Ada Kekurangan Volume Proyek Fisik, BPK Sebut Sanksi Keuangan Belum Diterapkan

Reporter: Jennifer Agustia |

Editor: Rizal Zebua |

Kamis , 27 Jun 2024 - 18:58

LHP: Gubernur Jambi, Al Haris; Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto; dan Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit. -IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

JAMBI – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, tak luput dari pantauan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Selain RSUD Raden Mattaher, persoalan di Dinas PUPR juga turun masuk dalam catatan BPK RI.

Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit menyebutkan, terdapat kekurangan volume pekerjaan pada dua paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi tersebut.

“Serta sanksi keuangan yang belum diterapkan,” katanya.

Pihaknya mengharapkan, agar Pemprov Jambi langsung mengambil tindak lanjut dari catatan BPK RI ini, paling lama 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI diserahkan ke Pemprov Jambi.

Kepala Inspektorat Provinsi Jambi, Agus Herianto ketika dikonfirmasi mengatakan, memang ada kekurangan volume pengerjaan di beberapa titik proyek fisik.

Namun, dia mengatakan jumlahnya tidak terlalu besar.

“Karena kami lihat, makin kesini kawan-kawan, di OPD makin aware dalam melaksanakan kegiatan,” katanya.

Agus mengatakan, Gubernur Jambi sudah meminta Inspektorat untuk konsern dalam mengkoordinir penyelesaian tidak lanjut dari persoalan yang ditemukan itu.

“Terutama yang terjadi di masa kepemimpinan beliau,” katanya.

ada kekurangan volume proyek fisik, bpk sebut sanksi  keuangan belum diterapkan                            jambi – dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr) provinsi jambi, tak luput dari pantauan badan pemeriksa keuangan (bpk) ri.
selain rsud raden mattaher, persoalan di dinas pupr juga turun masuk dalam catatan bpk ri. 
anggota v bpk ri, ahmadi noor supit menyebutkan, terdapat kekurangan volume pekerjaan pada dua paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang dilaksanakan oleh dinas pupr provinsi jambi tersebut.
“serta sanksi keuangan yang belum diterapkan,” katanya.
baca juga:jamaah haji tanjab timur tutup usia, sempat dilarikan ke beberapa rumah sakit
baca juga:wagub sani jadi pembicara di temu kerja tim penurunan stunting
pihaknya mengharapkan, agar pemprov jambi langsung mengambil tindak lanjut dari catatan bpk ri ini, paling lama 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk ri diserahkan ke pemprov jambi.
kepala inspektorat provinsi jambi, agus herianto ketika dikonfirmasi mengatakan, memang ada kekurangan volume pengerjaan di beberapa titik proyek fisik.
namun, dia mengatakan jumlahnya tidak terlalu besar.
“karena kami lihat, makin kesini kawan-kawan, di opd makin aware dalam melaksanakan kegiatan,” katanya.
baca juga:giatkan pola hidup sehat guna tekan angka obesitas
baca juga:tingkatkan keamanan data desa lewat impl!ka
agus mengatakan, gubernur jambi sudah meminta inspektorat untuk konsern dalam mengkoordinir penyelesaian tidak lanjut dari persoalan yang ditemukan itu.
“terutama yang terjadi di masa kepemimpinan beliau,” katanya.
agus mengatakan, sebelumnya pemprov jambi fokus dalam menyelesaikan persoalan yang ada di masa sebelum kepemimpinan al haris dan abdullah sani sebagai gubernur dan wakil gubernur jambi, tepatnya mulai dari tahun 2005.
“diingatkan oleh pihak bpk ri, bahkan mendagri juga mengingatkan daerah, agar memprioritaskan penyelesaian di masa kepemimpiann kepala daerah yang memerintah saat ini,” kata dia.
baca juga:82 anggota dpr terlibat judi daring
baca juga:tambang franklin
“karena dikhawatirkan ketika berganti kepemimpinan, pasti proritas programnya adalah program kepala daerah yang memimpin itu, dibanding persoalan di masa kepemimpinan kepala daerah terdahulu,” katanya.
ditanyakan mengenai nilai temuan bpk ri tersebut, agus mengatakan tidak signifikan, namun dirinya tidak menyebutkan nilai secara detil.
“nanti kita lihat lagim juga dimana posisi temuan itu. yangjelas itu bukan satu pekerjaan, terjadi di beberapa pekerjaan,” tandasnya. (enn/zen)