Masyarakat Pertanyakan Dampak Program MBG

Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz Fattah menerima pertanyaan masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). pertanyaan itu didengarkan M Hafiz saat melangsungkan program resesnya (menyerap aspirasi dari masyarakat) beberapa waktu yang lalu.

 

Hafiz mengatakan, masyarakat mempertanyakan, apakah program ini berdampak langsung dengan masyarakat, baik penyediaan baku maupun membuka lapangan pekerja?.

 

“Saya sampaikan kepada masyarakat, hasil rapat kami beberapa kali membahas program nasional. Program ini memang akan langsung menyentuh pada bahan baku bila khusus pada masyarakat paling bawah,” kata M Hafiz.

 

Program ini, lanjutnya, memang ditargetkan untuk bersentuhan dengan masyarakat, guna mengangkat perekonomian masyarakat.

 

“Dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar,” bebernya.

 

Sebelumnya, Gubernur Jambi Al Haris mengungkapkan jadwal penerapan MBG di Provinsi Jambi direncanakan pada 17 Februari 2025 mendatang, penerapan ini akan dilakukan di 7 titik pertama di Jambi.

 

Ada lima Kabupaten dan Kota yang dijadikan lokasi launching pertama MBG  ini. Diantaranya dua di Kota Jambi, satu di Muarojambi, satu di Sarolangun, satu di Batanghari dan dua di Tanjab Barat.

 

“Kita mengikuti rapat terkait semua persiapan yang menyangkut dengan makan bergizi gratis di Jambi. Ada 7 lokasi yang dijadikan lokasi untuk launching pertama 17 Februari ini,” kata Al Haris uasi usai mengikuti rapat dengan Deputi Dalam Negeri BIN RI melalui Virtual di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (4/2) lalu.

 

Untuk diketahui, Rapat persiapan program MBG ini diikuti Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafizh Fattah dan Kabinda Jambi Marsma TNI Dwiana Pilihanto, dan OPD terkait.

 

Sebelumnya, Al Haris mengungkapkan Provinsi Jambi masuk tahap kedua untuk penerapan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Program Presiden RI, Prabowo Subianto.

 

Al Haris mengatakan, sebagai bentuk persiapan Pemprov Jambi, dapat dilihat pada tahap pertama, dimana telah disiapkannya untuk uji coba di SD Negeri 149 Kota Jambi.

 

Adapun persiapan untuk tahap kedua dimulai, lanjut Al Haris, Provinsi Jambi masih terus berusaha merampungkan database penerima, dan pola distribusi pada saat pelaksanaan nantinya.

 

Sebagai langkah, Pemprov Jambi bersama unsur Forkopimda akan bersinergi dengan bupati/wali kota terkait dengan pembagian tanggung jawab di setiap jenjang pendidikan. (Enn)