Minta Lengserkan Kadis dan Pindahkan Kepsek, Buntut Carut Marut PPDB di Kota Jambi

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Rizal Zebua |

Rabu , 17 Jul 2024 - 18:33

OPERATOR: Tampak beberapa operator PPDB di salah satu SMPN di Kota Jambi, saat proses PPDB beberapa waktu lalu.-DOK/Jambi Independent-Jambi Independent

"Kalau anak aku nanti sekolah disitu bisa ikut ini, bisa ikut itu," katanya.

Lalu, apakah jika ditemukan pelanggaran PPDB siswa akan digugurkan, Thaif mengatakan tidak akan melakukan tindakan itu.

"Kami tidak akan menggugurkan itu, tapi kami akan cari solusi. Bagaimana ke depan dan PPDB saat ini. Jika ada kesalahan kami akan membuat rekomendasi," jelasnya.

Thaif mengatakan, Pansus ini akan selesai sebelum Dapodik ditutup.

"Pansus ini akan mendalami semua persoalan PPDB di Kota Jambi. Kalau ada yang Pungli, jual beli kursi, dan lainnya itu akan kami ungka," tuturnya.

Sementara Sekretaris Pansus PPDB, Sutiono mengatakan hal yang sama. Ada overlap zonasi di beberapa sekolah, misalnya SMPN 7 dan SMPN 17 Kota Jambi.

"Inilah Pansus akan menggali, yang dimaksud jarak dalam PPDB itu apa? Ada yang jaraknya 3.800 M diterima, sementara yang jaraknya dibawah itu tidak diterima. Kita menerima masukan dari masyarakat yang jarak donasinya jauh diterima itu alasannya apa dan yang jarak zonasinya dekat diterima itu juga alasannya apa," katanya.

Pansus juga menemukan persoalan verifikasi pelamar pada PPDB 2024 yang dilakukan oleh sekolah masing-masing, bukan dilakukan oleh dinas pendidikan.

"Jadi semua jalur penerimaan PPDB itu dilakukan dan diverifikasi oleh sekolah masing-masing. Seperti jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua, itu semua sekolah yang menentukan. Inilah yang akan kita dalami di Pansus ini," pungkasnya. (Zen)

minta lengserkan kadis dan pindahkan kepsek, buntut carut marut ppdb di kota jambi                            jambi - pansus penerimaan peserta didik baru (ppdb) kota jambi, segera menjadwalkan mengecek kebenaran proses penerimaan di lima smpn kota jambi.
ini setelah, proses ppdb di kota jambi,  khususnya tingkat smp banyak dipertanyakan sejumlah pihak.
ketua pansus ppdb kota jambi, abdulllah thaif mengatakan, dari rapat pansus beberapa waktu lalu, meski mendapati beberapa poin, namun pihaknya belum banyak menyimpulkan.
"belum kesimpulan, memang akan ada kita turun ke sekolah-sekolah yang bersamgkutan," kata dia, kemarin.
baca juga:32 kasus odgj di tanjabbar meningkat dari tahun sebelumnya 
baca juga:sekda muaro jambi dan kepala opd donor darah, peringati hari adhiyaksa 
namun nantinya, pengecekan ke sekolah-sekolah akan dilakukan terbatas. mengenai kuota 1.628 kursi kosong, thaif menyebutkan tak ada masalah yang signifikan.
"kalau itu tetaolah. sesuai arahan disdik. kita (pansus,red) hanya lihat bagaimana proses ppdb yang telah dilakukan di beberapa sekolah," terangnya.
sementara itu, anggota pansus ppdb kota jambi, umar faruk mengatakan, dari hasil rapat kemarin, banyak kesalahan teknis dan juknis ppdb yang ditemukan.
"contoh, ini ada 3 calon siswa yang seharusnya bisa masuk zonasi malah tidak bisa masuk. malah yang di luar itu bisa masuk," terangnya.
baca juga:pelayanan pdam muaro jambi dinilai buruk, warga : sering padam, hidup hanya sebentar 
baca juga:simak! 7 kebiasaan ini membantumu meningkatkan daya ingat yang tinggi
lanjut faruk, pansus ppdb ini nantinya akan turun ke beberapa sekolah. 
"kalau bisa kadisdik dilengserkan, termasuk 5 kepala sekolah dirolling ke sekolah lain," tegasnya.
untuk diketahui, pansus penerimaan peserta didik baru (ppdb) dprd kota jambi mulai bekerja setelah terbentuk pada senin (15 juli 2024). mereka menggelar rapat tertutup dengan mengundang dinas pendidikan dan beberapa kepala sekolah.
"kami melakukan rapat perdana terkait dengan isu yang berkembang mengenai ppdb tahun 2024. dari pagi hingga waktu istirahat shalat zuhur ini, teman-teman mulai menggali persoalan ppdb mulai dari juknis yang dinilai kurang tepat, terutama soal zonasi," kata ketua pansus ppdb dprd kota jambi, abdullah thaif, selasa (16 juli 2024).
baca juga:warga di muaro jambi temukan artefak bersejarah saat mengeruk makam
baca juga:kelangkaan pasokan air di muaro jambi, warga minta direktur pdam muaro jambi dievaluasi
terkait zonasi ini, dinas pendidikan telah menetapkan sekolah dan wilayah zonasinya (kelurahan) yang telah terbagi-bagi, namun sangat disayangkan ada penumpukan. 
"ada penumpukan kelurahan di beberapa sekolah, misalnya smpn 7. terlalu besar jumlah kelurahannya, sehingga ada kesenjangan. problem ppdb ini ada dua, pertama mindset masyarakat tentang sekolah favorit dan daya tampung. kedua adalah meritokrasi jabatan kepala sekolah. banyak kepala sekolah yang sudah menjabat terlalu lama, sehingga merasa sekolah ini seperti perusahaan dia," katanya.
ditambahkan thaif, juknis ppdb dibuat oleh dinas pendidikan dan dijalankan oleh sekolah, termasuk verifikasi pendaftaran juga dilakukan oleh sekolah.
"pansus akan mengecek itu. kita akan turun melihat dan memvalidasi beekas pendaftaran. satu lagi saya tekankan, kawan - kawan di pansus minta meritokrasi kepala sekolah itu jalan, ada rolling. bisa dibuat batasnya dua periode saja. kalau masih layak jabat kepala sekolah, bisa di taruh di sekolah yang levelnya lebih rendah, supaya bisa mengangkat nama sekolah itu," tambahnya.
baca juga:siap-siap, whatsapp segera dilengkapi fitur terjemahan
baca juga:nam yoon su donorkan ginjalnya untuk sang ayah
thaif berharap hasil pansus ini nantinya tidak mengecewakan masyarakat. pansus ini kata dia, juga tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. 
"tapi bagaimana ppdb ini kedepan ada perbaikan," katanya.
saat ditanya mengenai adanya mindset masyarakat tentang sekolah favorit, thaif mengatakan jika ada kesalahan dari pemerintah yang selama ini hanya menampilkan sekolah yang itu-itu saja.
sehingga hal itu membangun opini publik tentang sekolah tersebut.
baca juga:richard lee angkat bicara soal mahalini yang operasi hidung karena masalah sinus
baca juga:rapat perdana pansus angket haji di dpr ditunda
"kalau anak aku nanti sekolah disitu bisa ikut ini, bisa ikut itu," katanya.
lalu, apakah jika ditemukan pelanggaran ppdb siswa akan digugurkan, thaif mengatakan tidak akan melakukan tindakan itu. 
"kami tidak akan menggugurkan itu, tapi kami akan cari solusi. bagaimana ke depan dan ppdb saat ini. jika ada kesalahan kami akan membuat rekomendasi," jelasnya.
thaif mengatakan, pansus ini akan selesai sebelum dapodik ditutup. 
baca juga:youtube musik hadirkan fitur ai dan pencarian dengan suara
baca juga:pembersihan gaza dari puing perang butuh 15 tahun dan biaya 500 juta dolar
"pansus ini akan mendalami semua persoalan ppdb di kota jambi. kalau ada yang pungli, jual beli kursi, dan lainnya itu akan kami ungka," tuturnya.
sementara sekretaris pansus ppdb, sutiono mengatakan hal yang sama. ada overlap zonasi di beberapa sekolah, misalnya smpn 7 dan smpn 17 kota jambi.
"inilah pansus akan menggali, yang dimaksud jarak dalam ppdb itu apa? ada yang jaraknya 3.800 m diterima, sementara yang jaraknya dibawah itu tidak diterima. kita menerima masukan dari masyarakat yang jarak donasinya jauh diterima itu alasannya apa dan yang jarak zonasinya dekat diterima itu juga alasannya apa," katanya.
pansus juga menemukan persoalan verifikasi pelamar pada ppdb 2024 yang dilakukan oleh sekolah masing-masing, bukan dilakukan oleh dinas pendidikan.
baca juga:gaza menghadapi krisis kemanusiaan, jutaan warga terjebak dalam zona perang
baca juga:robert f. kennedy jr. dapat perlindungan secret service pasca percobaan pembunuhan trump
"jadi semua jalur penerimaan ppdb itu dilakukan dan diverifikasi oleh sekolah masing-masing. seperti jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua, itu semua sekolah yang menentukan. inilah yang akan kita dalami di pansus ini," pungkasnya. (zen)