Lantaran Tak Dilengkapi Fasilitas, Alasan PT Siginjai Sakti Tampak Mati Suri

JAMBI - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Siginjai Sakti, kini tengah menjadi sorotan publik, karena belum memiliki core bisnis yang jelas.

Sejak dibentuk pada 2021 dan mulai menjalankan usaha pada 2022, kinerjanya tak memuaskan.

Bahkan sepanjang tahun 2023, tidak mempunyai kegiatan usaha, padahal sudah disuntik dana Rp10 miliar sebagai modal awal perusahaan.

Yoan Dinata, Manager SDM dan Administrasi Umum PT Siginjai Sakti, mengatakan, jika pada akhir 2022 baru mulai operasional.

BACA JUGA:Sri Ingatkan Soal Distribusi Logistik Pemilu

BACA JUGA:Perlu Duduk Satu Meja, Bahas Polemik Stockpile PT SAS

Manajemen memang memiliki beberapa rencana bisnis yang sudah disetujui oleh kuasa pemegang saham. Salah satu yang paling diunggulkan adalah pengelolaan aspal Eks UPTD UPCA.

"Kalau di dalam Perda itu ada 12 bidang usaha yang bisa dilakukan oleh PT Siginjai Sakti. Namun tentu ada skala prioritas, salah satu yang sudah dijalankan adalah pengelolaan aspal," katanya kepada wartawan, Kamis 14 Desember 2023.

Namun saat menjalankan bisnis pengelolaan aspal tersebut, pihaknya menemui beberapa kendala.

Salah satunya adalah karena kondisi alat yang sudah lama tidak beroperasi, maka butuh perbaikan-perbaikan.

BACA JUGA:Dewan Desak Beri Klarifikasi, Soal laporan Dugaan Malpraktik di RS Royal Prima

BACA JUGA:Tips Bicara Agar Nyaman Didengar

"Asphalt Mixing Plant (AMP) itu kondisinya sudah lama tidak beroperasi, sudah tua, produksi tahun 2005. Kami juga tidak punya peralatan lain seperti peralatan hampar dan yang lain,” kata dia.

“Selama ini kami sistem sewa dan itu dari segi bisnis tidak menguntungkan. Karena kalah dengan kompetitor. Selain itu alat juga tidak ready sewaktu-waktu, sehingga ini menjadi kesulitan kami. Lalu bisnis itu cuma berjalan selama 2 bulan saja," ujarnya.

Oleh karena itu, saat ini manajemen tengah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyertaan modal ke DPRD kota Jambi.

Harapannya ke depan peralatan AMP dan beberapa alat berat lainnya, bisa diserahkan ke BUMD PT Siginjai Sakti.

BACA JUGA:Persikoja 2 vs 1 PS Bungo Dua Gol Penalti Bawa Kemenangan

BACA JUGA:Apresiasi Roadshow Honda DBL Jambi Series, Harap Smeansa Basket Bawa Pulang Gelar Juara

Sehingga kedepan dapat menjalankan bisnis usaha pengelolaan aspal tersebut, tanpa sewa dengan pihak lain.

Saat ditanya mengenai modal yang sudah diserahkan sebesar Rp10 miliar tersebut, dia mengatakan dana tersebut sudah terpakai sekitar 40 persen.

Yoan Dinata mengatakan, jika awalnya PT Siginjai Sakti memprioritaskan 3 bisnis prioritas, diantaranya adalah pengelolaan TPA Talang Gulo, pengelolaan jaringan gas dan pengelolaan aspal.

Namun belakangan terjadi pergeseran karena TPA Talang Gulo ini sudah berbentuk BLUD dan untuk jaringan gas masih dikelola oleh PT JII, BUMD milik Pemprov Jambi.

BACA JUGA:Semangat Juang Geek Fam yang Tak Tergoyahkan, Menaklukkan Burmese Ghoul Tanpa Nnael!

BACA JUGA:5 Dampak Buruk Makan Tengah Malam, Jangan Disepelekan

"Seyogyanya memang jaringan gas ini dikelola oleh pemerintah kota Jambi karena saat ini sudah memiliki BUMD sendiri,” ungkapnya.

“Sama seperti di daerah lain itu yang mengelola adalah BUMD milik pemerintah daerahnya sendiri. Karena ini merupakan marwah," katanya.

Ditambahkan Manajer Keuangan PT Siginjai Sakti, Sapta Diraharja, untuk pengelolaan jaringan transportasi angkutan kota, manajemen PT Siginjai Sakti menilai harus disubsidi penuh oleh pemerintah daerah.

"Kalau tidak disubsidi penuh, maka kami tidak sanggup menjalankannya, karena dalam hitungan kami itu tidak masuk," jelasnya.

BACA JUGA:Bikin Nagih! Ini 5 Resep Masak Nasi Goreng Yang Enak Dan Praktis

Dalam hitungan awal pemerintah kota Jambi hanya akan memberikan subsidi sebesar Rp6 juta per angkutan per bulan.

Namun dalam kajian PT Siginjai Sakti, untuk bisa menjalankan bisnis tersebut harus disubsidi sebesar Rp12,5 juta per bulan. (zen)