KPU Bungo Hitung Kebutuhan Logistik PSU, Bawaslu Segera Lakukan Mitigasi Kerawanan

Reporter: Siti Halimah |

Editor: Jennifer Agustia |

Selasa , 25 Feb 2025 - 22:01

Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, M Hapis mengatakan, siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Bungo. Sebagaimana diketahui, 21 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Bungo, akan melaksanakan pemungutan suara ulang.

"Kami siap melaksanakan Tupoksi kami sesuai dengan amar putusan MK untuk Pilbup Bungo," katanya, Selasa (25/2).

Hapis mengatakan, selanjutnya pihaknya akan melakukan koordinasi baik secara internal maupun pada pihak terkait mengenai persiapan pelaksanaan PSU ini. Hal ini juga untuk memitigasi kerawanan pelaksanaan pemilihan saat PSU nanti.

"Hal itu untuk mencegah sejak dini pelanggaran yang bisa saja munsul pada saat PSU dilaksanakan. Evaluasi proses pengawasan saat 27 November lalu juga menjadi catatan kami," katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bungo, Armidis juga menyatakan kesiapan pihaknya untuk melaksanakan PSU sesuai dengan putusan MK.

"Kami siap melaksanakan PSU di 21 TPS setelah kami rincikan. Ada delapan kecamatan dan 13 desa yang akan melaksanakan PSU tersebut sesuai putusan MK. Sesuai perintah, paling lambat 45 hari," ujar Armidis di kantornya, Selasa (25/2).

Saat ini, KPU Kabupaten Bungo masih menghitung kebutuhan logistik dan anggaran untuk PSU. Pihaknya juga menunggu arahan dari KPU RI dan KPU Provinsi Jambi mengenai tindak lanjut putusan MK tersebut.

kpu bungo hitung kebutuhan logistik psu, bawaslu segera lakukan mitigasi kerawanan                             
pimpinan bawaslu provinsi jambi, m hapis mengatakan, siap melaksanakan putusan mahkamah konstitusi mengenai pemungutan suara ulang (psu) di bungo. sebagaimana diketahui, 21 tempat pemungutan suara (tps) di bungo, akan melaksanakan pemungutan suara ulang.
 
"kami siap melaksanakan tupoksi kami sesuai dengan amar putusan mk untuk pilbup bungo," katanya, selasa (25/2).
 
hapis mengatakan, selanjutnya pihaknya akan melakukan koordinasi baik secara internal maupun pada pihak terkait mengenai persiapan pelaksanaan psu ini. hal ini juga untuk memitigasi kerawanan pelaksanaan pemilihan saat psu nanti.
 
"hal itu untuk mencegah sejak dini pelanggaran yang bisa saja munsul pada saat psu dilaksanakan. evaluasi proses pengawasan saat 27 november lalu juga menjadi catatan kami," katanya.
 
sementara itu, ketua kpu kabupaten bungo, armidis juga menyatakan kesiapan pihaknya untuk melaksanakan psu sesuai dengan putusan mk.
 
"kami siap melaksanakan psu di 21 tps setelah kami rincikan. ada delapan kecamatan dan 13 desa yang akan melaksanakan psu tersebut sesuai putusan mk. sesuai perintah, paling lambat 45 hari," ujar armidis di kantornya, selasa (25/2).
 
saat ini, kpu kabupaten bungo masih menghitung kebutuhan logistik dan anggaran untuk psu. pihaknya juga menunggu arahan dari kpu ri dan kpu provinsi jambi mengenai tindak lanjut putusan mk tersebut.
 
"kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari kpu ri dan kpu provinsi jambi selain itu, kami akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait anggaran dan pelaksanaan tahapan psu," tambahnya.
 
putusan mk terkait sengketa hasil pilkada kabupaten bungo ini dibacakan pada senin malam sekitar pukul 19.30. salah satu amar putusan menyatakan bahwa kpu kabupaten bungo wajib melaksanakan psu dengan menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama seperti pemungutan suara pada 27 november 2024.
 
hakim arsul sani dalam sidang membacakan isi putusan, yang menyebutkan bahwa pada 20 tps yang diputuskan untuk psu tersebut karena adanya kelalaian pada proses pemilihan.
 
"pemilih yang tidak membawa identitas diri walaupun membawa c pemberitahuan kwk dan diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya adalah hal yang tidak dapat dibenarkan," ujar arsul sani.
 
sementara untuk satu tps lainnya dilakukan psu karena pada proses pembukaan kotak suara, ditemukan adanya 11 suara yang dicoblos secara simetris.
 
selanjutnya, hasil pemungutan suara ulang tersebut digabungkan dalam perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh mahkamah yang kemudian diumumkan sebagaimana peraturan yang ditentukan tanpa melaporkan kepada mahkamah. psu ini sendiri, harus dilaksanakan paling lama 45 hari sejak putusan dibacakan.
 
mahkamah juga memerintahkan kpu serta bawaslu ri untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan kpu provinsi jambi dan bawaslu provinsi jambi serta kpu bungo dan bawaslu bungo beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 
 
termasuk juga mahkamah memerintahkan kepolisian negara republik indonesia dan kepolisian daerah provinsi jambi khususnya kepolisian resor kabupaten bungo beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang pemilihan bupati bungo sesuai dengan kewenangannya.
 
adapun tps yang akan melaksanakan psu berada di delapan kecamatan dan 13 desa, termasuk di kecamatan bhatin iii, limbur lubuk mengkuang, pelepat, rantau pandan, jujuhan, tanah tumbuh, bathin ii pelayang, dan rimbo tengah.
 
setelah psu selesai, kpu kabupaten bungo harus menetapkan dan mengumumkan perolehan suara hasil psu tanpa perlu melaporkan kembali ke mk. (mai/enn)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Independent 26 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan