Kades dan BPD Tak Akur, Dana Desa Gagal Salur

JAMBI – Penyaluran Dana Desa (DD) ke desa-desa yang ada di Provinsi Jambi, dinilai sangat membantu dan berkontribusi besar dalam pembangunan desa.

Namun, untuk pencairannya, dibutuhkan keaktifan pemerintah desa, sehingga pencairan bisa dilakukan secara keselutuhan. 

Di Provinsi Jambi sendiri, total alokasi dana desa tahun 2024, senilai Rp 1,178 triliun, untuk 1.414 desa yang tersebar di seluruh kabupaten/kota Provinsi Jambi.

Penyaluran DD ini, dilekukan dalam dua tahap. Hingga akhir Juni lalu, penyaluran DD sudah mencapai 65,84 persen, atau Rp 775,56 miliar. 

BACA JUGA:Tak Punya Itikad Baik, PT EBN dan Abadi Suite Tak Kunjung Bayar Pajak

BACA JUGA:Gubernur Jambi: Kenduri Swarnabhumi Edukasi Sejarah Sungai Batanghari

Burhani AS, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi mengatakan, persentase penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Tebo sebesar 84,24 persen, dan terendah di Kabupaten Sarolangun sebesar 51,12 persen.

Namun, persoalan terjadi di tiga desa, masing-masing 2 desa di Kabupaten Kerinci dan 1 desa di Kabupaten Sarolangun. Ketiga desa tersebut, mengalami gagal salur. 

“Ada tiga desa yang gagal salur. Penyebabnya, Kepala desa dan Badan Permusyawarahan Desa tidak cocok. Hal ini, tentu akan menjadi sorotan pada evaluasi nasional,” katanya. 

Burhani mengatakan, pada tahun 2023 lalu, ada tiga desa juga yang mengalami gagal salur, dan keseluruhannya berada di Kerinci.

BACA JUGA:Tanah Timbul

BACA JUGA:Pemkot Jambi Turunkan Tim Penagihan Pajak

“Tahun ini, dua di Kerinci, dan ini adalah desa yang sama gagal salur tahun lalu. Jadi sudah dua tahun dua desa ini gagal salur. Sarolangun, satu desa, baru tahun ini gagal salur,” katanya.

Burhani mengatakan, berdasarkan pengalaman, dengan tidak tersalurkannya dana deas di tiga desa tahun 2023 lalu, berpengaruh ke Pagu DD tahun 2024 ini.