PTUN Jakarta Batalkan SK Pjs Unbari

Reporter: Jennifer Agustia |

Editor: Rizal Zebua |

Rabu , 28 Aug 2024 - 20:46

Gedung Universitas Batanghari.-IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

JAMBI - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta resmi kabulkan gugatan Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ), selaku penggugat terhadap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristekdikti).

Melalui sistem e-court Mahkamah Agung, Majelis Hakim Perkara Nomor 73/G/2024/PTUN.JKT membatalkan Surat Perintah Nomor 1154/E/KP.07.00/2023 Pejabat Sementara (Pjs)Rektor Universitas Batanghari (Unbari).

Gugatan ini dilayangkan sebab para penggugat menilai Mendikbudristekdikti telah melakukan intervensi yang begitu jauh terhadap pengelolaan Unbari, sebagai sebuah perguruan tinggi swasta yang memiliki otonominya sendiri.

Intervensi dilakukan Mendikbudristekdikti dengan mengutus Pejabat Sementara Rektor (Pjs Rektor) atas nama Afdalisma untuk memimpin Unbari.

Atas dikabulkannya gugatan ini, kuasa hukum para penggugat dari kantor hukum Indrayana Centre for Government, Constitution and Society (INTEGRITY) Law Firm mengapresiasi sikap majelis hakim yang menegakkan prinsip otonomi perguruan tinggi, utamanya bagi universitas swasta.

“Sangat bersyukur tentunya, setelah dengan panjangnya perjuangan, akhirnya titik terang semakin terlihat. Putusan ini menjadi tanda bagi civitas akademika Unbari dan juga masyarakat Jambi, bahwa Pemerintah dalam hal ini Mendikbudristekdikti tidaklah diperbolehkan untuk mengintervensi kampus swasta,” kata Denny Indrayana, Founder sekaligus Senior Partner INTEGRITY Law Firm ini.

“Apalagi dengan mengutus seorang Pjs Rektor yang melanjutkan estafet kepemimpinan PTS. Sudah jelas di UU ada batasan bagi pemerintah hanya untuk mengurus Perguruan Tinggi Negeri, sementara bagi Perguruan Tinggi Swasta, diurus oleh sebuah yayasan,” jelasnya.

Dia mengatakan, sebelum gugatan mengenai penugasan Pjs Rektor Afdalisma ini, YPJ yang diketuai Camelia Puji Astuti, Saidina Usman dan beberapa dosen Unbari merasa dikerjai oleh Mendikbudristekdikti.

Karena sebelum Afdalisma menjadi Pjs Rektor, terdapat Pjs Rektor yang ditugaskan oleh Mendikbudristekdikti yakni Prof Herri.

Saat gugatan atas penugasan Prof Herri masih berjalan, tiba-tiba Mendikbudristekdikti mengganti Pjs Rektor menjadi Afdalisma.

ptun jakarta batalkan sk pjs unbari                            jambi - pengadilan tata usaha negara (ptun) jakarta resmi kabulkan gugatan yayasan pendidikan jambi (ypj), selaku penggugat terhadap menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (mendikbudristekdikti).
melalui sistem e-court mahkamah agung, majelis hakim perkara nomor 73/g/2024/ptun.jkt membatalkan surat perintah nomor 1154/e/kp.07.00/2023 pejabat sementara (pjs)rektor universitas batanghari (unbari). 
gugatan ini dilayangkan sebab para penggugat menilai mendikbudristekdikti telah melakukan intervensi yang begitu jauh terhadap pengelolaan unbari, sebagai sebuah perguruan tinggi swasta yang memiliki otonominya sendiri.
intervensi dilakukan mendikbudristekdikti dengan mengutus pejabat sementara rektor (pjs rektor) atas nama afdalisma untuk memimpin unbari. 
baca juga:kemenkes prioritaskan vaksin mpox untuk kelompok berisiko tinggi
baca juga:harap berkolaborasi membangun kota jambi, maulana-diza diarak menuju kpu
atas dikabulkannya gugatan ini, kuasa hukum para penggugat dari kantor hukum indrayana centre for government, constitution and society (integrity) law firm mengapresiasi sikap majelis hakim yang menegakkan prinsip otonomi perguruan tinggi, utamanya bagi universitas swasta.
“sangat bersyukur tentunya, setelah dengan panjangnya perjuangan, akhirnya titik terang semakin terlihat. putusan ini menjadi tanda bagi civitas akademika unbari dan juga masyarakat jambi, bahwa pemerintah dalam hal ini mendikbudristekdikti tidaklah diperbolehkan untuk mengintervensi kampus swasta,” kata denny indrayana, founder sekaligus senior partner integrity law firm ini.
“apalagi dengan mengutus seorang pjs rektor yang melanjutkan estafet kepemimpinan pts. sudah jelas di uu ada batasan bagi pemerintah hanya untuk mengurus perguruan tinggi negeri, sementara bagi perguruan tinggi swasta, diurus oleh sebuah yayasan,” jelasnya.
dia mengatakan, sebelum gugatan mengenai penugasan pjs rektor afdalisma ini, ypj yang diketuai camelia puji astuti, saidina usman dan beberapa dosen unbari merasa dikerjai oleh mendikbudristekdikti.
baca juga:simak! ini dia bahaya dan dampak terkena gas air mata
baca juga:haris bonceng sani mendaftar ke kpu, diantar 13 pimpinan partai pengusul
karena sebelum afdalisma menjadi pjs rektor, terdapat pjs rektor yang ditugaskan oleh mendikbudristekdikti yakni prof herri.
saat gugatan atas penugasan prof herri masih berjalan, tiba-tiba mendikbudristekdikti mengganti pjs rektor menjadi afdalisma.
sehingga ypj dkk mau tidak mau harus mulai dari nol lagi pengajuan gugatannya.
“memang kami sebelum gugatan ini sempat mengajukan gugatan atas penugasan prof herri sebagai pjs rektor. perkara masih berjalan, tiba-tiba tergugat yakni mendikbudristekdikti mengutus pjs rektor yang baru atas nama ibu afdalisma,” jelasnya.
baca juga:simak! ini dia 4 manfaat cuka apel untuk kesehatan kulit
baca juga:dukungan publik jadi modal dpr, selesaikan ruu perampasan aset
“sangat tidak profesional, tidak menghormati jalannya proses peradilan yang sedang berjalan. tapi sudahlah, itu sudah lewat, putusan ini alhamdulillah kami menangkan, di samping putusan tentang badan hukum yang juga kemarin,” kata camelia puji astuti, ketua ypj.
sementara itu, caisa aamuliadiga, associate integrity law firm mengatakan, dengan hadirnya putusan ini, intervensi pemerintah dan gangguan pihak-pihak lain yang mengklaim sebagai badan penyelenggara unbari, semakin ditegaskan sebagai bentuk perbuatan ilegal.
karena selain mengakhiri intervensi mendik budristekdikti, ypj melalui kuasa hukumnya integrity law firm sebelumnya telah mengalahkan dua yayasan yang mengklaim pengelolaan unbari.
kedua yayasan tersebut adalah yayasan pendidikan batanghari jambi (ypbj) dan yayasan pendidikan jambi tujuh tujuh (ypj 77) yang pendiriannya sudah dibatalkan oleh putusan nomor 344/g/2023/ptun.jkt dan putusan banding nomor 217/b/2014/pt.tun.jkt, ypbj dan ypj 77 karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan aupb.
baca juga:tegaskan pentingnya daerah perbatasan diperkuat
baca juga:tumit zaytun
“dengan hadirnya putusan ini, maka posisi ypj sebagai pengelola unbari semakin kuat. karena aspek badan hukum sudah clear, yayasan-yayasan yang mengganggu ypj dalam mengelola unbari sudah dibatalkan pendiriannya, serta tindakan intervensi mendikbudristekdikti pun sudah dibatalkan,” jelasnya.
“pak saidina usman juga semakin jelas posisinya sebagai rektor definitif. perjuangan ini akan terus
berjalan mengingat opsi banding oleh mendikbudristekdikti masih tersedia. meski begitu, akan lebih terhormat bagi mendikbudristekdikti jika menjalankan isi putusan tersebut agar sengketa ini segera berakhir,” ujar caisa. (enn/zen)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Independent 29 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan