Politik Uang Jadi Akar Permasalahan di Indonesia

Pakar antropologi politik University of Amsterdam, Belanda, Prof Ward Berenschot memberikan pengantar saat pemutaran film dokumenter berjudul "Amplop Demokrasi", di kampus FISIP Universitas Diponegoro Semarang, Rabu (20/8/2025).-ANTARA FOTO-Jambi Independent

Pakar antropologi politik University of Amsterdam, Belanda, Prof Ward Berenschot menegaskan bahwa politik uang yang sedemikian masif merupakan akar berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia.

"Saya sudah ikuti, mantau pemilu di Indonesia sejak 2009. Saat itu sudah ada praktik bagi uang, amplop. 'Serangan fajar'. Tapi, saat itu calon masih malu. Praktik 'serangan fajar' terjadi, tapi skala kecil," katanya, di Semarang, Rabu.

Namun, kata dia, saat ini di setiap pilkada intensitas "serangan fajar" naik, dan hampir semua calon yang berkontestasi yang diwawancarainya mengaku kalau tidak keluar uang tidak mungkin menang.

Hal tersebut disampaikannya di kampus FISIP Universitas Diponegoro Semarang, di sela pemutaran film dokumenter "Amplop Demokrasi" yang diproduksi oleh Watchdoc Documentary.

BACA JUGA:Wamen PKP Usulkan Pengalihan Subsidi Perumahan

BACA JUGA:Cuaca Tak Menentu, Waspada DBD serta ISPA

Film dokumenter "Amplop Demokrasi" mengangkat cerita tentang praktik dan dampak politik uang di sejumlah daerah di Indonesia pada Pilkada 2024 berdasarkan penelitiannya bersama 14 peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

"Jadi, itu (politik uang, red.) sudah menjadi praktik yang sistematis yang yang sangat masif di Indonesia," kata peneliti senior KITLV itu.

Persoalannya, kata dia, kondisi tersebut membuat ongkos politik di Indonesia menjadi mahal sehingga menimbulkan berbagai problem yang merugikan masyarakat.

"Ongkos politik menjadi akar masalah korupsi, dominasi oligarki, hingga menjadi akar masalah dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan kerusakan lingkungan. 'Many problem'. Karena biaya politik mahal," katanya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh kalangan masyarakat, terutama mahasiswa untuk memahami fenomena politik uang yang terjadi agar bisa menyetopnya, atau minimal meminimalkan.

"Pemerintah Indonesia harus ambil serius krisis ini dan tegas untuk hapuskan praktik serangan fajar, dan melaksanakan sebuah perubahan sistem elektoral untuk mengurangi pengaruh politik uang," katanya.

Wakil RektorbBidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik Undip Wijayanto, Ph.D menilai bahwa politik uang sulit diurai karena semua kalangan seolah sudah merasa terpenjara.

"Masyarakat khawatir akan calon (pemimpin) ditinggalkan setelah terpilih. Jadi, mereka menerima amplop (serangan fajar) di hari H karena merasa itu keuntungan satu-satunya," katanya.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan