Kota Jambi Perlu Pendampingan, Penyelesaian Kasus Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, Sekda berpesan agar jajarannya di Pemkot Jambi mengikuti sosialisasi itu dengan baik.

"Sosialisasi ini sangat penting dilakukan, kita juga dapat meminta pendampingan dari Kejaksaan agar ada masukan dan saran kepada OPD yang tentunya melekat pada kegiatan dan tanggungjawab sesuai dengan tupoksi yang berkaitan dengan Perdata dan Tata Usaha Negara. Untuk itu saya tegaskan agar kegiatan ini diikuti dengan baik," pungkas Sekda. 

BACA JUGA:Wagub Dampingi Mensos RI Temui SAD, Serta Salurkan Bantuan

BACA JUGA:DJP Siapkan Dua Strategi, Genjot Penerimaan Pajak Tahun Depan

Sebelumnya, dalam laporan pelaksanaannya, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jambi, Dr Gempa Awaljon Putra, SH, M.H menyampaikan, sebagai lembaga penegakan hukum, Kejaksaan bukan hanya mempunyai fungsi sebagai penyidik akan tetapi juga sebagai Pengacara Negara. 

"Karena fungsi Pengacara Negara ini tidak sekedar berupa penindakan, tetapi bagaimana mengawal dalam proses pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang ada di Pemerintah, baik pusat dan daerah," jelas Kabag Hukum. 

Dia menekankan, tugas tersebutlah yang nantinya berperan agar setiap kebijakan dan pembangunan di Pemerintahan dapat berjalan dengan baik. 

"Fungsi inilah yang nantinya yang akan turut mengawal agar Pemerintahan dapat terselenggara dengan baik. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Narasumber kita langsung dari Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jambi ini bisa bermanfaat untuk pembangunan daerah di kota Jambi," jelas Kabag Hukum Setda Kota Jambi itu.

BACA JUGA:KPK: Berpeluang untuk Diperiksa, Erick Thohir Terseret Kasus Dugaan Korupsi DJKA

BACA JUGA:Ekonomi Kreatif Jadi Masa Depan Bangsa Indonesia

Hadir sebagai peserta dalam kegiatan itu, Kepala OPD lingkup Pemkot Jambi, Kabag Setda dan Camat se-Kota Jambi.(zen)