Stok Aman hingga Akhir Tahun, Bulog Jambi Pastikan Penyaluran Beras SPHP Diawasi Ketat

JAMBI - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bulog Jambi, Ali Ahmad Najih Amsari, menegaskan pihaknya mengambil langkah tegas terhadap mitra yang terbukti melakukan kecurangan dalam penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). 

Dengan tindakan tersebut, serta menyusul penangkapan salah satu rekanan Bulog berinisial RS (34) oleh Polda Jambi karena memindahkan isi beras subsidi ke karung polos untuk dijual kembali sebagai beras non-subsidi.

“Sudah kami tindaklanjuti dengan memutuskan hubungan kemitraan serta memasukkan yang bersangkutan ke daftar hitam (blacklist). Sejak awal sudah ditegaskan dalam surat pernyataan bahwa mengganti kemasan atau menjual tidak sesuai aturan akan berdampak pada aspek hukum,” ujar Ali Ahmad, Rabu (27/8).

BACA JUGA:64 Lansia Tangguh Diwisuda

BACA JUGA:PKL Talang Banjar Kembali Penuhi Bahu Jalan, Macat Total karena Jalan Menyempit

Ia menegaskan Bulog tidak akan memberi toleransi terhadap praktik curang dalam penyaluran beras SPHP. 

Oleh karena itu, pengawasan terhadap mitra akan diperketat melalui sejumlah langkah, mulai dari verifikasi ketat, pemasangan spanduk aturan di toko Rumah Pangan Kita (RPK), hingga kewajiban surat pernyataan risiko bagi mitra yang melanggar.

Selain itu, Bulog Jambi juga rutin melakukan sosialisasi, baik melalui media sosial maupun secara langsung kepada mitra RPK, agar ketentuan penyaluran beras subsidi benar-benar dipatuhi. 

“Kami juga terus berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan dinas terkait untuk memastikan beras SPHP tepat sasaran sampai ke konsumen,” kata Ali Ahmad.

Menurutnya, penyaluran SPHP di Jambi hingga kini telah mencapai 9.560.630 kilogram atau 38,72 persen dari target 25.273.595 kilogram pada 2025. Penyaluran akan terus berlangsung hingga akhir tahun sesuai penugasan pemerintah.

Dengan stok yang tersedia, Ali Ahmad memastikan masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan beras. 

“Ketersediaan beras medium di gudang Bulog Jambi sangat mencukupi hingga akhir tahun 2025. Jadi masyarakat tidak perlu cemas,” ujarnya. (cr01/enn)