Polres Tanjab Timur Berhasil Melakukan Mediasi Antara Warga dan Pihak Perusahaan

Reporter: Harpandi |

Editor: Finarman |

Senin , 17 Feb 2025 - 20:22

"Yaitu tentang ganti rugi atas tanaman tumbuh milik masyarakat di desa kami yang dirusak oleh pihak perusahaan," tuturnya.

Untuk tahapan selanjutnya, Abdul Rokib menuturkan, terkait legalitas tanah atau lahan yang masih bersengketa tersebut, akan dibawa ke ranah perdata.

"Kita akan masukkan kasus ini ke ranah perdata di Pengadilan Negari. Untuk kompensasi ganti rugi hari ini diberikan kepada 44 orang pemilik tanaman tumbuh yang mengalami pengrusakan oleh pihak perusahaan," cetusnya.

Masih di lokasi yang sama, Andi selaku Humas PT. ATGA menyebutkan, adanya laporan ke Polres Tanjab Timur terkait pengrusakan tanaman tumbuh masyarakat yang berlokasi di Desa Rawasari, kali ini sudah menemukan titik terang.

"Pihak masyarakat sepakat telah mencabut berkas pengaduan di Polres Tanjab Timur, terkait adanya laporan pengrusakan tanaman tumbuh milik mereka," sebutnya.

Dirinya memaparkan, jika pihaknya saat itu bekerja di lahan milik perusahaan. Oleh karena itu, pihak perusahaan bertanggungjawab atas pengrusakan tanaman tumbuh masyarakat itu.

"Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi permasalahan seperti ini. Ganti rugi ini kita berikan kepada 44 orang dengan nominal uang sebesar Rp 250 juta. Uang tersebut kita serahkan kepada Kepala Desa (Kades) untuk diberikan kepada masyarakat yang mengalami pengrusakan tanaman tumbuhnya," paparnya.

Lain dari pada itu, pihak Penasehat Hukum masyarakat Desa Rawasari, Mieke Maria Siregar menerangkan, setelah berproses kureng lebih dua bulan, hari ini telah berhasil mencapai satu kesepakatan.

polres tanjab timur berhasil melakukan mediasi antara warga dan  pihak perusahaan                            
satreskrim polres tanjab timur menerima laporan pengaduan terkait adanya pengrusakan tanaman tumbuh milik warga di desa rawasari, kecamatan berbak, kabupaten tanjab timur, pada 23 desember 2024.
 
dalam laporan tersebut dituangkan, bahwasa pengrusakan terhadap tanaman tumbuh milik warga seperti batang sawit, pinang, nanas dan lain sebagainya itu dilakukan oleh sekelompok pekerja dari salah satu perusahaan perkebunan yang ada di kabupaten tanjab timur.
 
atas dasar laporan tersebut, pihak satreskrim polres tanjab timur selanjutnya memanggil kedua bela pihak untuk dilakukan mediasi, agar kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus menempuh jalur hukum.
 
 
 
dalam mediasi yang dilaksanakan di aula polres tanjab timur, jumat 14 februari 2025 ini, turut dihadiri oleh kasat reskrim polres tanjab timur, akp ahmad s daulay, asisten i setda tanjab timur, suhas purrojani, kades rawasari.
 
hadir juga abdul rokib bersama puluhan masyarakat serta tokoh masyarakat, penasehat hukum masyarakat lalu adapula perwakilan organisasi grib yang turut mendampingi masyarakat dan perwakilan dari pihak pt. atga serta penasehat hukumnya.
 
 
 
dalam wawancaranya, kasat reskrim polres tanjab timur, akp ahmad soekany daulay mengatakan, setelah adanya laporan tersebut, pihaknya telah dua kali melakukan mediasi antara warga dan pihak pt. atga, akan tetapi belum mencapai kesepakatan.
 
 
 
"yang mana, masyarakat desa setempat ada bersengketa di salah lokasi lahan, yang kemudian diduga terjadi pengrusakan terhadap tanaman tumbuh masyarakat oleh pihak perusahaan perkebunan," ucapnya.
 
 
 
berkat komunikasi yang baik dan juga mengedepankan pola kekeluargaan dalam pemecahan kasus tindak pidana pengrusakan ini, akhirnya berhasil dilakukan mediasi yang ketiga kalinya dan berujung dengan kesepakatan berdamai antar kedua bela pihak.
 
 
 
"karena juga diatur dalam perkaba bahwasanya, perkara yang bisa dilakukan restorative justice (rj), itu harus dikedepankan," ungkapnya.
 
 
 
untuk permasalahan terkait laporan pengaduan terhadap pengrusakan tanaman tumbuh ini yaitu antara sebagian kelompok masyarakat desa rawasari, kecamatan berbak dengan pihak perusahaan perkebunan dari pt. atga.
 
 
 
"dalam kesempatan mediasi ini, juga ada pemberian kompensasi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh masyarakat atas pengrusakan tanaman tumbuh mereka oleh pihak perusahaan perkebunan tersebut," ujarnya.
 
 
 
akp ahmad soekany daulay juga menjelaskan, pihaknya mengedepankan semua hak dalam perkara ini. dimana, pihak pt. atga tentunya memiliki hak atas lahan tersebut dan dari masyarakat juga merasakan memiliki hak atas lahan tersebut.
 
 
 
"terkait untuk legalitas lahan tersebut, kedua bela pihak sampai saat ini masih saling mengakui. untuk ketetapan siapa yang berhak memiliki lahan tersebut, saya rasa lebih tepatnya masing-masing pihak bisa melakukan upaya hukum lain, sperti ke perdataan," jelasnya.
 
 
 
dalam perkara ini, pihak satreskrim polres tanjab timur sendiri hanya menangani perkara tindak pidana pengrusakan tanam tumbuh milik masyarakat.
 
 
 
"jadi yang kita kedepankan adalah proses perdamaian, agar masyarakat mendapatkan keadilan dan terbantu dengan adanya kompensasi. asas hukum yang kita kejar adalah pembinaan, bukan asas terakhir yaitu pemidanaan jika memang diperlukan," tegasnya.
 
 
 
sementara itu, kades rawasari, abdul rokib dalam wawancaranya menuturkan, hari ini adalah finalisasi dari mediasi-mediasi yang telah dilakukan sebelumnya.
 
 
 
"yaitu tentang ganti rugi atas tanaman tumbuh milik masyarakat di desa kami yang dirusak oleh pihak perusahaan," tuturnya.
 
 
 
untuk tahapan selanjutnya, abdul rokib menuturkan, terkait legalitas tanah atau lahan yang masih bersengketa tersebut, akan dibawa ke ranah perdata.
 
 
 
"kita akan masukkan kasus ini ke ranah perdata di pengadilan negari. untuk kompensasi ganti rugi hari ini diberikan kepada 44 orang pemilik tanaman tumbuh yang mengalami pengrusakan oleh pihak perusahaan," cetusnya.
 
 
 
masih di lokasi yang sama, andi selaku humas pt. atga menyebutkan, adanya laporan ke polres tanjab timur terkait pengrusakan tanaman tumbuh masyarakat yang berlokasi di desa rawasari, kali ini sudah menemukan titik terang.
 
 
 
"pihak masyarakat sepakat telah mencabut berkas pengaduan di polres tanjab timur, terkait adanya laporan pengrusakan tanaman tumbuh milik mereka," sebutnya.
 
 
 
dirinya memaparkan, jika pihaknya saat itu bekerja di lahan milik perusahaan. oleh karena itu, pihak perusahaan bertanggungjawab atas pengrusakan tanaman tumbuh masyarakat itu.
 
 
 
"mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi permasalahan seperti ini. ganti rugi ini kita berikan kepada 44 orang dengan nominal uang sebesar rp 250 juta. uang tersebut kita serahkan kepada kepala desa (kades) untuk diberikan kepada masyarakat yang mengalami pengrusakan tanaman tumbuhnya," paparnya.
 
 
 
lain dari pada itu, pihak penasehat hukum masyarakat desa rawasari, mieke maria siregar menerangkan, setelah berproses kureng lebih dua bulan, hari ini telah berhasil mencapai satu kesepakatan.
 
 
 
"dimana, laporan dari warga desa rawasari terkait pengrusakan tanaman yang diduga dilakukan oleh pt. atga telah selesai dengan proses restorative justice," terangnya.
 
 
 
untuk proses panjang dalam kasus ini, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada pihak kapolres tanjab timur, akbp maulia kuswicaksono, dan juga kepada kasat reskrim, akp ahmad soekany daulay, yang sudah sangat membantu dalam setiap proses yang dilakukan hingga sampai pada tahap finalnya.
 
 
 
"ini sebenarnya permasalahan lama. jadi kalau ditanya terkait puas atau tidaknya denga keputusan ini, kami merasa puas. dan kami berharap juga kepada pihak-pihak terkait, untuk bisa melaksanakan langkah-langkah yang tidak keluar dari jalur hukum. karena persoalan lahan masih akan kita konsultasikan lagi dengan pemda," harapnya.
 
 
 
tidak lupa, perwakilan dprd grib provinsi jambi yang hadir dalam agenda mediasi ini juga turut mengucapkan terima kasih kepada pihak polres tanjab timur dan jajaran satreskrim polres tanjab timur, atas support dan dukungan dalam penyelesaian persoalan pengrusakan tanaman tumbuh milik masyarakat desa rawasari ini. (pan/ira)