Dana BioCf Tak Masuk APBD Jambi, Pemprov Targetkan Pencairan Dana pada 2025

JAMBI - Dana Program BioCarbon Fund (BioCf) ternyata tidak masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini dikarenakan, program penurunan emisi gas rumah kaca berbasis lahan itu sepenuhnya berasal dari dana hibah melalui World Bank.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappeda Provinsi Jambi, Ahmad Subhan, menjelaskan BioCf merupakan program nasional yang lahir dari kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan World Bank untuk menekan emisi dari sektor kehutanan dan pertanian.

Ia menjelaskan, bahwa hutan yang ada di Provinsi Jambi telah menyumbang 10 persen dari 140 ton CO2. Yang mana provinsi Jambi bakal menerima dana hibah dari Word Bank sebesar US$ 70 Juta. 

Akan tetapi, dana yang bakal menjadi milik Provinsi Jambi itu ternyata tidak masuk ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun akan dicairkan melalui BPDLH sebagai perwakilan pemerintah pusat.

BACA JUGA:Pemkab Batang Hari Atasi Jumlah Pengangguran

BACA JUGA:Samsidar Lulus Ujian Doktor di Universitas Jambi, Raih Nilai Memuaskan

“Dana tersebut merupakan hak Provinsi Jambi, tapi penyalurannya dilakukan lewat lembaga perantara, bukan melalui APBD,” kata Subhan, Rabu (3/9).

Tak hanya itu, dia menjelaskan untuk penyaluran imbalan dari program BioCf itu tidak diberikan langsung dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk program berbasis kinerja. 

“Skema pembiayaan ini nantinya akan dibagi menjadi 60 persen untuk program sosial ekonomi masyarakat dan 40 persen untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan,” jelasnya. 

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jambi telah lama menyiapkan penerimaan manfaat sejak 2022 hingga 2025, dan akan pencarian dana BioCf tahun 2025. 

Adapun, sektor yang diprioritaskan penerima manfaat yakni Desa- desa penyangga kawasan konservasi serta masyarakat sekitar hutan. 

“Provinsi Jambi sedang menyiapkan sektor-sektor yang akan menerima manfaat pembayaran berbasis kinerja tersebut,” ujarnya. (cr01/enn)