini penugasan kita coba menyelaraskan daripada misi yang pemerintah inginkan. Jadi balance keuangannya kita jaga. Tadi kan disampaikan ada penugasan nanti di top-up oleh Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Hingga saat ini, Erick menyebut bahwa pembahasan teknis terkait skema pendanaan masih terus berlangsung bersama para wakil menteri dan Kementerian Keuangan. (*)