Belum Ada Jadwal Pasti, Seleksi PPPK dan CPNS di Kota Jambi

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Rizal Zebua |

Selasa , 16 Jul 2024 - 19:07

MENGANTRE: Sejumlah peserta seleksi kompetensi PPPK Kota Jambi mengantre menunggu waktu seleksi dimulai beberapa waktu lalu.-IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, MA Fauzi menyebutkan, pada perekrutan 2023 lalu, ada sebanyak 2.345 PPPK yang sudah menerima SK, pada April 2024 lalu.

Direncanakan jelang akhir tahun, Pemkot Jambi juga akan merekrut lagi 3.295 PPPK kembali, yang terdiri dari formasi teknis 2.786, formasi tenaga kesehatan sebanyak 87 dan formasi guru sebanyak 422.

"Kemarin kita mendapatkan dana untuk PPPK itu dari pusat sebesar Rp90 miliar,” kata dia.

“Sementara kebutuhan gaji PPPK itu berkisar antara Rp145 miliar. Artinya ada 50 miliar dana APBD kita, yang kita refocusing," kata Fauzi.

Dia menambahkan, pada Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2024, itu ada defisit anggaran mencapai Rp48-50 miliar.

Sehingga berdampak pada penundaan kegiatan, atau refocusing beberapa OPD untuk menutupi APBD ini diakhir tahun nanti.

"Kalau tidak nanti kita berhutang di tahun depan, ada tunda bayar, ini yang kita hindari tunda bayar itu. Kita cari uang untuk menutupi, sehingga APBD itu berimbang dan tidak berhutang," jelasnya.

Fauzi menambahkan, perencanaan kedepan itu maksimal untuk SiLPA itu maksimal Rp50 miliar.

"Jadi tahun kemarin perencanaan SiLPA kita Rp100 miliar, ternyata setelah audit dari BPK cuma Rp50 miliar, maka kita harus cari tahun ini Rp50 miliar untuk menutupinya," jelasnya.

Fauzi juga mengatakan, perekrutan PPPK dengan jumlah pegawai pensiun tidak berimbang. Beban anggaran daerah untuk bayar PPPK itu jadi tambah besar.

belum ada jadwal pasti, seleksi pppk dan cpns di kota jambi                            jambi - badan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia daerah (bkpsdmd) belum memastikan kapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) dan seleksi calon pegawai negeri sipil (cpns) akan dimulai. 
"untuk jadwal belum, masih validasi usulan di bkn dan kemenpan," kata andika wahyu, kepala bidang pengadaan pemberhentian dan informasi bkpsdmd kota jambi.
andika mengatakan jika mengacu pada statemen kemenpan, perkiraan akhir juli/agustus.
"kalau dari statemen kemenpan, perkiraan juli/agustus. cuma kami tidak bisa komentar kalau belum ada surat resmi terkait jadwalnya kapan," katanya.
baca juga:untuk menggali nilai-nilai luhur alquran
baca juga:tidak ada tempat aman, pbb khawatirkan situasi di jalur gaza
sebelumnya, pemkot jambi akan membuka 3.925 formasi yang terdiri dari tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan.
sekretaris daerah kota jambi, ridwan, menyatakan bahwa seleksi pppk pemkot jambi tahun ini tidak dibuka untuk umum.
"seleksi pppk pemkot jambi tahun ini tidak dibuka untuk umum. pasalnya, pemerintah ingin mengangkat semua tenaga honorer menjadi pppk," ujar ridwan.
dengan adanya prioritas ini, diharapkan para pegawai honorer yang telah lama mengabdi dapat memperoleh status yang lebih baik sebagai pppk, sehingga kesejahteraan mereka juga dapat meningkat.
baca juga:sd 212 masih buka pendaftaran, hingga akhir juli
baca juga:dianggap kurang memadai, infrastruktur terminal rawasari
pemerintah kota jambi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperkuat sumber daya manusia melalui pengangkatan pegawai honorer menjadi pppk.
sebelumnya juga, persoalan pppk, menjadi beban anggaran pemerintah. khususnya di kota jambi.
wakil ketua dprd kota jambi, ma fauzi menyebutkan, pada perekrutan 2023 lalu, ada sebanyak 2.345 pppk yang sudah menerima sk, pada april 2024 lalu.
direncanakan jelang akhir tahun, pemkot jambi juga akan merekrut lagi 3.295 pppk kembali, yang terdiri dari formasi teknis 2.786, formasi tenaga kesehatan sebanyak 87 dan formasi guru sebanyak 422.
baca juga:akan ada investasi sebesar rp2 t, pembangunan jalan industri menuju pelabuhan ujung jabung
baca juga:minta pemda bentuk satgas, tangani tbc dan polio 
"kemarin kita mendapatkan dana untuk pppk itu dari pusat sebesar rp90 miliar,” kata dia.
“sementara kebutuhan gaji pppk itu berkisar antara rp145 miliar. artinya ada 50 miliar dana apbd kita, yang kita refocusing," kata fauzi. 
dia menambahkan, pada kebijakan umum perubahan apbd (kua) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (ppas) perubahan tahun anggaran 2024, itu ada defisit anggaran mencapai rp48-50 miliar.
sehingga berdampak pada penundaan kegiatan, atau refocusing beberapa opd untuk menutupi apbd ini diakhir tahun nanti. 
baca juga:memiliki fitur pengamanan lebih tinggi
baca juga:bahas bentukan satgas impor ilegal
"kalau tidak nanti kita berhutang di tahun depan, ada tunda bayar, ini yang kita hindari tunda bayar itu. kita cari uang untuk menutupi, sehingga apbd itu berimbang dan tidak berhutang," jelasnya. 
fauzi menambahkan, perencanaan kedepan itu maksimal untuk silpa itu maksimal rp50 miliar. 
"jadi tahun kemarin perencanaan silpa kita rp100 miliar, ternyata setelah audit dari bpk cuma rp50 miliar, maka kita harus cari tahun ini rp50 miliar untuk menutupinya," jelasnya. 
fauzi juga mengatakan, perekrutan pppk dengan jumlah pegawai pensiun tidak berimbang. beban anggaran daerah untuk bayar pppk itu jadi tambah besar. 
baca juga:perkirakan ikn baru 15 persen dibangun saat upacara 17 agustus
baca juga:pusat data 
"tahun ini 150 miliar. tapi kan mau pengangkatan lagi. ini nanti kita cari solusi supaya tidak defisit," pungkasnya. (zen)