Abdul Mu’ti Tegaskan SPMB Bukan Sekadar Ganti Nama dari PPDB, Ini Bedanya

Reporter: Surya Elviza |

Editor: Surya Elviza |

Selasa , 10 Jun 2025 - 09:53

Perubahan PPDP menjadi SPMB-Foto : ist-Jambi Independent

abdul mu’ti tegaskan spmb bukan sekadar ganti nama dari ppdb, ini bedanya                            jakarta,jambikoran.com – menteri pendidikan dasar dan menengah abdul mu’ti menegaskan bahwa sistem penerimaan murid baru (spmb) bukan hanya penggantian nama dari penerimaan peserta didik baru (ppdb).
melainkan sebuah reformasi sistemik untuk menciptakan akses pendidikan yang lebih adil dan inklusif.
abdul mu’ti menjelaskan spmb memiliki empat jalur utama: domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. untuk jenjang sd, jalur domisili menjadi prioritas agar siswa belajar dekat rumah dan memperkuat ikatan sosial di lingkungan sekitar. 
sedangkan untuk jenjang sma, jalur prestasi diperluas cakupannya hingga tingkat provinsi bahkan lintas provinsi sesuai kondisi geografis.
baca juga:maulana: penertiban pkl talang banjar bagian dari proyek pembangunan kota
baca juga:mengurai fenomena auto-pilot living di kalangan anak muda
“kami ingin sekolah menjadi pusat integrasi sosial, bukan sekadar tempat belajar,” ujar abdul mu’ti.
dia menyinggung masalah sosial dari sistem lama yang membuat anak-anak punya teman sekelas tapi tidak kenal tetangga.
salah satu terobosan spmb adalah perluasan indikator jalur prestasi yang kini juga mengakui pengalaman kepemimpinan siswa, seperti menjadi pengurus osis atau pramuka, sebagai poin tambahan.
untuk jalur afirmasi, kuota ditingkatkan menjadi minimal 20 persen di smp dan 30 persen di sma, khusus bagi siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. 
baca juga:faried alfarelly: penertiban pkl talang banjar bukan penggusuran, tapi penataan
baca juga:hari ini mulai ditertibkan, pkl di kawasan pasar talang banjar
namun implementasi kuota ini diserahkan ke pemerintah daerah, sehingga terjadi variasi.
abdul mu’ti juga menegaskan penguncian data pokok pendidikan (dapodik) dilakukan untuk mencegah sekolah menerima siswa melebihi kapasitas rombongan belajar. sekolah yang melebihi kapasitas tidak akan mendapatkan dana bos.
sebagai solusi keterbatasan daya tampung sekolah negeri, pemerintah mendorong bantuan dana bagi siswa yang bersekolah di swasta, dengan contoh di tangerang selatan sebesar rp800 ribu per siswa dan di denpasar rp1,5 juta per tahun.
dengan perubahan ini, spmb diharapkan membuka akses pendidikan yang lebih merata dan memperbaiki kualitas integrasi sosial di lingkungan sekolah. (*)