Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, M. Firdaus, Dewan Dukung Penuh Program Koperasi Merah Putih

BULIAN – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, M. Firdaus, menyatakan dukungan kuat terhadap program Koperasi Merah Putih yang merupakan inisiasi dari Presiden Republik Indonesia. Program ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa, khususnya di wilayah Kabupaten Batanghari.

Dalam keterangannya pada Sabtu 17 Mei 2025, Firdaus menyebut bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya pembangunan desa yang telah dipandang strategis oleh pemerintah pusat.

“Keberadaan Koperasi Merah Putih telah dianggap strategis dan mendasar dalam mendorong pembangunan desa oleh pemerintah pusat. Peran koperasi ini telah dirancang untuk mengangkat serta mengembangkan desa sebagai pusat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Firdaus menambahkan, Koperasi Merah Putih direncanakan akan resmi beroperasi di seluruh desa di Kabupaten Batanghari pada 28 Oktober 2025.

BACA JUGA: Bupati BBS Targetkan 155 Desa dan Kelurahan Bentuk Koperasi Desa Merah Putih Hingga Akhir Mei

BACA JUGA:Pajak Sarang Burung Walet hanya Rp 1,2 Juta, Masih Rendah di Triwulan Pertama 2025

Agar program ini berjalan maksimal, ia mendorong agar tokoh-tokoh terbaik desa dilibatkan dalam proses pembentukan koperasi tersebut. Menurutnya, pelibatan tokoh masyarakat akan mencegah potensi konflik atau ketidakpuasan dalam pelaksanaannya.

“Diharapkan nantinya tokoh-tokoh terbaik dari desa di Kabupaten Batanghari terlibat dalam proses pembentukan Koperasi Merah Putih, agar nantinya tidak ada konflik atau ketidakpuasan dari tokoh-tokoh masyarakat tersebut,” jelasnya.

Firdaus juga menekankan pentingnya sosialisasi yang masif oleh pemerintah desa kepada masyarakat, guna menumbuhkan pemahaman serta partisipasi aktif warga.

“Sosialisasi dari pemerintahan desa perlu dilakukan secara masif, agar pelaksanaan program Koperasi Merah Putih nantinya dapat berjalan secara maksimal dan menumbuhkan kemandirian desa,” tambahnya.

Sebagai penutup, ia menyatakan bahwa evaluasi dan pengawasan terhadap jalannya program ini perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan tujuan pembangunan desa benar-benar tercapai. (Sub/Viz)