Jawa Timur - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menduga terdapat tindak pidana korupsi di Laut Natuna Utara. Hal tersebut diungkapkan Mahfud saat berkunjung ke Pondok Pesantren Sarut Tauhid Canga'an Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat 12 Januari 2023.
"Di utara sana, Laut China Selatan atau Natuna Utara, laut kita itu selalu dimasuki kapal asing dan kita kadangkala diam saja, karena di situ ada permainan, korupsi," papar Mahfud.
Kapal penyelundup Dalam kesempatan itu, Mahfud bercerita pernah menangkap dua kapal asing dari Iran yang menyelundupkan Bahan Bakar Minyak ilegal dan menjualnya di tengah laut Natuna Utara.
"Lalu ada pejabat yang bilang 'wah, itu enggak apa-apa, enggak boleh berlaku hukum Indonesia, berlaku Protokol Kyoto, dikembalikan saja lalu didenda Rp 1 miliar'," kata Mahfud. Dia kemudian mengaku tak setuju. "Enggak bisa saya bilang, tangkap, hukum," tandasnya.
BACA JUGA:Prabowo Menegaskan Pengancam Penembakan Anies Bukan Pendukungnya
BACA JUGA:Anies Beri Apresiasi Kepada Polri Karena Gercep Amankan Pelaku Ancaman Penembakan
Dugaan korupsi Mahfud mengemukakan dirinya pernah mengirimkan lebih dari seratus kapal dari Jawa Tengah ke Laut Natuna Utara untuk mendapatkan BBM subsidi.
Tapi ternyata, seratus kapal tersebut tak mendapat BBM bersubsidi saat tiba di sana.
"Saudara, kapal saya sudah sampai di sana (Laut Natuna Utara), enggak kebagian, enggak kebagian minyak subsidi. Dicuri oleh aparat dijual di tengah jalan. Nah yang begini nih dijual di tengah laut, dititipkan ke pom bensin, 'tolong dijualkan'," papar dia.
"Sehingga kapal-kapal dari Jawa tengah 'minta pulang, Pak, kami enggak dapat membeli minyak subsidi malah rugi di sini.' Nah ini karena korupsi nih," lanjut Mahfud.
BACA JUGA:Resmikan Rumah Pemenangan Jelang Pilwako Jambi, Maulana: Alhamdulillah Atas Dukungannya
BACA JUGA:Canggung Saat Pertama Kali Kerja? Ini 7 Tips Adaptasi di Lingkungan Kerja Baru Bagi Fresh Graduate
Dugaan penyelundupan BBM ilegal membuat truk pengangkut barang antarprovinsi dari Sumatera ke Jawa tertahan lantaran ketiadaan BBM subsidi dan berimbas pada keterlambatan.
"Sesudah dicek minyak subsidinya ke mana saja, enggak ada yang dapat. Itu siapa? Itu aparat yang di tengah jalan bekerja sama dengan mafia-mafia lokal," kata dia. (*)