Kades dan BPD Tak Akur, Dana Desa Gagal Salur

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Rizal Zebua |

Senin , 05 Aug 2024 - 20:31

Burhani AS-IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

JAMBI – Penyaluran Dana Desa (DD) ke desa-desa yang ada di Provinsi Jambi, dinilai sangat membantu dan berkontribusi besar dalam pembangunan desa.

Namun, untuk pencairannya, dibutuhkan keaktifan pemerintah desa, sehingga pencairan bisa dilakukan secara keselutuhan.

Di Provinsi Jambi sendiri, total alokasi dana desa tahun 2024, senilai Rp 1,178 triliun, untuk 1.414 desa yang tersebar di seluruh kabupaten/kota Provinsi Jambi.

Penyaluran DD ini, dilekukan dalam dua tahap. Hingga akhir Juni lalu, penyaluran DD sudah mencapai 65,84 persen, atau Rp 775,56 miliar.

Burhani AS, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi mengatakan, persentase penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Tebo sebesar 84,24 persen, dan terendah di Kabupaten Sarolangun sebesar 51,12 persen.

Namun, persoalan terjadi di tiga desa, masing-masing 2 desa di Kabupaten Kerinci dan 1 desa di Kabupaten Sarolangun. Ketiga desa tersebut, mengalami gagal salur.

“Ada tiga desa yang gagal salur. Penyebabnya, Kepala desa dan Badan Permusyawarahan Desa tidak cocok. Hal ini, tentu akan menjadi sorotan pada evaluasi nasional,” katanya.

Burhani mengatakan, pada tahun 2023 lalu, ada tiga desa juga yang mengalami gagal salur, dan keseluruhannya berada di Kerinci.

BACA JUGA:Tanah Timbul

“Tahun ini, dua di Kerinci, dan ini adalah desa yang sama gagal salur tahun lalu. Jadi sudah dua tahun dua desa ini gagal salur. Sarolangun, satu desa, baru tahun ini gagal salur,” katanya.

Burhani mengatakan, berdasarkan pengalaman, dengan tidak tersalurkannya dana deas di tiga desa tahun 2023 lalu, berpengaruh ke Pagu DD tahun 2024 ini.

kades dan bpd tak akur, dana desa  gagal salur                            jambi – penyaluran dana desa (dd) ke desa-desa yang ada di provinsi jambi, dinilai sangat membantu dan berkontribusi besar dalam pembangunan desa.
namun, untuk pencairannya, dibutuhkan keaktifan pemerintah desa, sehingga pencairan bisa dilakukan secara keselutuhan. 
di provinsi jambi sendiri, total alokasi dana desa tahun 2024, senilai rp 1,178 triliun, untuk 1.414 desa yang tersebar di seluruh kabupaten/kota provinsi jambi.
penyaluran dd ini, dilekukan dalam dua tahap. hingga akhir juni lalu, penyaluran dd sudah mencapai 65,84 persen, atau rp 775,56 miliar. 
baca juga:tak punya itikad baik, pt ebn dan abadi suite tak kunjung bayar pajak
baca juga:gubernur jambi: kenduri swarnabhumi edukasi sejarah sungai batanghari
burhani as, kepala kanwil ditjen perbendaharaan provinsi jambi mengatakan, persentase penyaluran tertinggi berada di kabupaten tebo sebesar 84,24 persen, dan terendah di kabupaten sarolangun sebesar 51,12 persen.
namun, persoalan terjadi di tiga desa, masing-masing 2 desa di kabupaten kerinci dan 1 desa di kabupaten sarolangun. ketiga desa tersebut, mengalami gagal salur. 
“ada tiga desa yang gagal salur. penyebabnya, kepala desa dan badan permusyawarahan desa tidak cocok. hal ini, tentu akan menjadi sorotan pada evaluasi nasional,” katanya. 
burhani mengatakan, pada tahun 2023 lalu, ada tiga desa juga yang mengalami gagal salur, dan keseluruhannya berada di kerinci.
baca juga:tanah timbul
baca juga:pemkot jambi turunkan tim penagihan pajak
“tahun ini, dua di kerinci, dan ini adalah desa yang sama gagal salur tahun lalu. jadi sudah dua tahun dua desa ini gagal salur. sarolangun, satu desa, baru tahun ini gagal salur,” katanya.
burhani mengatakan, berdasarkan pengalaman, dengan tidak tersalurkannya dana deas di tiga desa tahun 2023 lalu, berpengaruh ke pagu dd tahun 2024 ini.
kemungkinan, gagal salur tahun ini, juga akan berdampak ke tahun 2025 nanti.
“tahun ini, memang ada penurunan pagu dana desa di provinsi jambi,” katanya.
baca juga:satgas tmmd optimalkan pembangunan bak tampung air di maluku utara 
baca juga:rp5,7 triliun uang negara diselamatkan dari mafia tanah
yang jelas, lanjut burhani, realisasi dana desa tahun berjalan tidak maksimal. hal ini sangat disayangkan, mengingat dana desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
termasuk blt desa, yang diambil dari 25 persen total dana desa, tidak bisa diserahkan ke masyarakat.
“kami sudah turun ke daerah, dan sudah berkoordinasi dengan pj bupati setempat, tapi ternyata persoalannya internal mereka belum bisa teratasi,” katanya.
sementara itu, sekda provinsi jambi, sudirman mengatakan hal ini menjadi akan dikawal kembali oleh pemprov jambi. desa, menjadi kewenangan oleh bupati setempat.
baca juga:oikn siapkan istana garuda-istana negara untuk sidang kabinet di ikn
baca juga:geliat pembangunan ikn sambut hut ke-79 ri
namun, jika persoalannya tidak bisa diselesaikan oleh daerah, maka pemprov akan melakukan langkah-langkah. 
“karena itu kami akan ingatkan lagi pj bupati dan akan kami kirimkan surat. kami akan ingatkan lagi, agar lebih aktif lagi nanti. karena dana desa ini diperuntukan bagi masyarakat. harus diselesaikan dulu, supaya kades sama bpd ini bisa akur. jangan sampai masyarakat dirugikan hanya karena konflik internal,” katanya.
disebutkan, akibat tiga desa ini, akan berpengaruh terhadap dd tahu depan, sekda mengatakan pasti ada imbasnya. 
“yang jelas tahun ini hangus untuk tiga desa itu,” katanya.
baca juga:yakin indonesia bisa antisipasi krisis pangan
baca juga:pansus pbnu: sekjen pkb tidak mengonfirmasikan kehadiran
berdasarkan informasi yang diterima, tiga desa yang gagal salur itu, desa air mumu dan desa semerah di kabupaten kerinci. kemudian desa pulau buayo di kabupaten sarolangun. (enn/zen)