Punya Hutang Belasan Miliaran Rupiah, Polemik RSUD Abdul Manap Jadi Sorotan

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Rizal Zebua |

Senin , 10 Jun 2024 - 20:04

Ilustrasi RSUD Abdul Manap-IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

JAMBI – Polemik RSUD Abdul Manap Kota Jambi, kembali menuai sorotan, Senin 10 Juni 2024 kemarin. Sorotan ini, muncul pada paripurna yang digelar DPRD Kota Jambi.

Pada pandangan umum fraksi, Nota Pengantar Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2023, dari 8 fraksi hanya 4 fraksi yang membacakan pandangan umumnya.

Yaitu Partai PDI Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Demokrat kebangsaan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Golkar.

Juru bicara Fraksi Partai PDI Perjuangan, Frans Sugama mengatakan, jika RSUD Abdul Manap terlilit hutang hingga Rp17,8 miliar.

Dengan rincian hutang obat-obatan senilai Rp7 miliar dan jasa pelayanan sebesar Rp10,8 miliar.

"Oleh karena itu kami meminta agar Pj walikota dapat mengevaluasi dan mengganti Direktur Utama RSUD Abdul Manap apabila tidak dapat mengelola dengan baik rumah sakit tersebut yang saat ini sudah berstatus BLUD," katanya.

Sementara Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Kemas Faried Alfarelly mengatakan, jika Rumah Sakit milik Pemkot Jambi tersebut ternyata terlilit hutang hingga Rp17,8 miliar.

Hutang ini, terdiri dari Rp7 miliar merupakan utang obat-obatan dan Rp10,8 miliar merupakan hutang jasa pelayanan kesehatan.

BACA JUGA:Rp7,8 M untuk Beasiswa S1 dan S3

Ia juga sebenarnya sependapat, agar Pj Walikota Jambi melakukan evaluasi dan perbaikan manajemen di rumah sakit yang saat ini telah menyandang status sebagai BLUD tersebut.

Jika tidak, maka hal itu dapat menjadi beban APBD Kota Jambi.

punya hutang belasan miliaran rupiah, polemik rsud abdul manap jadi sorotan                            jambi – polemik rsud abdul manap kota jambi, kembali menuai sorotan, senin 10 juni 2024 kemarin. sorotan ini, muncul pada paripurna yang digelar dprd kota jambi.
pada pandangan umum fraksi, nota pengantar ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kota jambi tahun anggaran 2023, dari 8 fraksi hanya 4 fraksi yang membacakan pandangan umumnya.
yaitu partai pdi perjuangan (pdip), fraksi partai demokrat kebangsaan, fraksi partai keadilan sejahtera (pks) dan fraksi partai golkar.
juru bicara fraksi partai pdi perjuangan, frans sugama mengatakan, jika rsud abdul manap terlilit hutang hingga rp17,8 miliar.
baca juga:upayakan kamtibmas tetap terjaga kelurahan beringin lakukan patroli secara berkala
baca juga:utamakan aspek keamanan saat libur idul adha 2024
dengan rincian hutang obat-obatan senilai rp7 miliar dan jasa pelayanan sebesar rp10,8 miliar. 
"oleh karena itu kami meminta agar pj walikota dapat mengevaluasi dan mengganti direktur utama rsud abdul manap apabila tidak dapat mengelola dengan baik rumah sakit tersebut yang saat ini sudah berstatus blud," katanya.
sementara juru bicara fraksi partai golkar, kemas faried alfarelly mengatakan, jika rumah sakit milik pemkot jambi tersebut ternyata terlilit hutang hingga rp17,8 miliar.
hutang ini, terdiri dari rp7 miliar merupakan utang obat-obatan dan rp10,8 miliar merupakan hutang jasa pelayanan kesehatan.
baca juga:rp7,8 m untuk beasiswa s1 dan s3
baca juga:jamaah diminta pahami manasik, jangan langgar larangan ihram
ia juga sebenarnya sependapat, agar pj walikota jambi melakukan evaluasi dan perbaikan manajemen di rumah sakit yang saat ini telah menyandang status sebagai blud tersebut.
jika tidak, maka hal itu dapat menjadi beban apbd kota jambi.
"jika tidak ada upaya perbaikan, maka ini bisa menjadi beban apbd kita untuk ke depan,” kata dia.
“oleh karena itu fraksi golkar meminta secara tegas agar pj walikota jambi melakukan audit keuangan dan evaluasi direktur rsud abdul manap atas persoalan tersebut," jelasnya.
baca juga:harus berintegritas dan berkomitmen al haris beri ketegasan kepada panitia ppdb
baca juga:minta penambahan anggaran rp29,8 triliun
sebelumnya, masyarakat jambi dihebohkan dengan persoalan yang terjadi di dua rumah sakit milik pemerintah, yaitu rsud abdul manap dan rsud raden mattaher.
di rsud raden mattaher, tenaga kesehatan mengalami gejolak karena insentif mereka belum dibayarkan selama lima bulan.
sementara itu, di rsud abdul manap terjadi kekosongan obat yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan.
menanggapi masalah ini, bpjs kesehatan cabang jambi memberikan pernyataan tegas.
baca juga:pasir putih
baca juga:pj wali kota jambi apresiasi profesionalitas personel damkar peringatan hut damkar ke-105 tahun 2024
kabag sdmuk bpjs kesehatan cabang jambi, agusrianto, menyatakan bahwa, pihaknya tidak pernah gagal membayar klaim ke rumah sakit di jambi, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta.
"tidak ada klaim yang tertunggak. kalau sudah masuk klaim itu langsung kita proses pembayaran, karena kalau terlambat kita kena denda," kata agusrianto.
mengenai situasi yang terjadi saat ini, agusrianto menegaskan bahwa, hal tersebut merupakan wewenang dari rumah sakit.
"sistem pemberiannya (insentif nakes) kita tidak ikut campur, itu wewenang rumah sakit. karena ketika ada klaim tagihan dari rumah sakit, itu langsung kita bayarkan. kita bayarkan dalam bentuk paket. di situ sudah termasuk obat, insentif nakes, rawat inap dan lainnya," jelasnya.
baca juga:kejari kembalikan uang sitaan, kasus korupsi rp 899 juta baznas tanjab timur 
baca juga:diduga korban pembunuhan, mayat tanpa kepala akhirnya terindentifikasi 
ketika ditanya kemungkinan akan memutus kerja sama dengan kedua rumah sakit tersebut, agusrianto mengatakan, bahwa pihaknya akan terus memantau situasi di lapangan.
"dalam sejarah pernah ada pemutusan kerja sama itu, tapi tahapan untuk sampai ke sana itu cukup panjang,” kata dia.
“ada teguran-teguran, dan kita akan pantau terus situasi lapangannya," pungkasnya.(zen)