Kenaikan PPN 12% Fokus pada Barang Mewah, Barang Pokok Tetap Bebas Pajak

Reporter: Antara |

Editor: Rizal Zebua |

Senin , 09 Dec 2024 - 20:58

Presiden Prabowo Subianto menaiki alat panen modern "combine harvester" saat meninjau langsung proses tanam dan panen padi di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.-ANTARA-

kenaikan ppn 12% fokus pada barang mewah, barang pokok tetap bebas pajak                            jakarta - ketua badan anggaran (banggar) dpr ri, said abdullah, mengungkapkan bahwa kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) menjadi 12 persen diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.
namun, ia menyadari bahwa pencapaian target penerimaan pajak untuk tahun ini menghadapi berbagai tantangan besar.hingga akhir oktober 2024, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar rp 1.517,53 triliun atau sekitar 76,3 persen dari target yang telah ditetapkan untuk 2024.
baca juga:maulana kabbani
baca juga:pilkada kerinci berlanjut ke mk, tiga paslon siap buktikan adanya tsm di pilkada kerinci
dengan waktu yang tersisa, said menilai bahwa target penerimaan pajak akan sulit tercapai sepenuhnya.“penerimaan pajak sangat dibutuhkan negara untuk membiayai berbagai program yang akan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar said.
kenaikan tarif ppn dari 11 persen menjadi 12 persen merupakan amanat dari undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.
keputusan ini juga sudah disepakati oleh seluruh fraksi di dpr bersama pemerintah. menurut said, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien.
meski begitu, pemerintah tetap memperhatikan daya beli masyarakat dengan memberikan pengecualian pajak bagi barang-barang kebutuhan pokok.
barang-barang yang tidak dikenakan ppn antara lain beras, jagung, kedelai, daging, telur, serta sayuran dan buah-buahan segar.
barang-barang tersebut tetap tersedia dengan harga yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
sementara itu, barang konsumsi lainnya, termasuk kendaraan, rumah, dan barang mewah, akan dikenakan tarif ppn sebesar 12 persen.
hal ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi kelompok berpenghasilan tinggi terhadap pendapatan negara.said menjelaskan bahwa jika kenaikan ppn hanya berlaku pada pajak penjualan atas barang mewah (ppnbm), maka hal tersebut tidak akan cukup untuk memenuhi target penerimaan pajak pada 2025 sesuai dengan apbn 2025.
ppnbm sejak 2013 hingga 2022 berkontribusi sangat kecil, hanya sekitar 1,3 persen dari total penerimaan.
menurutnya, skenario penerimaan pajak 2025 dengan tarif ppn 12 persen juga bertujuan untuk mendanai berbagai program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis yang membutuhkan dana sekitar rp 71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis sebesar rp 3,2 triliun, serta pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan di daerah-daerah yang membutuhkan investasi besar.
selain itu, pemerintah juga berencana untuk melanjutkan program penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting.said juga mencatat, sejak 2018 hingga 2023, jumlah penduduk kelas menengah indonesia menurun drastis, dengan penurunan sekitar 9 juta jiwa, dari 61 juta menjadi 52 juta jiwa.
ia menekankan bahwa kenaikan ppn dapat berdampak pada daya beli masyarakat, khususnya golongan kelas menengah dan bawah.
“oleh karena itu, kami mendorong pemerintah untuk menjalankan kebijakan mitigasi yang menyeluruh, guna meminimalkan dampak buruk kebijakan ini terhadap daya beli masyarakat,” jelas said.
sebelumnya, presiden prabowo subianto memastikan kebijakan ini tetap memperhatikan keberpihakan kepada masyarakat kecil.
“ppn adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah,” ujar prabowo di kompleks istana kepresidenan, jakarta.
presiden menambahkan, sejak akhir 2023 pemerintah sudah tidak memungut ppn secara penuh untuk beberapa barang yang semestinya dikenakan pajak. langkah ini merupakan bentuk perlindungan terhadap rakyat kecil.“untuk rakyat yang lain, kita tetap lindungi. kalau pun naik, itu hanya untuk barang mewah,” jelasnya.
baca juga:dijanjikan upah puluhan juta egi rahma terjerat kasus narkoba dan diadili di pengadilan jambi
baca juga:kejari tanjabbar tahan mantan direktur pt psj rugikan negara rp 126 miliar, kasus penyerobotan kawasan hutan 
ketentuan ppn 12 persen mengacu pada undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. ketua komisi xi dpr ri, mukhamad misbakhun, mengungkapkan bahwa pemerintah berencana menerapkan struktur tarif ppn yang tidak seragam.
“ppn akan tetap berjalan sesuai jadwal amanat undang-undang, yaitu 1 januari 2025. namun, penerapannya akan selektif, khusus untuk barang mewah, baik barang dalam negeri maupun impor,” kata misbakhun usai pertemuan dengan prabowo di kantor presiden, bebreapa waktu lalu.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Independent 10 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan