Sasar Profesi Wartawan di Kota Jambi, FGD Soal Kebebasan Pers Dan UU ITE

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Rizal Zebua |

Rabu , 26 Jun 2024 - 19:54

Suasana FGD yang digelar Bagian Hukum Setda Kota Jambi, kemarin.-IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

"Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, memilih akibat hukum dan merugikan kepentingan Indonesia ", ujar Vinza Buanda.

Pihaknya juga menjelaskan terkait jenis kejahatan ITE, tindak pidana dalam ITE, sanksi dalam UU ITE, hingga contoh kasus UU ITE.

Tak hanya itu dirinya juga memberikan cara menghindari pelanggaran UU ITE dengan gunakan medsos secara bijak.

"Hindari memuat hal-hal tidak jelas, hindari kata -kata kasar, serta hindari pornografi", bebernya.

Sementara Mukhtadi Putranusa, Ketua SMSI Provinsi Jambi menyampaikan terkait Independensi dan Intervensi media siber di tahun Pilkada.

Ia menyatakan bahwa, para jurnalis dan media dalam membuat berita untuk mampu menjalankan fungsi kontrol sosial, tidak memihak, mengedepankan fakta, bertanggung jawab kepada masyarakat.

BACA JUGA:Tambang Gethuk

"Tantangan pers pada tahun politik seperti membuat atau membeli media untuk kampanye, tekanan dari pemilih media tayang terafilasi dengan salah satu calon, serta ketergantungan finansial media",tutupnya.(zen)

sasar profesi wartawan di kota jambi, fgd soal kebebasan pers dan uu ite                            jambi - mengusung tema "kebebasan pers dalam jeratan undang-undang informasi dan transaksi elektronik”,  bagian hukum setda kota jambi, menggelar focus group discussion (fgd), rabu 26 juni 2024.
fgd ini dilakukan bersama profesi wartawan, yang tergabung dalam persatuan wartawan indonesia (pwi) kota jambi, yang terdiri dari berbagai media cetak, televisi, radio dan elektronik di kota jambi. 
asisten iii setda kota jambi, m jailani mengatakan, bahwa pihaknya sangat berterimakasih kepada para media, yang telah bersinergi dalam membangun kota jambi. 
"atas nama pemkot jambi berterimakasih kepada insan pers semua terhadap pemberitaan baik itu dari sisi positif maupun negatif, pemerintah tidak bisa lepas dari peran media guna menuju pembangunan yang berkelanjutan dengan pemberitaan," ungkapnya saat membuka acara, kemarin.
baca juga:penyidik polda jambi periksa pelapor dugaan caleg gunakan gelar akademik palsu
baca juga:provinsi jambi raih penghargaan gdpk award, rancang pembangunan kependudukan berkualitas
sementara ketua pelaksana fgd tersebut, gempa awaljon putra, yang merupakan kabag hukum setda kota jambi, mengatakan bahwa, kegiatan ini merupakan hal yang rutin dilaksanakan, khususnya di bagian hukum setda kota jambi.
"kita berharap semoga kegiatan kita ini bisa bermanfaat untuk menjadikan kota jambi yang lebih baik lagi. dan memperkuat sinergi antara pemerintah dengan insan pers,” ucap gempa. 
adapun narasumber, yang hadir dalam fgd  yakni,  mukhtadi putranusa merupakan ketua serikat media siber indonesia (smsi) provinsi jambi, kasubsi intelejen kejari jambi vinza buanda, dan kabid ikp diskominfo kota jambi, m syayuti.
dalam pemaparannya, m syayuti menyebutkan  terkait proses kerja sama media, bersama pemkot jambi yang tidak hanya dilakukan secara manual, namun juga dilakukan secara elektronik.
baca juga:ingatkan tni-polri siapkan pengamanan untuk dua pilkada
baca juga:presiden minta tambahan pompa, atasi kekeringan lahan tani juli-oktober
"jadi kita merujuk pada regulasi penentuan kerjasama media berdasarkan uu nomor 40 tahun 1999, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. dan inpres nomor 2 tahun 2022," papar kabid ikp diskominfo kota jambi ini. 
kemudian, dari pihak kejari jambi menjelaskan terkait undang-undang  (uu) nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atau uu nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ite) dan penggunaan media sosial secara bijak. 
"undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah indonesia maupun di luar wilayah indonesia, memilih akibat hukum dan merugikan kepentingan indonesia ", ujar vinza buanda.
pihaknya juga menjelaskan terkait jenis kejahatan ite, tindak pidana dalam ite, sanksi dalam uu ite, hingga contoh kasus uu ite.
baca juga:ppatk ungkap banyaknya praktik jual beli rekening untuk judi daring
baca juga:minta kemendikbudristek usut dugaan kecurangan dalam ppdb
tak hanya itu dirinya juga memberikan cara menghindari pelanggaran uu ite dengan gunakan medsos secara bijak.
"hindari memuat hal-hal tidak jelas, hindari kata -kata kasar, serta hindari pornografi", bebernya. 
sementara mukhtadi putranusa, ketua smsi provinsi jambi menyampaikan terkait independensi dan intervensi media siber di tahun pilkada.
ia menyatakan bahwa, para jurnalis dan media dalam membuat berita untuk mampu menjalankan fungsi kontrol sosial, tidak memihak, mengedepankan fakta, bertanggung jawab kepada masyarakat. 
baca juga:tambang gethuk
baca juga:pj bupati m fadhil hadiri peluncuran pilkada serentak
"tantangan pers pada tahun politik seperti membuat atau membeli media untuk kampanye, tekanan dari pemilih media tayang terafilasi dengan salah satu calon, serta ketergantungan finansial media",tutupnya.(zen)