Sampaikan Jawaban Terhadap Pandangan Fraksi Atas Ranperda APBD-P Kota Jambi Tahun 2024

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Rizal Zebua |

Rabu , 31 Jul 2024 - 19:24

Suasana sidang paripurna beberapa waktu lalu.-IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

Mengenai Belanja Daerah, Pj Wali Kota menyampaikan terkait pandangan umum Fraksi PKS, Fraksi Golkar dan Fraksi PBRB. Penurunan Belanja Daerah sebesar 52 Milyar rupiah lebih pada APBD Tahun 2024, sehingga menjadi defisit sebesar 48 Milyar rupiah lebih.

“Melalui Perubahan APBD Tahun 2024 ini, maka dilakukan penyesuaian belanja dengan merasionalisasi belanja perangkat daerah sehingga agregat belanja menjadi berkurang. Dan dipastikan pelaksanaan rasionalisasi tidak mengganggu program-program dan kegiatan pelayanan publik yang terkait langsung dengan Masyarakat,” sebut Sri.

Dirinya juga menegaskan, pengalokasian anggaran pada sub kegiatan dilakukan secara efektif dan efisien serta mendukung local economic, serta berkorelasi langsung dengan output yang akan dihasilkan untuk mencapai kinerja hasil kegiatan, program, sasaran dan tujuan perangkat daerah serta Indikator Kinerja Utama Daerah.

Terkait dengan pandangan umum Fraksi PKS, Fraksi PAN dan Fraksi Golkar, mengenai Pembiayaan Daerah yang disampaikan lebih mengarah terhadap hasil audit BPK yang menyebabkan Pemkot mengalami defisit sebesar 47 Milyar rupiah lebih. Terjadi karena target yang ditetapkan pada APBD TA 2024 adalah 100 Miliar.

“Mengenai anggaran yang ada harus digunakan secara baik, dan semaksimal mungkin untuk kepentingan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian, termasuk pengalokasian anggaran yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Hal ini tentu menjadi perhatian dan komitmen kita semua,” tukas Sri. (zen)

sampaikan jawaban terhadap pandangan fraksi atas ranperda  apbd-p kota jambi tahun 2024                            jambi -  penjabat (pj) wali kota jambi, sri purwaningsih hadiri rapat paripurna dalam rangka jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dprd kota jambi jambi, atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd kota jambi tahun anggaran 2024.
sidang paripurna yang berlangsung di ruang swarna bhumi gedung dprd kota jambi, selasa (30 juli 2024), dipimpin oleh ketua dprd kota jambi putra absor hasibuan, didampingi wakil ketua i m a fauzi, wakil ketua ii roro nully kurniasih, serta wakil ketua iii pengeran h k simanjuntak.
turut hadir perwakilan unsur forkopimda lingkup kota jambi, para staf ahli, asisten, kepala opd, kabag setda, camat, lurah se-kota jambi, serta instansi vertikal kota jambi lainnya.
mengawali sambutannya, atas nama pemkot jambi, sri purwaningsih mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi dprd kota jambi, yang telah menyampaikan saran dan masukan yang konstruktif baik terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan juga pembiayaan daerah.
baca juga:harus setara dengan daerah lain, ipm dan pendidikan muarojambi
baca juga:harap bpd dan kades bekerja sama, tingkatkan pelayanan serta angkat hukum adat
dikesempatan itu, sri juga menjelaskan penurunan pendapatan daerah pada perubahan apbd ta 2024 merupakan upaya merasionalisasi rencana target pad.
dengan mempertimbangan realisasi capaian tahun 2023 dan realisasi pad sampai dengan semester pertama tahun 2024 yang baru mencapai 37,59 persen.
“penyesuaian ini perlu dilakukan guna menjaga neraca keuangan daerah yang sehat untuk membiayai belanja pembangunan karena hilangnya potensi pendapatan yang diakibatkan oleh beberapa sebab, seperti kebijakan pemerintah dengan terbitnya undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang menyebabkan penurunan pbjt atau pajak barang/jasa tertentu, seperti makan dan/atau minum, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian,” kata sri.
“lebih lanjut adanya kebijakan mengenai pengaturan lokasi pemasangan reklame, menurunnya tingkat hunian hotel dan kunjungan restoran, berkurangnya pengunjung dan frekuensi penyelenggaran even skala nasional, termasuk aksi boikot yang diakibatkan memanasnya eskalasi geopolitik internasional. kondisi tersebut memberi tekanan pada pendapatan dari sektor retribusi," tambahnya.
baca juga:354 napi lapas bungo diusulkan dapat remisi 
baca juga:kasus rudapaksa anak kandung ditangani jaksa, polisi limpahkan tersanngka dan barang bukti
terkait hal itu, sri optimis akan berupaya mencari potensi dan peluang baru melalui berbagai upaya, seperti melakukan kajian potensi, pemetaan, pendataan dan pemutakhiran objek pajak, pemanfaatan teknologi informasi, penegakan hukum, kerjasama dengan stakeholders, dan inovasi guna meningkatkan  pendapatan asli daerah.
“kita terus mengupayakan peningkatan investasi, mendorong sektor ekonomi dan umkm untuk memperkuat sektor riil, termasuk melakukan percepatan pelaksanaan belanja pemerintah guna menstimulasi peningkatan daya beli masyarakat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi,” jelasnya.
mengenai belanja daerah, pj wali kota menyampaikan terkait pandangan umum fraksi pks, fraksi golkar dan fraksi pbrb. penurunan belanja daerah sebesar 52 milyar rupiah lebih pada apbd tahun 2024, sehingga menjadi defisit sebesar 48 milyar rupiah lebih. 
“melalui perubahan apbd tahun 2024 ini, maka dilakukan penyesuaian belanja dengan merasionalisasi belanja perangkat daerah sehingga agregat belanja menjadi berkurang. dan dipastikan pelaksanaan rasionalisasi tidak mengganggu program-program dan kegiatan pelayanan publik yang terkait langsung dengan masyarakat,” sebut sri. 
baca juga:warga temenggung limun dibekuk polisi, miliki 2,23 gram sabu-sabu 
baca juga:mana yang lebih rentan terhadap penyakit jantung? laki-laki atau perempuan?, begini penjelasannya
dirinya juga menegaskan, pengalokasian anggaran pada sub kegiatan dilakukan secara efektif dan efisien serta mendukung local economic, serta berkorelasi langsung dengan output yang akan dihasilkan untuk mencapai kinerja hasil kegiatan, program, sasaran dan tujuan perangkat daerah serta indikator kinerja utama daerah. 
terkait dengan pandangan umum fraksi pks, fraksi pan dan fraksi golkar, mengenai pembiayaan daerah yang disampaikan lebih mengarah terhadap hasil audit bpk yang menyebabkan pemkot mengalami defisit sebesar 47 milyar rupiah lebih. terjadi karena target yang ditetapkan pada apbd ta 2024 adalah 100 miliar. 
“mengenai anggaran yang ada harus digunakan secara baik, dan semaksimal mungkin untuk kepentingan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian, termasuk pengalokasian anggaran yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. hal ini tentu menjadi perhatian dan komitmen kita semua,” tukas sri. (zen)